JL. Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru 28116

 

Berita

Berita

Pekanbaru, 16 Maret 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Februari 2026

  1. Dinamika ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh tantangan. Eskalasi konflik anatar Iran dan Israel-Amerika Serikat di Timur Tengah yang berisiko pada penutupan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga minyak bumi, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) Riau. Di sisi lain, terdapat angin segar dari kebijakan perdagangan internasional, yakni penandatanganan perjanjian dagang RI-AS dan keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif era Donald Trump, yang berpotensi membuka ruang pasar ekspor yang lebih luas.
  2. Hingga Triwulan IV 2025, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,94 persen (y-on-y), melambat dibanding triwulan sebelumnya, namun masih jauh lebih baik dari periode yang sama tahun 2024 yang hanya 3,52 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan ini belum mampu mengungguli rata-rata nasional yang berada di angka 5,39 persen.
  3. Ekonomi Riau masih bergantung pada industri pengolahan (30,45 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (27,96 persen), dan pertambangan (15,03 persen) sebagai komponen utama PDRB. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga yang mendominasi (35,18 persen), disusul oleh Ekspor Luar Negeri (30,65 persen) dan Investasi (PMTB) sebesar 30,04 persen.
  4. Dengan harga minyak sawit mentah (CPO) yang diprediksi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan I 2026 diperkirakan akan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5,2 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026 mencapai 191,93 atau naik 1,62 persen, yang merupakan posisi kedua tertinggi di Sumatera berkat tingginya nilai jual kelapa sawit rakyat
  5. Di sisi lain, inflasi Riau pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,32 persen (m-to-m) atau 5,30 persen (y-on-y), dengan kenaikan harga cabai merah dan emas perhiasan menjadi penyumbang utamanya.

 

 Perkembangan APBN Terkini

  1. Kinerja pendapatan negara mencapai Rp3.569,04 miliar (12,19% dari pagu), terkontraksi 13,58% secara tahunan (y-on-y). Tantangan utama berasal dari sektor kepabeanan, sementara sektor perpajakan menunjukkan performa yang cukup tangguh
  2. Realisasi penerimaan pajak bulan Februari 2026 menunjukkan tren positif dengan tumbuh sebesar 13,59 persen atau sebesar Rp2.167,12 miliar dibandingkan tahun 2025 di periode yang sama. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 21,93 persen atau Rp976,10 miliar dan 19,65 persen atau Rp1.236,45 miliar (y-o-y).
  3. Namun di sisi lain, masih ada penurunan pajak di sektor PBB dan Pajak Lainnya yang di awal tahun ini terkontraksi masing-masing sebesar 1232,69 persen serta 155,04 persen.
  4. Adapun penerimaan bea cukai mengalami kontraksi yang cukup dalam di awal tahun 2026, tepatnya terkontraksi 44,03 persen (y-o-y) atau senilai Rp1.198,21 miliar. Hal ini dipengaruhi langsung oleh turunnya penerimaan bea keluar dan cukai masing-masing 49,68% dan 44,79%. Penyebab utama penurunan bea keluar karena perubahan kolom tarif HPE CPO yang diterapkan dari kolom 9 di Februari 2025 menjadi kolom 6 di Februari 2026
  5. Secara umum, penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai masih ditopang sektor sawit. Melihat target penerimaan pajak dan bea cukai yang meningkat cukup signifikan di tahun ini perlu Langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga target penerimaan negara dapat dicapai. Selain itu, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan restitusi yang masih terjadi seiring volatilitas harga sawit sehingga perlu dan melakukan manajemen restitusi dan mengantisipiasi kendala pada coretax di awal tahun sehingga setiap proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.
  6. Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2026 mencapai Rp4.737,57 miliar (18,02 persen dari pagu), tumbuh 10,79 persen (y-on-y). Fokus utama terletak pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 40,01 persen, yang terdiri dari:
    1. Belanja Modal tumbuh cukup tinggi 393,22 persen secara y-o-y sebesar Rp46,09 miliar. Lonjakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik di Riau.
    2. Belanja Pegawai tumbuh 33,77 persen secara y-o-y dan Belanja Barang tumbuh 38,36 persen secara y-o-y, mencerminkan akselerasi kegiatan operasional K/L di awal tahun.
    3. Bantuan Sosial mengalami kontraksi tajam sebesar -89,68 persen secara y-o-y, yang mengindikasikan adanya pergeseran pola penyaluran atau kebijakan penargetan yang lebih selektif.
  1. Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan 5,55 persen secara y-o-y, atau senilai Rp3,827,73 miliar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tumbuh masing-masing 19,41 persen dan 44,39 persen (y-o-y). Adapun Dana Bagi Hasil terkontraksi 62,26 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Selain itu untuk Dana Desa baru tersalur 0,84 persen dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum terealisasi karena belum adanya juknis penyalurannya.
  2. Hingga akhir Februari 2026 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp1.168,54 miliar.
  3. Indikator kesejahteraan masyarakat Riau tetap berada pada tren positif, terlihat dari beberapa hal, antara lain:
    1. Neraca Perdagangan Surplus sebesar US$1.219,81 juta (Januari 2026).
    2. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 191,93 mencerminkan daya beli petani yang masih sangat terjaga.
    3. Tingkat kemiskinan sebesar 6,30% dan Gini Ratio 0,304 menunjukkan distribusi kesejahteraan yang relatif stabil.

