Ternate, 25 Februari 2026 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Bulan Februari Tahun 2026 pada Rabu (25/02). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan melalui Ms.Teams dan kanal Youtube Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara serta dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, memaparkan perkembangan terkini kondisi ekonomi nasional dan regional, serta kinerja APBN di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, Ia menyoroti sejumlah kondisi global yang memengaruhi dinamika ekonomi nasional, antara lain resiliensi ekonomi domestik di tengah memanasnya tensi antara AS dan Iran yang secara historis cenderung mempengaruhi volatilitas harga komoditas strategis dunia seperti emas dan minyak bumi.
Perekonomian Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja regional yang tinggi, 29,81 persen (yoy) pada Triwulan IV Tahun 2025. Lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan yang secara aktif ditopang oleh hilirisasi logam. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh stabilitas ekonomi makro di Maluku Utara yang terjaga dengan baik. Meskipun demikian, Sakop menyoroti terjadinya inflasi sebesar 4,86 persen pada bulan Januari Tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan perlunya kewaspadaan terhadap lonjakan harga riil mendekati peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Bulan Ramadhan. Secara musiman (seasonal, selama HBKN umumnya terjadi peningkatan permintaan barang di masyarakat yang berpotensi memperburuk laju inflasi.
“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara naik menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,59 persen. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa tantangan sosio-ekonomi yang masih perlu diatasi antara lain: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi di angka 4,44 persen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat 0,44 persen yang masih tergolong rendah, Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun menjadi 101,81, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang juga ikut terkontraksi menjadi 102,67. Meskipun demikian, rasio gini mengalami perbaikan dan berada di angka 0,275, menunjukkan menyempitnya gap kesejahteraan masyarakat. Dinamika indikator ekonomi menegaskan perlunya perhatian pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat meskipun pertumbuhan ekonomi melesat tinggi. Kondisi ini juga menegaskan perlunya diversifikasi struktur ekonomi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih inklusif,” jelas Sakop.
Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp268,36 miliar atau 4,44 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 17,40 persen (yoy). Kontribusi utama berasal dari penerimaan PPN/PPnBM sebesar Rp 129,64 miliar atau 193,41 persen (yoy). Dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi mencapai 38,43 persen. Sementara dari perpajakan internasional, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 38,86 miliar, didorong peningkatan impor belerang dari segala jenis, di luar belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloida. Di sisi belanja, realisasi telah mencapai Rp 1.324,17 miliar atau 9,56 persen dari total pagu Rp 13.847,11 miliar, mengalami kontraksi 1,34 persen (yoy), sehingga mencatatkan defisit sebesar Rp 1.055,81 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada Belanja Pemerintah Pusat dan kontraksi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 4,46 persen (yoy) yang disebabkan oleh penurunan pada komponen Dana Bagi Hasil hingga 50,36 persen (yoy) dan belum adanya realisasi DAK Fisik dan Dana Desa.
Pada level APBD, hingga Januari 2026, pendapatan daerah agregat pemda se-Maluku Utara terealisasi sebesar Rp 1.272,45 miliar, tumbuh 2,08 persen (yoy). PAD terealisasi Rp122,58 miliar (5,08 persen dari pagu), tumbuh 27,78 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pajak daerah. Pendapatan transfer masih mendominasi hingga 90,00 persen dari total pendapatan dan telah terealisasi sebesar Rp1.149 miliar (12,06 persen dari target). Di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan signifikan hingga 27.31 persen (yoy) yang terealisasi Rp311,42 miliar atau sebesar 2,43 persen dari pagu Rp12.800,41 miliar. Realisasi belanja daerah berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa, tambahan penghasilan ASN, transfer bantuan keuangan, dan lain-lain. Terdapat isu strategis Belanja Transfer pada Januari 2026 berupa keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur DAU Block Grant yang disebabkan keterlambatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak periode semester II tahun 2025 sebagai syarat salur DBH Pajak. Keterlambatan dimaksud disebabkan belum diselesaikannya administrasi perpajakan oleh pemerintah daerah.
Dalam paparan tematik, Sakop menyoroti implementasi Program Revitalisasi Sekolah yang merupakan program prioritas pemerintah yang menargetkan 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Provinsi Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 mendapat 270 bantuan revitalisasi sekolah yang tersebar di seluruh provinsi dengan realisasi anggaran senilai Rp341,8 miliar dari Kemendikdasmen, Kementerian PU, dan Kementerian Transmigrasi. Bantuan tersebut menjangkau seluruh satuan pendidikan baik dari pendidikan dasar hingga menengah. Sejumlah tantangan yang terjadi pada pelaksanaan program revitalisasi sekolah berasal dari faktor geografis yang menyebabkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) lebih tinggi dan mahalnya biaya logistik. Selain itu, terdapat berbagai indikasi kendala dalam pelaksanaan antara lain perlunya peningkatan kapasitas kepatuhan perpajakan, penguatan koordinasi lintas institusi, dan validasi kebutuhan revitalisasi sekolah, serta optimalisasi teknologi informasi untuk efisiensi sistem pengawasan proyek dan pelatihan tim teknis. Sebagai tambahan, Sakop juga memaparkan kinerja penyaluran KUR hingga Januari 2026 yang mencapai Rp 49,72 miliar untuk 707 debitur, tumbuh 34,38 persen (yoy). Sedangkan pada penyaluran UMi, realisasi hingga Januari 2026 mencapai Rp 182,7 Juta untuk 26 debitur, tumbuh signifikan hingga 238,33 persen (yoy).
Kegiatan media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Februari 2026 juga dihadiri oleh Local Expert Regional Maluku Utara, Dr. Chairullah Amin, S.E., M.Si dari Universitas Khairun Ternate. Chairullah menyampaikan rekomendasi dari perspektif akademisi independen berbasis riset mengenai pemanfaatan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara. Utamanya Beliau menyampaikan bahwa SILPA daerah dianggap terlalu tinggi, sehingga perlu untuk mendorong penyerapan belanja daerah. Selain itu, Chairullah juga mengungkapkan bahwa penurunan operasi fiskal karena kebijakan efisiensi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk daerah yang bergantung pada konsumsi pemerintah seperti Kabupaten Pulau Morotai. Sebagai penutup, Beliau merekomendasikan diversifikasi ekonomi dari sektor perikanan agar seluruh ekspor perikanan dapat tercatat dan berkontribusi positif bagi penerimaan Maluku Utara.
