Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari LT. II, Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi

Berita

Seputar Kanwil DJPb

KETERANGAN PERS Kitong Pu APBN s.d. 31 Juli 2025

KETERANGAN PERS
Kitong Pu APBN s.d. 31 Juli 2025

 

Di tengah gejolak ekonomi global dan pasar keuangan, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan pada Triwulan II-2025 sebesar 5,12% (yoy) atau 4,99% (ctc), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Kondisi geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang masih menjadi tantangan besar selama 2025. Gejolak suku bunga dan inflasi diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan global terkoreksi. Indonesia tetap agile dan resilien dengan ditopang ekonomi, baik nasional maupun regional, yang tetap terjaga. Sektor Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas yang  langsung berdampak pada masyarakat, dengan tetap menciptakan fundamental ekonomi yang kuat memasui triwulan III-2025. Kinerja APBN 2025 tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. APBN sehat dengan efisiensi terkendali, menjadi fondasi untuk jalanya roda pemerintahan yang efektif.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan triwulan II-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 11,11%  (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,99% (ctc). Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sampai dengan triwulan II-2025 (ctc) mencapai Rp40,487 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp26,068 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Industri Pengolahan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Ekspor Barang Jasa. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat  Rp19.341 miliar dan ADHK mencapai Rp12.800 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Industri Pengolahan,  dan dari sisi produksi pada komponen Impor Barang Jasa. Inflasi terkendali terjadi pada bulan Juli 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 0,43% (yoy), 1,24 % (mtm), 0,57% (ytd) dan 0,96% (yoy), 0,71% (mtm), 0,84% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.

Dengan tingkat efisiensi belanja yang terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat tetap kuat sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Kinerja APBN s.d. 31 Juli semakin baik, tetap solid, efisien & kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi di Regional Papua Barat. Pendapatan membaik, serta belanja negara, baik K/L maupun TKD semakin meningkat. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 31 Juli 2025, Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp890 miliar atau 30,6% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp643,6 miliar atau 24,8% dari target, dan PNBP sebesar Rp246,5 miliar atau 77,4% dari target.  Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp11,8 triliun atau 45,3% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp3,3 triliun atau 42,8% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,6 triliun atau 46,3% dari pagu.

Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp18,6 triliun. Sampai dengan 31 Juli 2025, telah terealisasi Rp8,6 triliun atau 46,3% dari alokasi. Alokasi TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonumi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). DBH telah terealisasi sebesar RP2,1 triliun atau 44,2% dari pagu, DAU terealisasi sebesar Rp4,2 triliun atau 56,2%, DAK terealisasi Rp627 miliar atau 36,6% dari pagu, DD terealisasi Rp730,7 miliar atau 53,1% dari alokasi, IF telah terealisasi sebesar Rp18,3 miliar atau 50%, serta Dana Otsus telah terealisasi Rp937,3 miliar atau 28,8%. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Secara umum, dukungan TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Regional Papua Barat mencapai 94%. Dominannya alokasi belanja Transfer ke Daerah mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di Regional Papua Barat. Di sisi lain, kemandirian daerah masih perlu ditingkatkan.

Sebagai Kesimpulan, hingga 31 Juli 2025 kinerja APBN, baik Nasional dan di Regional Papua Barat tetap on-track dan kuat, dengan efisiansi anggaran yang terukur, sebagai shock absorber dan agent of development untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Di tengah lonjakan tensi politik dan pasar global yang volatile, Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan fiskal ekspansif, terarah dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. Ekonomi Provinsi Papua Barat tumbuh tinggi, sementara Provinsi Papua Barat Daya tetap stabil. Indonesia tetap agile dan resilien. Belanja Negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitasnya, dengan pengelolaan secara hati-hati. Kinerja fiskal sampai dengan 31 Juli 2025 mencerminkan peluang besar sekaligus tantangan nyata. APBN hadir sebagai stabilisator dan enabler, namun perlu segera disambut oleh akselerasi belanja Pemda, optimalisasi Dana Transfer, serta sinergi multipihak dalam menjalankan program prioritas nasional.

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari LT. II, Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi. Komplek Perkantoran Gubernur Arfai, Manokwari, Papua Barat 98135
Telepon / Faksimile : 0986-2214130

IKUTI KAMI

 

 

 

       

 

 

 

 

            

Search