Ternate, 1 Juli 2021 – Tren kasus dan kematian harian Covid-19 di Provinsi Maluku Utara mulai melandai selama libur Idul Fitri. Akan tetapi terdapat gelombang baru pasca libur lebaran dengan adanya varian baru Covid-19 mulai dari varian Alpha hingga Delta. Oleh karena itu, kepatuhan pada pembatasan sosial, disiplin 5M, penguatan 3T serta percepatan program vaksinasi terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi Provinsi Maluku Utara.
Di sisi lain, pemulihan ekonomi Provinsi Maluku Utara menguat, mengindikasikan bahwa sedang terjadi momentum pemulihan ekonomi. Di tengah dinamika kasus Covid-19, ekspor dan impor tumbuh tinggi. Selain itu, perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang positif terus berlanjut dan menunjukkan optimisme yang cukup tinggi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum bisa mengurangi angka pengangguran di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut tercermin dari 6,89 persen dari penduduk usia kerja terdampak Pandemi Covid-19.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian tersebut didukung oleh kerja keras APBN melalui belanja negara yang terus dijaga. Realisasi belanja negara Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp2,898 triliun atau 37,21 persen dari APBN 2021. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,056 triliun dan TKDD sebesar Rp842,172 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh tinggi 16,04 persen dari tahun 2020. “Walaupun tumbuh tinggi, masih perlu diperbaiki juga dari sisi kualitasnya supaya masyarakat dapat merasakan manfaatnya.” tambahnya.
Untuk belanja daerah, perkiraan penyerapan anggaran di semester I tahun 2021 sebesar 27,77 persen dari pagu APBD 2021. Realisasi ini masih belum mencapai target penyerapan anggaran yakni 40 persen. “Berdasarkan penyerapan anggaran tersebut, bisa terlihat bahwa upaya perubahan dari Pemerintah Daerah belum efektif untuk bisa menyerap belanja APBD yang siginifikan.” ungkap Bayu Andy Prasetya.
Selanjutnya, realisasi di bidang perlindungan sosial dalam Program PEN Tahun 2020 relatif tepat sasaran dan cukup efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan. Kontribusi program PEN di Maluku Utara tetap dilanjutkan pada tahun 2021. Untuk beberapa item, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp171,5 miliar, antara lain disalurkan melalui pemberian sembako kepada 216.998 KPM, penyaluran bansos tunai kepada 248.343 KPM, pemberian bantuan PKH kepada 63.368 KPM serta realisasi kartu pekerja yang diberikan kepada 38.885 peserta.
Bayu Andy Prasetya berharap para satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan APBN lebih baik lagi. “Untuk Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya perubahan yang serius supaya APBD tidak terseok-seok” tambahnya. Hal tersebut dalam rangka mendukung percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan target output yang akan dicapai. Selain itu, belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu difokuskan untuk percepatan pemulihan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, bantuan yang tepat sasaran serta penggunaan produk-produk lokal khususnya dari Provinsi Maluku Utara. “Satuan kerja dan perangkat daerah diharapkan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam penggunaan anggaran” pungkasnya.
