KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 31 Desember 2025

Di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi domestik tetap resilien. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Realisasi indikator ekonomi makro hingga Desember 2025 masih sejalan dengan asumsi APBN. Di tengah lanskap global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Indonesia menutup triwulan III-2025 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% (yoy). Capaian ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan konsumsi pemerintah yang meningkat. Kinerja ekspor yang solid dan investasi yang resilien membantu menjaga momentum pertumbuhan. Inflasi tetap stabil menopang daya beli masyarakat dengan IHK 2,92% (yoy). Nilai tukar Rupiah terjaga di Rp16.475/USD (ytd) hingga 31 Desember 2025, dipengaruhi perang dagang serta dinamika kebijakan global dan domestik dan relatif moderat dibandingkan peers. Yield SBN 10 tahun konsisten menurun hingga berada di level 6,71% (ytd) atau ke level 6,01% (eop) per 31 Desember 2025, didukung kuatnya pasar keuangan domestik. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir November 2025 tercatat USD67,95 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD82, memberi ruang bagi efisiensi subsidi energi. Sementara lifting minyak dan gas masih di bawah asumsi APBN, masing-masing mencapai 577,6 ribu barel per hari dan 965,5 ribu barel setara minyak per hari.

APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi dinamika perekonomian  dan keuangan global, dimana secara optimal mendukung berbagai program prioritas untuk mensejahterakan rakyat, dengan posisi defisit yang tetap terjaga. Pendapatan Negara sangat menantang di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak perekonomian global,  hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun. Belanja Negara terealisasi Rp3.451,4 triliun, dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun (2,92% PDB) dengan keseimbangan primer negatif Rp82,2 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun, dikelola secara hati-hati melalui bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan non utang yang semakin produktif.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi regional Papua Barat secara umum menunjukkan momentum yang stabil. Pada triwulan III-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat terkoreksi -0,13% yoy dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 4,03% yoy. Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan III-2025 (yoy) mencapai Rp20.391 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp13.140,8 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat Rp9.829,31 miliar dan ADHK mencapai Rp6.472,95 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Transportasi dan Pergudangan, dan dari sisi produksi pada komponen Konsumsi LNPRT. Inflasi relatif terkendali terjadi pada bulan Desember 2025 di kedua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, masing-masing sebesar 2,59% (yoy), 1,6% (mtm), 2,59% (ytd) dan 2,15% (yoy), 0,65% (mtm), 2,15% (ytd), seiring dengan semakin membaiknya daya beli.

Dengan pelaksanaan anggaran yang efisien, terkendali, dan terarah, APBN regional Papua Barat tetap menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga 31 Desember 2025, realisasi Pendapatan Negara regional mencapai Rp2,34 triliun atau 80,9% dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1,92 triliun atau 75,5% dan PNBP Rp425 miliar atau telah memenuhi target sebesar 118,8%. Sementara itu, Belanja Negara telah mencapai Rp25,17 triliun atau 93,9% dari alokasi, dengan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,63 triliun (94,6%) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp17,54 triliun (93,5%).  Realisasi TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp4,26 triliun (87,7%), Dana Alokasi Umum Rp7,27 triliun (96,7%), Dana Alokasi Khusus Rp1,63 triliun (96,8%), Dana Desa Rp1,06 triliun (77,5%), Insentif Fiskal Rp32,9 miliar (89,7%), serta Dana Otonomi Khusus Rp3,25 triliun (100%). Besarnya kontribusi TKD yang mencapai 92,75% terhadap pendapatan APBD menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Secara tematik, alokasi belanja APBN di Papua Barat tahun 2025 masih berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja tematik hingga Desember 2025 meliputi infrastruktur Rp1,88 triliun atau 98,69%; kesehatan Rp96,99 miliar atau 98,43%; pendidikan Rp452,49 miliar atau 96,54%; penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp10,54 miliar atau 97,83%; penanganan stunting Rp2,49 miliar atau 98,05%; serta pengendalian inflasi Rp178,86 miliar atau 98,3%. Ke depan, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja secara berkualitas agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan konektivitas wilayah, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan upaya penurunan kemiskinan serta stunting.

Secara keseluruhan, perekonomian nasional hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi yang solid dan terkendali, dengan indikator utama yang bergerak sesuai asumsi APBN dan didukung ketahanan konsumsi domestik, stabilitas harga, serta kepercayaan pasar yang tetap terjaga. APBN terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan perlindungan ekonomi melalui belanja yang produktif dan terarah, termasuk penguatan subsidi, jaring pengaman sosial, serta dukungan fiskal untuk percepatan pembangunan daerah. Pada tingkat regional Papua Barat, kinerja fiskal menunjukkan peran signifikan dengan kontribusi besar Transfer ke Daerah sebagai pendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Penguatan sinergi APBN-APBD diperlukan untuk meningkatkan daya ungkit fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang ada bukan hanya menjaga APBN tetap sehat, tetapi memastikan APBN benar-benar bekerja, collecting more dengan adil, spending better dengan cerdas, dan membiayai pembangunan secara berkelanjutan agar manfaat APBN semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing, menurunkan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.