Daruba - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) semakin memantapkan strategi dan rencana aksi dalam membangun Malut melalui pelayanan di bidang Perbendaharaan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut terekam dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tahun 2018 di Morotai. Rakorwil yang berlangsung 2 hari mulai Jumat-Minggu (7 s/d 9 September) mengusung tema “Kerja Bersama Membangun Maluku Utara”.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Edward Nainggolan, dalam sambutannya mengajak segenap jajaran kanwil untuk terus bersinergi dan all out mengawal program pemerintah pusat di Maluku Utara. “Sesuai dengan tema Rakorwil, program-program pemerintah jangan hanya jadi jargon, kita harus bersama-sama melaksanakan dengan baik agar seluruh masyarakat di Maluku Utara dapat merasakannya,” demikian ujar Edward.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Pulau Morotai dan Asisten III yang mewakili Bupati Pulau Morotai. Sekretaris Daerah, Muhammad M. Kharie, dalam kata pembukanya sangat menyambut baik rangkaian agenda Rakorwil Kanwil DJPb Malut di Morotai. Ia berharap kerja sama antara Kanwil DJPb dan Pemkab Pulau Morotai membawa dampak positif kepada Morotai, khususnya pengelolaan keuangan dana transfer ke daerah.
Rakorwil diikuti oleh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Malut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, dan KPPN Tobelo, yang membahas permasalahan terkait Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Implementasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan standar ISO 9001:2015 pada KPPN Ternate dan KPPN Tobelo; dan Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Maluku Utara.
Terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Edward mengingatkan jajaran KPPN Ternate dan KPPN Tobelo agar terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Penyaluran DAK Fisik wilayah Maluku Utara total sebesar Rp1,4 triliun dan Dana Desa total sebesar Rp 800 miliar jangan sampai salah rekening ataupun melewati batas waktu penyaluran,” ujar Edward dalam sambutannya. Edward juga berharap agar jajaran Kanwil DJPb dan KPPN untuk konsisten menerapkan WBK/WBBM guna mewujudkan pelayanan terbaik yang bebas pungutan, korupsi, cepat, dan tepat.
Kepala KPPN Tobelo, M. Palid Siregar, menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk mengoptimalkan upaya koordinasi dengan pemda dalam rangka penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta meningkatkan realisasi penyaluran KUR dan UMi. Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, melaporkan bahwa KPPN, khususnya KPPN Ternate telah melakukan serangkaian pembenahan layanan dalam rangka WBK/WBBM. KPPN Ternate secara formal telah memenuhi persyaratan dari Kemenpan RB sebagai instansi/satuan kerja yang menerapkan WBK/WBBM. Selanjutnya, pada awal Oktober ini akan dilakukan survei ke KPPN Ternate oleh institusi yang ditunjuk Kemenpan RB.
Terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran (APBN) di Malut, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Eko Kusdaryanto, menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Malut akan mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan APBN di Malut dengan meningkatkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kanwil DJPb Malut akan mengambil langkah-langkah yang strategis, terukur dan inovatif.
