Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, serta diperkuat dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Regulasi tersebut menjadi pedoman yang jelas dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholders.
Pembangunan berkelanjutan Zona Integritas menuju WBK/WBBM menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan publik yang prima.
Pada tahun 2025, Kanwil DJPb Papua Barat bersinergi dengan seluruh elemen internal, membangun semangat bersama dalam penyusunan dan pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan ZI secara terukur, mulai dari pencanangan, pembangunan, hingga penilaian.
Oleh karena itu, dukungan dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat, sangat kami harapkan agar proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini dapat berjalan dengan optimal.
Kolaborasi, komitmen, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Kanwil DJPb Papua Barat berkomitmen menjadikan pembangunan ZI sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi sebagai budaya kerja yang tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas.