Namun, terdapat hambatan logistik serius akibat robohnya trestle dermaga Tanjung Buton. Hal ini memaksa pengalihan arus ekspor ke Dumai, Tembilahan dan Jambi, yang berkontribusi pada penurunan tonase ekspor tercatat di wilayah Riau dan mempengaruhi performa Bea Cukai secara regional Riau.

 

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

  1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.234,35 miliar sebesar 6,86% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD terkontraksi 23,26% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer sebesar 33,16% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 80,45% (y-o-y). Sedangkan PAD tumbuh sebesar 40,41% (y-o-y) dan transfer antar daerah belum terealisasi.
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 5,03% yaitu Rp1.694,94 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (98,57%). Realisasi belanja daerah terkontraksi sebesar 8,06% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 3,45% (y-o-y), belanja modal sebesar 85,27% (y-o-y), belanja tidak terduga sebesar 99,44% (y-o-y)dan belanja transfer sebesar 72,58% (y-o-y).
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp539,41 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Februari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp46,86 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Keadaan surplus tersebut mengindikasikan lambatnya penyerapan belanja oleh pemda. Namun atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat secara memadai dalam database.

 

Kinerja Kredit Program Pemerintah

  1. Kredit Program terus bertumbuh di tengah kelesuan belanja daerah, penyaluran kredit program diharapkan menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha kecil di Riau. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Februari 2026 mencapai Rp1.839,05 miliar yang disalurkan kepada 20.922 debitur, tumbuh 28,16 persen dibandingkan tahun lalu. Sektor pertanian dan perburuan masih menjadi penyerap KUR terbesar di Riau.
  2. Sedangkan kabar yang lebih menggembirakan datang dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyalurannya naik cukup signifikan sebesar 133,62 persen mencapai Rp72,05 miliar yang disalurkan kepada473 debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha terkecil di Riau semakin mudah mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Berita

 

Pekanbaru, 23 Februari 2026

 

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Januari 2026

  1. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, ketegangan di Timur Tengah meningkat seiring hubungan AS dan Iran yang kian memanas dan dibentuknya Board of Peace oleh AS dan Indonesia menjadi salah satu anggota, pertumbuhan perekonomian Riau sampai Triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya sebesar 4,94%, didominasi sektor Industri Pengolahan (30,45%), Pertanian (27,96%), dan Pertambangan (15,03%). Dari sisi pengeluaran PDRB didominasi Konsumsi Rumah Tangga (35,18%), Ekspor LN (30,65%), dan PMTB (30,04%).
  2. Pertumbuhan Riau mengalami sedikit perlambatan dari triwulan sebelumnya, namun jauh lebih baik dari pertumbuhan Triwulan IV 2024 yang hanya 3,52%. Namun demikian, pertumbuhan lebih rendah daripada nasional (5,39%) karena sangat mengandalkan sumber daya alam (sawit, minyak, dan gas bumi, serta batubara) dengan industri pengolahan yang mengolah SDA tersebut menjadi barang setengah jadi.
  3. Dengan harga CPO yang relatif masih tinggi meskipun lebih rendah dibanding di awal tahun 2025, didukung pulihnya bencana di provinsi yang bertetangga, pertumbuhan Triwulan I 2026 diprediksi akan tumbuh antara 4,7% - 5,2%.
  4. Produksi migas yang dan batubara yang cenderung turun semakin menurunkan peran sektor Pertambangan dalam ekonomi Riau. Harga CPO yang tinggi namun lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya dan permintaan CPO di pasar internasional yang masih tinggi, tetap meningkatkan ekspor di Triwulan IV 5,58% (y-o-y) sehingga PDRB sisi Ekspor Luar Negeri meningkat sebesar 2,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
  5. Januari 2026 terjadi deflasi sebesar -0,45% (m-to-m), dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, buncis, angkutan udara, dan telur ayam ras, Hal ini terjadi diantaranya karena seiring pulihnya pasokan dari Sumatera Barat yang mulai pulih pasca bencana hidrologis.

