Ternate (31/1) - Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara mencanangkan diri menjadi unit kerja yang turut serta dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2019.
Bertempat di Aula Kanwil DJPb pada Kamis (31/1), acara pencanangan juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) dan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan. Kegiatan dihadiri oleh para kepala satuan kerja diantaranya Kepala BPN Provinsi, Kakanwil KemenkumHAM, Kepala Perwakilan BKKBN, Kepala unit vertikal Kementerian Keuangan serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kakanwil DJPb Maluku Utara, Edward Nainggolan menyampaikan bahwa Kanwil DJPb beserta unit vertikal dibawahnya yaitu KPPN Ternate dan KPPN Tobelo berkomitmen untuk terus mewujudkan terciptanya layanan yang publik yang berkualitas. “kami tahun ini berinisiatif untuk mengusulkan diri ke Kantor Pusat untuk disertakan dalam program pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2019” jelas Edward.
Pencanangan pembangunan WBK ditandai dengan penandatanganan deklarasi yang dilakukan oleh Kakanwil DJPb bersama seluruh jajarannya dan disaksikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi serta Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa seluruh pimpinan dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi.
Selanjutnya, dalam Rakorda disampaikan pula indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2018 dengan capaian nilai sebesar 95,8. Atas capaian tersebut Kakanwil menyerahkan penghargaan kepada para satker terbaik dengan kategori berdasarkan jumlah pagu yang dikelola yaitu Korem 152/Babullah (kategori pagu besar), Dinas Kesehatan Provinsi (kategori sedang) dan Pengadilan Agama ternate (kategori kecil). Dalam Rakorda juga disampaikan reformulasi penilaian IKPA TA 2019 serta kebijakan terkait penggunaan kartu kredit pemerintah mulai 1 Juli 2019.
Acara ditutup dengan tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan yang bertujuan memperkokoh posisi DJPb dalam menjalankan fungsi perbendaharaan serta meningkatkan sinergi baik di internal maupun dengan pihak eksternal dengan tetap mengedepankan layanan publik yang profesional dan bebas dari korupsi.
