Dalam rangka pencegahan terjadinya gratifikasi pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan menerapkan program pengendalian gratifikasi termasuk pada saat menjelang hari raya/hari besar keagamaan.
2. Berkenaan dengan hal di atas, dengan hormat kami mengimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, baik kepada institusi, pejabat, pegawai, maupun PPNPN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sesuai Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Seluruh layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara tidak dipungut biaya, dan apabila terdapat pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran, harap segera melaporkan atas pelanggaran tersebut melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan pada call center 134, laman https://www.wise.kemenkeu.go.id, atau dapat secara langsung disampaikan kepada ke Unit Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara (melalui tautan https://bit.ly/balapor).
Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kami.
Surat kepada stakeholders dapat diunduh di sini.
