Pemilihan umum 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari lalu, dalam pelaksanaannya Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT telah memberikan kontribusi yang nyata, baik dalam pendistribusian dana pemilu maupun dalam netralitas ASN DJPb NTT.

Pagi ini (15/05) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mengunjungi Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT untuk memberikan Piagam Penghargaan atas dukungan dan kerjasama dalam mensukseskan tahapan Pemilu 2024.

Harapannya melalui pertemuan ini sinergi antara Kanwil DJPb NTT dan KPU Kabupaten Kupang dapat terus terjalin dengan baik, terutama pada pilkada yang akan dilaksanakan pada November nanti dan pemilu-pemilu selanjutnya.

Selengkapnya di Kanwil DJPb Provinsi NTT Terima Penghargaan dari KPU

Sejak bulan Maret 2022, Bupati Lembata menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Pusat melalui satker Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Lewoleba Kementerian Perhubungan.

UPP Lewoleba melakukan perbaikan dan pembenahan dermaga pelabuhan mulai bulan April 2023. Pengembangan dermaga pelabuhan berlanjut kembali pada tahun 2024 berupa pembangunan dermaga dengan panjang 70 meter dan lebar 8 meter dari dermaga Pelra ke dermaga Nusantara. Dengan perpanjangan dermaga tersebut, menjadikan arus lalu lintas barang dan orang makin meningkat sehingga mengakselerasi arus ekonomi masyarakat. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata.

Pada kesempatan kali ini, tanggal 14 Mei 2024 di ruangan front office KPPN Larantuka, Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi NTT berkesempatan hadir langsung melakukan diskusi dengan PPK dan Bendahara Pengeluaran UPP Lewoleba. Tujuannya guna menggali informasi penyebab terjadinya keterlambatan penyampaian tagihan pembayaran yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.

Dari hasil diskusi, UPP Lewoleba telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi belanja modal serta meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Selengkapnya di ASAS Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lewoleba Periode Tw II Tahun 2024

Pikiran manusia sebenarnya tidak bisa untuk diperintahkan hal-hal negatif atau larangan. Jika pikiran diperintah untuk jangan melakukan hal tertentu maka yang muncul dan menjadi focus dalam pikirannya ialah hal-hal yang dilarang tersebut.

Misalkan seorang pemain ski berpikir untuk jangan menabrak pohon/rintangan didepannya maka yang terjadi ialah ia akan menabrak pohon tersebut karena yg muncul dalam pikiran pemain tersebut ialah ribuan pohon/rintangan. Tetapi jika pemain tersebut berpikir untuk melihat jalan/celah diantara pohon, maka yang menjadi fokusnya ialah pada celah diantara pohon bukan pohon yang menjadi rintangannya.

Maka dari itu, jika pikiran kita diisi hal positif maka hal positif tersebutlah yang menjadi focus dari pikiran kita, dan melalui pikiran positif itu kita akan menemukan solusi dari setiap rintangan dan permasalahan yang ditemui.

Sehubungan dengan itu, dalam aksi sasando hari ini (13/05) dibalut tema “sharing session”, yang dimana menjadi momen untuk bertukar pikiran dan wadah mencari solusi dari setiap hal yang disharingkan oleh para pegawai.

Aksi sasando hari ini juga, diakhiri dengan perpisahan bersama mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Kupang. Semoga dari pengalaman yang didapat dalam proses magang menjadi bekal bagi masa depan.

Selengkapnya di Aksi Sasando 13 Mei 2024

Rabu (15/05), Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menghadiri sekaligus memberikan keynote speech serta membuka kegiatan “Lokakarya Monitoring Kebijakan HKPD yang mendukung PUG di Daerah” yang diselenggarakan oleh DJPK bekerja sama dengan DFAT Australia dalam program SKALA.

Bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Keuangan Negara Kupang, dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menyampaikan bahwa Lokarya ini merupakan kesempatan baik bagi kita semua yang harus kita optimalkan sebagai media untuk mengidentifikasi dampak, kendala serta tantangan dari implementasi Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Semoga dengan adanya sinergi antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Prov. NTT dan DFAT Australia (Program SKALA) dapat memeberikan manfaat serta dampak yang nyata bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

Selengkapnya di Lokakarya monitoring Kebijakan HKPD yang Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Selasa (14/05), Kanwil DJPb NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024.

Kegiatan tersebut diselenggaran sebagai tindak lanjut penetapan PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, serta upaya mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Turut hadir Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Daerah/BPKAD, dan seluruh OPD Pengelola DAK Fisik lingkup provinsi/kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Semua pihak yang hadir aktif berdiskusi, menyampaikan progres terkini dari kesiapan penyaluran DAK Fisik.

Melalui diskusi, diperoleh informasi bahwa mayoritas OPD sudah melakukan kontrak. Dari total 23 pemda yang mendapatkan alokasi DAK Fisik, 17 pemda sudah melakukan perekaman kontrak pada OMSPAN-TKD. Kendala yang terjadi cenderung sama dari tahun ke tahun seperti ketersediaan pejabat pengadaan barang dan jasa yang memadai dan keterlambatan proses lelang sehingga tidak bisa melakukan optimalisasi.

Diharapkan dengan diadakanya Rapat Koordinasi ini, dapat mendorong percepatan tersalurnya Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024 di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya di Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan pengetahuan pelaku UMKM Binaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada (08/05) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi Digipay, dan pembuatan NPWP sekaligus kewajiban pelaporan perpajakan bagi UMKM. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Penyuluh Pajak Terampil pada KPP Pratama Kupang dan Seksi Supervisi Teknis dan Aplikasi pada Kanwil DJPb Provinsi NTT.

Pemberdayaan UMKM pada kesempatan kali ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTT untuk turut mengundang seluruh UMKM Binaannya hadir dan diberikan asistensi secara langsung pada unit masing-masing. Sedangkan pada Kanwil DJPb Provinsi NTT, kegiatan ini dihadiri oleh 2 UMKM Binaan yang langsung diberikan asistensi untuk masuk ke Digipay dan belajar terkait dengan proses bisnis yang ada, sekaligus mendapatkan pemahaman langsung terkait dengan pembuatan NPWP.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kenaikan kapasitas usaha UMKM Provinsi NTT.
UMKM NTT Bangkit!

Selengkapnya di Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Digipay, NPWP dan Pelaporan Kewajiban Perpajakan UMKM