Salah satu agenda utama unit vertikal DJPb di Maluku Utara tahun 2019 adalah program pembangunan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dari KemenPAN-RB. Kanwil DJPb Maluku Utara dan KPPN Tobelo berjuang untuk meraih predikat WBK sedangkan KPPN Ternate untuk predikat WBBM.

Dalam rangka program WBK, pada tanggal 24-26 Maret 2019 bertempat di KPPN Tobelo dilakukan monitoring dan evaluasi serta survei pembangunan WBK. Kegiatan monev dilakukan untuk mengukur sejauh mana kesiapan KPPN Tobelo dalam memenuhi persyaratan parameter pembangunan WBK. Kanwil juga diberikan mandat oleh kantor pusat DJPb untuk melakukan survei persepsi anti korupsi dan kualitas layanan kepada stakeholder KPPN Tobelo.

Tim Kanwil yang beranggotakan Yosi Rizal (Kepala Seksi Kepatuhan Internal) dan Leonardy (pelaksana Bidang SKKI) melakukan survei terhadap 30 (tiga puluh) pengguna layanan KPPN Tobelo. Dalam survei ditanyakan antara lain bagaimana integritas layanannya serta apakah performa petugas sudah sesuai dengan harapan. Dari hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata responden puas dengan layanan yang dibuktikan dengan nilai Survei Persepsi Korupsi 14,10 (Nilai Maksimal 15,00) dan nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 18,15 (Nilai Maksimal 20,00). Hasil tersebut telah memenuhi batas ambang yang dipersyaratkan dan selanjutnya digunakan sebagai pengisi komponen hasil di parameter WBK.

Pada akhir kegiatan monev dilakukan pembahasan bersama seluruh jajaran KPPN Tobelo yang dipimpin oleh Plh. Kepala KPPN Tobelo, Pudjiono Slamet. Dikatakan bahwa KPPN Tobelo menyambut baik hasil evaluasi Tim Kanwil dan akan segera melakukan tindak lanjut. Diharapkan kualitas layanan KPPN Tobelo semakin baik dan skor dalam pembangunan WBK juga semakin optimal.

(kontributor: Yosi Rizal)