Pekanbaru, 5 Desember 2022.
Gubernur Riau, H. Syamsuar, didampingi Wakil Gubernur Riau, H. Edy Natar Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau Kementerian Keuangan, Ismed Saputra, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Permerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintatah Pusat yang ada di wilayah Provinsi Riau. Acara yang berlangsung di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
“APBN Tahun 2023 memiliki peran sentral. APBN adalah instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan. Oleh karena itu program ketahanan pangan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar produksi dan harga pokok kebutuhan pangan tetap terjaga. Selain itu, APBN juga merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin”, demikian antara lain yang dikatakan Gubernur Riau saat menyampaikan arahannya.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19.
“Tahun 2022 akan berakhir, menandai tiga tahun Indonesia dan dunia menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang luar biasa. Alhamdulillah Indonesia dapat menangani pandemi dan dampaknya secara sangat baik. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan dapat diandalkan. Untuk tahun 2023, APBN dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung,” demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Riau dalam laporannya.
Perkembangan Ekonomi Riau 2022 dan Kinerja Realisasi Belanja Pemerintah
Perekonomian Riau menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,63% (y-on-y) di Triwulan III 2022 dengan inflasi moderat mencapai 5,72% dari Januari hingga Oktober 2022. Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat (Belanja KL dan TKDD) di wilayah Riau sampai dengan 30 Nopember 2022 sebesar Rp26,86 triliun atau 91,24% dari total pagu sebesar RP29,44 triliun. Kinerja tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp 6,34 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp20,51 triliun.
Di sisi lain, penerimaan secara keseluruhan mencapai 103,85% yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan mencapai 102,96% dan PNBP 139,33%. Perpajakan telah melebihi target disebabkan naiknya hampir seluruh komponen perpajakan (PPh, PPN, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar). PNBP mencatatkan kineja yang luar biasa karena PNBP BLU mencapai 102% dan PNBP lainnya 182%.
Pokok-Pokok APBN 2023
APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Dari keseluruhan anggaran belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, sebesar Rp30,71 triliun dialokasikan untuk Provinsi Riau. Terdiri dari Rp8,17 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp22,54 triliun anggaran TKD.
Belanja K/L untuk Provinsi Riau tahun 2023 naik 570 miliar atau 4,44% diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi perlu terus ditingkatkan.
Anggaran TKD untuk Provinsi Riau tahun 2023 dialokasikan naik 923 milliar atau 4,27% untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja antara pusat dengan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan TKD, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.
“Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” harap Kepala Kanwil DJPb Riau dalam laporannya.
Pengghargaan Pemerintah atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Penghargaan Pemerintah atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Kabupaten/Kota atas LKPD Audited Tahun 2021. Penyerahan penghargaan ditandai dengan penyampaian plakat penghargaan untuk 12 Pemda yang telah mencapai WTP minimal 5 kali berturut-turut. Lima penghargaan untuk Pemda telah disampaikan di Jakarta dan tujuh penghargaan disampaikan pada kesempatan ini.