 

 Perkembangan APBN Terkini

  1. Sampai dengan 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.067,07 miliar atau terkontraksi sebesar 11,70 persen (y-o-y). Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi cukup dalam yaitu 35,43%  (y-o-y).
  2. Pendapatan pajak pada awal tahun ini menunjukkan tren positif dengan tumbuh 15,42 persen (y-o-y) atau sebesar Rp1.373,78 miliar. Hal ini ditopang dari sektor PPh dan PPN yang masing-masing tumbuh 20,05 persen dan 24,31 persen (y-o-y). Namun perlu menjadi perhatian bahwasanya penerimaan PBB dan Pajak lainnya justru terkontraksi sebesar 129,27 persen serta 832,47%
  3. Penerimaan Bea Cukai mengalami kontraksi sebesar 35,43% (y-o-y) atau senilai Rp595,41 miliar, menyusul turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85.89% dan 36,14%. Hal ini dipengaruhi karena turunnya tonase ekspor dan penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya.
  4. PNBP terealisasi Rp98,76 miliar atau tumbuh 21,67 persen (y-o-y). Hal ini karena naiknya PNBP Lainnya sebesar 31,07 persen, atau senilai 82,11 miliar.
  5. Belanja negara mencapai Rp2.838,51 miliar atau tumbuh 40,50 persen (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,11 persen atau senilai Rp354,70 miliar seiring dengan tumbuhnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing mencapai 27,56 persen dan 105, 69 persen (y-o-y) atau senilai Rp266,81 miliar serta Rp86,74 miliar.
  6. Sampai dengan akhir Januari 2026 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Defisit ini lebih tinggi dari tahun lalu di periode yang sama yang surplus Rp321,66 miliar.
  7. Neraca Perdagangan periode Desember 2025 mengalami surplus USD2.019,67 juta dengan nilai ekspor USD2.158,82 juta naik 32,54% (m-to-m) dan nilai impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50% (m-to-m). Secara kumulatif neraca perdagangan Riau s.d. Desember 2025 surplus USD19.729,20 juta. Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional pada Desember 2025 mencapai 8,19%. Fluktuasi harga CPO sangat mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) ditingkat petani. NTP kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2025 setelah bulan sebelumnya mengalami penurunan.

 

  Perkembangan APBD Regional Riau Terkini (Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK cutoff 10/2/2026)

  1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar sebesar 7,37% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD tumbuh 62,70% (y-o-y) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antar daerah belum terdapat
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (96,90%). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93% (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y).
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Namun atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat dalam sistem.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

  1. Penyaluran KUR Januari 2026 terealisasi Rp863,23 miliar kepada 10.087 debitur, penyaluran tumbuh sebesar 42% dan debitur 18,10% secara yoy. Rata-rata penyaluran s.d Januari 2026 sebesar Rp85,58 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR Jan 2026 mencapai 9,12% dari plafon KUR Tahun 2026 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 12,97% dari target.
  2. Realisasi penyaluran UMi s.d. Januari 2026 sebesar Rp10,62 miliar kepada 1.461 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 39,65% dan debitur juga tumbuh 15,49% secara yoy. Rata-rata penyaluran sampai Des 2025 mencapai Rp7,27 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi Januari 2026 sebesar 3,32% dari target penyaluran UMi yang dihitung dengan metode WACC sedangkan realisasi debitur mencapai 2,78%.

 

Berita

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Perkembangan Perekonomian Riau sampai Akhir Bulan Desember 2025

  1. Perekonomian Riau Triwulan III tumbuh membaik sebesar 4,98 persen (y-o-y), 3,54 persen (q-to-q), dan 4,74 persen (c-to-c). Perekonomian didominasi sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pertambangan. Dari sisi pengeluaran PDRB didominasi Konsumsi Rumah Tangga (33,73 persen), Ekspor Luar Negeri (31,03 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB (30,93 persen).
  2. Pertumbuhan Riau mengalami percepatan dari triwulan sebelumnya, dan jauh lebih baik dari pertumbuhan Triwulan III 2024 yang hanya 3,46 persen. Namun demikian pertumbuhan lebih rendah daripada nasional (5,04 persen) karena sangat mengandalkan sumber daya alam (sawit, minyak, dan gas bumi, serta batubara) dengan industri pengolahan yang mengolah SDA tersebut menjadi barang setengah jadi. Dengan harga CPO yang tinggi dan stabil pertumbuhan Triwulan IV diprediksi antara 4,8 persen - 5,2 persen. Produksi migas dan batubara yang cenderung turun semakin menurunkan peran sektor pertambangan dalam ekonomi Riau. Naiknya harga CPO di pasar internasional meningkatkan ekspor sehingga PDRB sisi Ekspor Luar Negeri melonjak sebesar 19,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
  3. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Walaupun di November 2025 terjadi deflasi 0,22 persen (m-to-m), bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sebagai daerah pemasok pangan serta Natal dan Tahun baru perlu diwaspadai mengingat inflasi tahunan telah melebihi target yaitu 4,27 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret 2025 sudah turun di angka 6,16 persen.

