Ternate, Sebagai pembina pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN di tingkat provinsi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan agenda rutin berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda-PA).
EPA dilaskanakan secara triwulanan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu yang terangkum dalam nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengidentifikasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan anggaran, serta membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun Rakorda-PA dilaksanakan secara semesteran dan diisi dengan sosialisasi aturan terbaru, langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan serta memberikan penghargaan kepada satker yang memiliki IKPA tertinggi dalam beberapa kategori.
Pada awal tahun 2018 ini, pelaksanaan EPA triwulan ke- 4 Tahun Anggaran 2017 dan Rakorda PA semester II Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan secara bersamaan di Aula Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ternate. EPA dilaksanakan pada hari Selasa (13/2) dengan mengundang 40 Satuan Kerja yang mewakili kategori nilai IKPA yang masih rendah, Satker yang mengelola lebih dari 1 DIPA (Satker multi DIPA) serta satker yang memiliki program nawacita terkait pendidikan, kesehatan dan ketanganan pangan. Satker yang memiliki IKPA yang rendah diundang dalam EPA dengan tujuan dapat melakukan konfirmasi tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Sedangkan Satker Multi DIPA dan satker Nawacita diundang secara khusus dalam rangka pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan analisis pelaksanaan APBD dan makro ekonomi di lingkup wilayah Maluku Utara (Kajian Fiskal Regional dan analisis mengenai kinerja pelaksanaan APBN di lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara (Reviu Pelaksanaan Anggaran).
Dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, semua satker di lingkup wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang kurang lebih berjumlah 360 satker mendapatkan hasil penilaian IKPA. Adapun formulasi perhitungan IKPA meliputi empat aspek yaitu kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Empat aspek penilaian tersebut diperinci lagi menjadi 13 indikator penilaian. Agar penilaian proporsional, maka 360 satker tersebut diklasifikasi menjadi 3 kategori sesuai dengan besaran pagu anggaran yang dikelola. Satker dengan kategori pagu besar adalah satker yang mengelola pagu anggaran di atas Rp10 miliar, satker dengan kategori pagu sedang mengelola pagu anggaran antara Rp 5 miliar sampai dengan Rp10 miliar dan satker dengan kategori pagu kecil mengelola pagu anggaran di bawah Rp 5 milyar.
Sebagai rangkaian lanjutan dari pelaksanaan EPA, pada hari berikutnya, Rabu (14/2) dilaksanakan (Rapat Koordinasi Daerah) Rakorda-PA yang mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dari 40 satker terpilih. Rakorda-PA dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Edward UP Nainggolan. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Edward ini menekankan bahwa para pengelola satker APBN di daerah harus dapat menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggarannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi para pengelola APBD di lingkup pemerintah daerah. Sesuai dengan apa yang diamatkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga.
Acara Rakorda-PA tersebut dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian dalam EPA yang dibawakan oleh Kepala Bidang pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Eko Kusdaryanto. Di akhir penyampaian hasil EPA, diumumkan satker-satker yang memiliki nilai IKPA-nya termasuk dalam peringkat 3 besar di masing-masing kategori besaran pagu. Berdasarkan pengumuman tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan secara langsung kepada perwakilan satker-satker tersebut. Untuk kategori satker besar diraih oleh Satker Perwakilan BPKP Provinsi Malut, SPRIPIM Polda Malut dan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Untuk kategori satker sedang diraih oleh Satker RRI Ternate, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halteng. Dan untuk kategori satker kecil diraih oleh Satker Kantor Kementerian Agama Kota Tikep, KPPN Ternate dan Pengadilan Agama Soa Sio. Semua Satker yang masuk dalam peringkat 3 besar di masing-masing kategori memiliki nilai IKPA yang sangat baik, yaitu di atas 95 poin.
Rangkaian acara Rakorda ditutup dengan pemaparan aturan terbaru mengenai tata cara revisi anggaran tahun 2018, uji coba kartu kredit penggunaan Uang Persediaan serta aturan terbaru mengenai Rencana Penarikan Dana Harian di Tingkat Satuan Kerja. Rangkaian acara EPA dan RAkorda-PA tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran tahun lalu serta sekaligus sebagai persiapan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2018.
Kontributor : Arif Kurniawan
