Kinerja fiskal pemerintah di Maluku hingga Mei 2026 menunjukkan momentum yang kuat. Pendapatan negara mencapai Rp758,38 miliar dan tumbuh 14,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara terealisasi Rp7.232,04 miliar dan tumbuh 12,04 persen. Capaian ini menunjukkan APBN terus bekerja untuk menjaga
layanan publik, menopang aktivitas ekonomi, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Maluku.
Ekonomi Maluku tetap tumbuh. Pada Triwulan I 2026, perekonomian Maluku tumbuh 5,16 persen secara tahunan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp17,15 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp9,87 triliun. Secara triwulanan, ekonomi terkontraksi 3,26 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama, disertai kontribusi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.
Pendapatan negara menguat. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp758,38 miliar setara 34,53 persen dari target. Penerimaan perpajakan mencapai Rp463,40 miliar atau tumbuh 13,95 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp294,98 miliar atau tumbuh 16,52 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi dan kepatuhan pembayaran kewajiban negara yang terus membaik.
Pajak dan PNBP mencatat capaian positif. Pajak Penghasilan terealisasi Rp313,97 miliar dan tumbuh 27,57 persen, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp138,34 miliar atau tumbuh 14,00 persen. Pada sisi PNBP, PNBP Lainnya mencapai Rp156,10 miliar atau 102,42 persen dari target, sedangkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp138,88 miliar.
Belanja pemerintah semakin cepat dan produktif. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.071,25 miliar dan tumbuh 34,50 persen. Belanja pegawai terealisasi Rp1.831,69 miliar, belanja barang Rp781,65 miliar, dan belanja modal Rp457,91 miliar. Belanja modal tumbuh 151,01 persen seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan melalui kontrak, sehingga manfaat pembangunan diharapkan semakin cepat dirasakan masyarakat.
Transfer ke daerah menopang pendidikan dan kesehatan. Transfer ke Daerah terealisasi Rp4.160,79 miliar atau 43,67 persen dari pagu, meskipun secara tahunan sedikit menurun 0,25 persen. Dana Alokasi Umum mencapai Rp3.222,09 miliar. DAK Nonfisik tumbuh 60,55 persen menjadi Rp851,97 miliar, terutama untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dana Desa telah tersalurkan Rp69,84 miliar dan masih perlu dipercepat melalui pengajuan pemerintah daerah.
APBD mencatat surplus, tetapi belanja produktif perlu dipacu. Pendapatan daerah terealisasi Rp2.870,86 miliar dan belanja daerah Rp2.625,53 miliar, sehingga terdapat surplus Rp245,32 miliar. Namun, belanja modal baru mencapai Rp77,40 miliar atau 3,26 persen dari pagu. Kondisi ini disampaikan secara terbuka agar percepatan belanja produktif menjadi perhatian bersama dan dana yang tersedia segera menghasilkan layanan serta infrastruktur yang bermanfaat.
Stabilitas harga dan kesejahteraan produsen terus dijaga. Inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat 3,27 persen secara tahunan, 0,93 persen secara bulanan, dan 1,34 persen sejak awal tahun. Penguatan pasokan dan distribusi pangan tetap dibutuhkan, terutama di wilayah kepulauan. Nilai Tukar Petani berada pada 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan mencapai 117,82. Data ini menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan yang melindungi daya beli dan kesejahteraan petani.
Akses pembiayaan UMKM semakin luas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur dan tumbuh 21,75 persen. Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) mencapai Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau tumbuh 56,42 persen. Dukungan ini membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal produktif, mempertahankan kegiatan usaha, dan membuka kesempatan kerja.
Perdagangan luar negeri masih memerlukan penguatan. Hingga Mei 2026, ekspor Maluku mencapai USD31,33 juta, sementara impor sebesar USD331,56 juta, sehingga terjadi defisit sekitar USD300,25 juta. Ekspor terutama ditopang komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor didominasi bahan bakar. Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan dan ekspor langsung untuk meningkatkan nilai tambah daerah.
Kebijakan berikutnya difokuskan pada manfaat nyata bagi warga. Sinergi pemerintah pusat dan daerah akan diperkuat melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi PNBP dan aset, percepatan belanja berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta hilirisasi produk perikanan dan pertanian. Arah kebijakan fiskal tetap ditujukan untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi Maluku sebagai wilayah kepulauan.
Pemerintah daerah didorong mempercepat transformasi pelayanan publik. Langkah prioritas meliputi sinkronisasi program, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perumda, BUMD, dan BLUD, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan pembiayaan kreatif juga perlu diperluas untuk menghadirkan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas serta berkelanjutan.
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
0813-8022-8410