 

 Perkembangan APBN Terkini

  1. Realisasi Penerimaan APBN s.d. Desember 2025 mencapai Rp26.347,41 miliar (129,16 persen dari target) naik 17,41 persen (y-o-y) dan Belanja Rp31.982,59 miliar (95,43 persen dari pagu) atau turun 2,89 persen (y-o-y). Realisasi Penerimaan APBN dipengaruhi penerimaan pajak yang turun 6,57 persen dan penerimaan Bea Cukai yang naik 143.38 persen seiring kenaikan Tonase ekspor.
  2. Penerimaan Pajak sampai dengan Bulan Desember 2025 sebesar Rp15.811,59 miliar atau terkontraksi sebesar 6,57 persen dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama. Salah satu penyebab turunnya realisasi penerimaan pajak adalah penurunan dari PPh sebesar 15,92 persen dan PPN sebesar 8,44 persen, Namun PBB dan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan yang naik masing-masing 17,20 persen dan 2809,29 persen (y-o-y).
  3. Penerimaan Bea Cukai masih melanjutkan tren positif sampai akhir tahun. Angka penerimaan mencapai Rp9.200,92 miliar atau naik 143,38 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Kolom tarif di bulan Desember turun dari kolom 7 ke kolom 6. Adapun secara Tonase, periode Desember 2025 komoditas CPO dan turunan mengalami kenaikan tonase dibandingkan bulan sebelumnya, dari 1,1 Jt Ton menjadi 1,6 Jt Ton.
  4. Pada bulan Desember 2025, PNBP terealisasi Rp1.334,89 miliar atau terkontraksi sebesar 23,11 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya penerimaan PNBP Lainnya sebesar 32,63 persen. Sementara Pendapatan BLU sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 3,35 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.
  5. Belanja negara mencapai Rp982,59 miliar atau terkontraksi 2,89 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 16,90 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,93 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp23.945,38 miliar. Pertumbuhan ini disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 7,74 persen (y-o-y) dan DAK Non Fisik sebesar 18,34%.
  6. Sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp635,18 miliar. Defisit ini lebih rendah dari tahun lalu di periode yang sama yang mencapai Rp10.495,31 miliar.
  7. Neraca Perdagangan periode November 2025 surplus USD1.526,91 juta dengan nilai ekspor USD1.628,85 juta turun 8,12 persen (m-to-m). Terjadi penurunan pada ekspor Lemak & Minyak Hewan/Nabati berupa CPO, diikuti Bahan Kimia Organik, dan Berbagai Produk Kimia. Sementara ekspor migas naik 154,71 persen dibanding bulan sebelumnya. Nilai impor November  2025 sebesar USD101,94 juta atau turun 35,77 persen (m-to-m). Secara kumulatif neraca perdagangan Riau s.d. November 2025 surplus USD17.709,53 juta. Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional pada November  2025 mencapai 7,23 persen.
  8. Penyaluran KUR sampai dengan Desember 2025 terealisasi Rp9,60 triliun atau mencapai 96,29 persen dari plafon KUR Tahun 2025 kepada 113.077 debitur atau 103,10 persen dari target. Rata-rata penyaluran s.d Des 2025 sebesar Rp84,97 juta/debitur.
  9. Realisasi penyaluran UMi s.d. Desember 2025 sebesar Rp392,20 miliar atau sebesar 161,28% dari target penyaluran UMi kepada 58.333 debitur atau mencapai 126,81 persen. Rata-rata penyaluran sampai Des 2025 mencapai Rp6,72 juta/debitur.

 

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini (Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK cutoff 10/1/2026)

  1. Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp021,60 miliar sebesar 73,95 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD terkontraksi 12,37 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan PAD sebesar 8,43 persen (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 12,95 persen (y-o-y), dan transfer antar daerah sebesar 26,12 persen (y-o-y). Sedangkan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) tumbuh sebesar 27,58 persen (y-o-y).
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 70,42 persen yaitu Rp020,35 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (77,40 persen). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 24,37 persen (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 19,23 persen (y-o-y), belanja modal 51,24 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 21,55 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.001,25 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Desember 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp133,12 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang lambat, bukan karena penerimaan yang meningkat.

 

Kinerja Kredit Program Pemerintah

  1. Penyaluran KUR Riau sampai dengan Des 2025 terealisasi Rp9,60 triliun kepada 113.077 debitur. penyaluran dan debitur terkontraksi sebesar 1,63% dan 5,61% secara yoy. Kinerja penyaluran KUR s.d Des mencapai 96,29% dari plafon KUR Tahun 2025.
  2. Realisasi penyaluran UMi s.d. Des 2025 sebesar Rp392,20 miliar kepada 58.333 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 41,03% dan debitur juga tumbuh 24,23% secara yoy.
Berita

 

 

Pekanbaru, 20 November 2025

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan November 2025

  1. Konflik Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan, berpotensi mengganggu stabilitas kawasan AsiaTenggara. Bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata, siklon tropis semakin sering terjadi dan semakin dekat ke kh Siklon Ditwah yang menghantam Banglades, Siklon Koto yang melanda Filipina dan Vietnam, sementara siklon Senyar membawa hujan deras di Indonesia (Sumatera), Malaysia,Thailand.
  2. Selanjutnya, pada November 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,04 persen, inflasi juga terjaga rendah di 2,72 persen (yoy) dengan defisit sebesar Rp560 triliun atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, Oktober 2025, yang tercatat sebesar Rp470,97 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Dari sisi perdagangan, Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 66 bulan berturut-turut, sebesar US$35,88 miliar, atau naik US$10,98 miliar dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.
  3. Ekonomi Riau sampai dengan November 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,98% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan November 2025 masih surplus sebesar US$ 1,6 miliar dengan ekspor sebesar US$ 1,77 miliar (tumbuh 11,62 persen dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 158,70 juta (tumbuh 18,31 persen dibanding bulan sebelumnya).
  4. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional, hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Namun demikian, inflasi perlu diwaspadai karena kenaikan yang cukup tinggi pada Juli dan berlanjut hingga bulan September, walaupun terjadi deflasi di Oktober sebesar 0,06 persen (m-to-m) dan November sebesar 0,22 persen (m-to-m), inflasi tahunan di November telah melebihi target yaitu 4,27 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret sudah turun di angka 6,16 persen.

Perkembangan APBN Terkini

  1. Pendapatan negara mencapai Rp23.295,68 miliar (114,20 persen dari target) naik 24,35 persen (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 349,31 persen (y-o-y). Pendapatan pajak sebesar Rp 13.568,83 miliar terkontraksi 8,49 persen (y-o-y) karena penurunan terjadi pada PPh sebesar 17,77 persen dan PPN sebesar 9,42 persen yang disebabkan besarnya restitusi. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian 217,13 persen (y-o-y) atau Rp499,30 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 231,48 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor CPO meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.227,54 miliar atau tumbuh 0,14 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 2,35 persen, sementara PNBP dari BLU meningkat 4,66 persen.
  2. Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 18,32 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai yang tercatat mengalami pertumbuhan 10,46 persen (y-o-y).​ Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,81 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp22.540,19 Pertumbuhan ini hanya disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 10,68 persen (y-o-y).​
  3. Pada bulan November 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp5.853,23 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau. Defisit ini masih lebih rendah dari target yang mencapai Rp375,48 miliar.
  4. Penyaluran KUR sampai dengan November 2025 terealisasi Rp8,83 triliun kepada 235 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 5,34 persen dan debitur terkontraksi 8,56 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran s.d November 2025 sebesar Rp84,79 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d November 2025 mencapai 88,59 persen dari plafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 95,04 persen dari target.
  5. Realisasi penyaluran UMi s.d. November 2025 sebesar Rp387,11 miliar kepada 477 debitur. Nilai penyaluran tumbuh sebesar 40,28 persen dan debitur juga tumbuh 23,28 persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran sampai November 2025 mencapai Rp6,73 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d November 2025 sebesar 159,18 persen dari target penyaluran UMi sedangkan realisasi debitur mencapai 124,95 persen​.​

  Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

  1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 295,68 miliar sebesar 69,37 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 10,31 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada PAD sebesar 4,61 persen (y-o-y), penurunan pendapatan transfer sebesar 11,58 persen (y-o-y), dan penurunan transfer antar daerah sebesar 23,41 persen (y-o-y). Sedangkan LLPDyS tumbuh sebesar 47,65 persen (y-o-y). ​
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 62,24 persen yaitu Rp2329,01 miliar didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp19.044,79 miliar. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 19,88 persen(y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti penurunan belanja operasi sebesar 14,59 persen (y-o-y), belanja modal 47,01 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 20,99 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.​
  3. Meskipun demikian, APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp255,86 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan November 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp138,68 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang rendah, bukan karena penerimaan yang meningkat.

Isu Tematik

  1. Bencana alam yang dialami oleh beberapa provinsi di Pulau Sumatera juga berdampak pada kondisi ekonomi di provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki komoditas unggulan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi lainnya. Terkait potensi dampak ekonomi bagi masyarakat Riau diantaranya akan terjadi kekurangan supply hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini tersedia dari wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Komoditas yang mulai naik di pasaran Riau antara lain beras, cabai merah, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Sebagian besar stok komoditas tersebut dipasok dari pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat yang kini mengalami kelumpuhan akses transportasi pada sebagian wilayahnya. Sedangkan pasokan dari Sumatera Utara terdampak akibat banjir besar yang merusak lahan pertanian perkebunan.
  2. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Pemprov Riau dhi. Satker Dekon/ TP melakukakan percepatan belanja tertagging inflasi sehingga dapat membantu dalam pengendalian inflasi daerah. Kanwil DJPb Provinsi Riau turut mempromosikan potensi perekonomian Riau kepada stakeholder di berbagai diskusi ekonomi berdasarkan hasil Joint Reseacrh “Strategi Penguatan Agribisnis Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau” dan Laporan Analisis Peluang Investasi Daerah yang telah disusun.

 Isu Strategis Lokal

  1. Kelangkaan BBM pada SPBU terutama solar di Jalan Lintas Sumatera di Riau sudah mulai terjadi sejak Bulan November dan berlanjut hingga akhir tahun, kejadian ini berulang setiap tahun. Hal ini menyebabkan kemacetan karena antrian truk meluber hingga ke jalan dan menyebabkan arus logistik barang kebutuhan masyarakat terganggu. Disparitas harga yang tinggi antara Solar dan Dexlite/Pertamina Dex menyebabkan kendaraan pribadi juga ikut mengkonsumsi solar. Di sisi lain, solar memiliki angka cetane yang rendah sehingga penggunaannya lebih menimbulkan polusi dibandingkan BBM non subsisdi. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM menyusun kajian mengenai dampak apabila subsidi solar dialihkan ke Dexlite dan penghapusan BBM solar yang sangat polusi dengan mengacu pada pengalaman penghapusan Premium RON 88.
Berita

 

 

Pekanbaru, 20 November 2025

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan Oktober 2025

  1. Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping KTT APEC di Korea Selatan, pada kamis 30 Oktober 2025 meredakan ketegangan perang tarif antara US dan China. Di sisi lainnya, Pemerintahan Amerika Serikat mengalami shutdown akibat kegagalan Kongres untuk menyepakati anggaran negara menjelang awal tahun fiskal baru 2026. Harga Emas terus meningkat secara signifikan sepanjang bulan Oktober 2025, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di 21 Oktober 2025, menembus level Rp 2.487.000 per gram.
  2. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12 persen, inflasi juga terjaga rendah di 2,86 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya sebesar 02 persen dari PDB. Dari sisi perdagangan, Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 65 bulan berturut-turut, sebesar US$33,48 miliar sepanjang periode Januari hingga September 2025, atau naik US$11,30 miliar.
  3. Ekonomi Riau sampai dengan Oktober 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,59% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan Oktober 2025 masih surplus sebesar US$ 1,4 miliar dengan ekspor sebesar US$ 1,58 miliar (terkontraksi 21,18 persen dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 134,14 juta (tumbuh 6,51 persen dibanding bulan sebelumnya).
  4. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional, hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31. Namun demikian, inflasi perlu diwaspadai karena kenaikan yang cukup tinggi pada Juli dan berlanjut hingga bulan September, walaupun di Oktober terjadi deflasi 0,06% (m-to-m), inflasi tahunan di Oktober telah melebihi target yaitu 4,95 persen (y-o-y). Perlu diwaspadai juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 4,16 persen di bulan Agustus dari sebelumnya 4,12 persen di bulan Februari. Kenaikan inflasi dan kenaikan TPT dapat mengancam naiknya tingkat kemiskinan yang di bulan Maret sudah turun di angka 6,16 persen.


Perkembangan APBN Terkini

  1. Pendapatan negara mencapai Rp20.587,18 miliar atau tumbuh 29,38 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 349,31 persen (y-o-y). Pendapatan pajak terkontraksi 9,40 persen (y-o-y) karena penurunan terjadi pada PPh sebesar 17,56 persen dan PPN sebesar 10,92 persen yang disebabkan besarnya restitusi. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian 349,31 persen (y-o-y) atau Rp7.594,97 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 384,65 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor CPO meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.139,72 miliar atau terkontraksi 0,05 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 1,16 persen, sementara PNBP dari BLU meningkat 1,88 persen.
  2. Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 20,13 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai yang tercatat mengalami pertumbuhan 8,76 persen (y-o-y).​ Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 1,29 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp20.128,34 miliar. Pertumbuhan ini hanya disokong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 18,76 persen (y-o-y).​
  3. Pada bulan Oktober 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp5.404,88 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau. Defisit ini masih lebih rendah dari target yang mencapai Rp12.695,99 miliar.
  4. Penyaluran KUR sampai dengan Oktober 2025 terealisasi Rp8,04 triliun kepada 95.274 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 6,07 persen dan debitur terkontraksi 8,33 persen secara y-o- Rata-rata penyaluran s.d September 2025 sebesar Rp84,36 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d Oktober 2025 mencapai 80,56 persen dariplafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 86,87 persen dari target. Penyaluran KUR sampai dengan Oktober 2025 terealisasi Rp8,04 triliun kepada 95.274 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 6,07 persen dan debitur terkontraksi 8,33persen secara y-o-y. Rata-rata penyaluran s.d September 2025 sebesar Rp84,36 juta/debitur.
  5. Realisasi penyaluran UMi s.d. Oktober 2025 sebesar Rp260,88 miliar kepada 39.568 debitur. Nilai penyaluran terkontraksi sebesar 2,68 persen dan debitur juga terkontraksi 12,78 persen secara y-o- Rata-rata penyaluran sampai Oktober 2025 mencapai Rp6,59 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d Okt 2025 sebesar 107,28 persen dari target penyaluran UMi sedangkan realisasi debitur mencapai 86,02 persen​.​ Penyaluran UMi paling banyak terdapat di Kab.Rokan Hilir sebesar Rp40,56 miliar sedangkan debitur terbanyak di Kab. Kampar sebanyak 6.244 debitur, penyaluran yang terendah di Kab.Pelalawan sebesar Rp 7,96 miliar kepada 1.199 debitur. Penyaluran UMi didominasi oleh PNM adalah 89,99% kepada 35.691 debitur.

 

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

  1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp867,66 miliar sebesar 62,14 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 13,11 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada PAD sebesar 6,29 persen (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 14,77 persen (y-o-y), dan transfer antar daerah sebesar 27,24 persen (y-o-y). Sedangkan LLPDyS tumbuh sebesar 58,38 persen (y-o-y). ​
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 58,95 persen yaitu Rp173,41 miliar didominasi oleh belanja operasi (78,54 persen). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 15,30 persen(y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,53 persen (y-o-y), belanja modal 43 persen (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 20,40 persen (y-o-y) karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.​
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp694,25 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Oktober 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp138,68 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang rendah, bukan karena penerimaan yang meningkat.

 

Isu Tematik

  1. Ketergantungan tinggi ekonomi Riau pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (28,99 persen) khususnya sub sektor Perkebunan khususnya sawit dan sub sektor Kehutanan serta sektor Industri Pengolahan (30,13 persen) yang sangat berhubungan dengan kedua sub sektor tersebut dengan produk dominan berupa barang setengah jadi berupa CPO dan bubur kertas. Struktur ekonomi ini kurang sustainable dan rentan terhadap volatilitas harga komoditas. Adapun dampak bagi sektor perpajakan ialah peningkatan Bea Keluar tetapi diikuti meningkatnya restitusi PPN, karena tarif PPN atas barang ekspor 0 persen.
  2. Rekomendasi terkait hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong dilakukankan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan diseminasi atas hasil Joint Research “Strategi Penguatan Agribisnis Ekspor untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” kepada stakeholder khususnya yang ada di Riau. Melalui diseminasi ini diharapkan muncul awareness terkait peluang hilirisasi dan diversifikasi hasil produk perkebunan dan kehutanan, melalui industri pengolahan lanjutan yang menghasilkan produk bernilai tinggi.
Berita

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

 

Perkembangan Perekonomian sampai Akhir Bulan September 2025

  1. Ketegangan Perang Tarif antara Amerika Serikat dan China ditandai dengan Presiden Donald Trump yang mengumumkan extra tarif 100% atas ekspor China. Selain itu, pada 30 September 2025, harga emas Antam melonjak ke rekor tertinggi baru mencapai Rp 2.234.000 per gram dan diperkirakan masih akan mencatatkan rekor tertinggi lagi ke depannya.
  2. Selanjutnya, 1 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya sebesar 1,56% dari PDB. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Injeksi Rp200 triliun ke bank umum dana pemerintah dari Bank Indonesia, yang mulai berdampak ke masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan konsumsi listrik di berbagai daerah, terutama di kawasan industri, menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi nasional mulai kembali menggeliat, tren kenaikan konsumsi listrik ini menunjukkan dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap sektor riil.
  3. Ekonomi Riau sampai dengan September 2025 atau triwulan III tahun 2025 tumbuh mencapai 4,59% (yoy). Neraca perdagangan di Riau untuk bulan September 2025 masih surplus sebesar US$ 1,9 M dengan ekspor sebesar US$ 2,03 M (terkontraksi 1,56% dari bulan sebelumnya) dan impor sebesar US$ 123,4 juta (terkontraksi 25,18% dibanding bulan sebelumnya).
  4. Pada bulan September 2025, Inflasi Provinsi Riau secara y-on-y pada September 2025 sebesar 5,08 persen dan 1,11 persen (m-to-m). Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2025 sebesar 111,17. Nilai Tukar Petani tumbuh 1,28 persen menjadi 191,38 disebabkan kenaikan harga kelapa sawit, cabai merah, dan ayam ras pedaging di pasar domestik. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan terkontraksi 0,02 persen menjadi 105,18. Angka kemiskinan di Riau berdasarkan data terkahir Maret 2025 adalah 6,16%, turun dari 6,36% pada September 2024. Penurunan ini menandai perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan juga menurun pada periode yang sama.

 

Perkembangan APBN Terkini

  1. Pendapatan negara mencapai Rp1800,54 miliar atau tumbuh 30,55 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 498,44 persen (y-o-y). Pendapatan pajak secara bruto tumbuh 2,95 persen, secara neto terkontraksi 10,82 persen (y-o-y) karena besarnya restitusi. Penurunan terjadi pada PPh sebesar 18,94 persen dan PPN sebesar 13,10 persen. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan telah mencapai 498,44 persen atau Rp6.509,86 miliar disebabkan kenaikan Bea Keluar sebesar 570,31 persen (y-o-y) karena kenaikan kolom tarif menjadi 7 dan tonase ekspor meningkat dibanding tahun sebelumnya. PNBP terealisasi Rp1.048,58 miliar atau terkontraksi 1,33 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan turunnya PNBP lainya sebesar 2,77 persen.
  2. Belanja negara mencapai Rp085,31 miliar atau terkontraksi 3,28 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 20,09 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Hanya Pos Belanja Pegawai  yang tercatat mengalami pertumbuhan 8,49 persen (y-o-y). Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 2,93 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp17.940,96 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 1,93 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 11,59 persen (y-o-y).
  3. Pada bulan September 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp284,77 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau.
  4. Penyaluran KUR sampai dengan Sept 2025 terealisasi Rp7,23 triliun kepada 85.857 debitur, penyaluran terkontraksi sebesar 6,52% dan debitur terkontraksi 7,63% secara yoy. Rata-rata penyaluran s.d Sept 2025 sebesar Rp84,20 juta/debitur. Kinerja penyaluran KUR s.d Sept mencapai 72,46% dari plafon KUR Tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 78,28% dari target.​ Penyaluran KUR tertinggi dan debitur terbanyak di Kab. Kampar. Jika dilihat dari penyalurnya 65,08% didominan oleh BRI sebesar Rp4,70 triliun kepada 69.437 debitur.
  5. Realisasi penyaluran UMi s.d. Sept 2025 sebesar Rp207,44 miliar kepada 33.302 debitur. Nilai penyaluran terkontraksi sebesar 2,77% dan debitur juga terkontraksi 10,19% secara yoy. Rata-rata penyaluran sampai Sept 2025 mencapai Rp6,23 juta/debitur. Kinerja penyaluran UMi s.d Sept 2025 sebesar 85,30% dari target penyaluran UMi dan realisasi debitur mencapai 72,39%.​ Penyaluran UMi paling banyak terdapat di Kab. Rokan Hilir sebesar Rp32,89 miliar sedangkan debitur terbanyak di Kab. Kampar sebanyak 5.233 debitur, penyaluran yang terendah di Kab. Pelalawan sebesar Rp 5,88 miliar kepada 956 debitur. Penyaluran UMi didominasi oleh PNM adalah 88,26%.

 

Perkembangan APBD Regional Riau Terkini

  1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp422,57 miliar sebesar 58,48% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 3,56% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada pendapatan transfer sebesar 5,25% (y-o-y) dan transfer antar daerah sebesar 17,95% (y-o-y). Sedangkan PAD serta LLPDyS tumbuh sebesar 67,95% (y-o-y).
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 52,48% yaitu Rp609,45 miliar didominasi oleh belanja operasi (78,73%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 14,27% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar, belanja modal, dan belanja transfer sebesar 12,94% karena kebijakan efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak.
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.813,11 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan September 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp 144,23 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Kondisi surplus ini lebih disebabkan realisasi belanja yang lambat, bukan karena penerimaan yang meningkat. Hingga akhir September 2025 serapan APBD di sebagian besar kabupaten kota di Riau masih rendah dengan 10 dari 12 daerah mencatat realisasi di bawah 50 persen, Rendahnya serapan anggaran tidak hanya menunda pembangunan tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi daerah dan berpotensi menambah SILPA yang tinggi di akhir tahun.

 

Isu Tematik

  1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Riau meningkat dari 64,12 (kategori agak tahan) di tahun 2020 menjadi 70,42 (kategori tahan pangan) di akhir tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya produksi lokal beberapa komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan telur. Selain itu, Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari dukungan anggaran untuk program-program pertanian, subsidi benih dan pupuk, serta penguatan infrastruktur irigasi. Daerah dengan IKP tertinggi adalah Kota Pekanbaru (92,20), sedangkan terendah Kabupaten Indragiri Hulu (59,35).
  2. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IKP adalah dengan memfokuskan Alokasi Belanja Prioritas dengan mengarahkan belanja pemerintah (baik APBN maupun APBD) untuk program-program pertanian, peternakan, perikanan, dan energi baru terbarukan, selain itu juga dapat menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara strategis untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, khususnya di wilayah rentan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian insentif yaitu Mendorong sektor swasta dan petani/nelayan melalui insentif fiskal seperti subsidi dan kemudahan akses pembiayaan.

 

Kesimpulan:

  1. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan seiring aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga, kinerja APBN Riau hingga 30 April 2024 masih mencatatkan defisit sebesar Rp284,77 miliar artinya pemerintah pusat menyalurkan lebih banyak dana ke Riau dibandingkan penerimaan yang dikumpulkan dari Riau, dengan pendapatan negara mencapai Rp17.800,54 dan belanja negara mencapai Rp23.085,31 miliar.
  2. Rendahnya serapan APBD di sebagian besar kabupaten kota di Riau masih rendah dengan 10 dari 12 daerah mencatat realisasi di bawah 50 persen, yakni total sebesar 52,48% yaitu Rp609,45 miliar, tidak hanya menunda pembangunan tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi daerah dan berpotensi menambah SILPA yang tinggi di akhir tahun miliar. Kemenkeu Satu Riau melalui Kanwil DJPb menyampaikan informasi kepada Pemda mengenai data serapan APBD yang rendah dan memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya. Penyampaian informasi tersebut agar dilakukan dalam berbagai forum pertemuan/rapat agar pemda memiliki awareness terhadap permasalah anggaran yang ada.
  3. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Riau meningkat dari 64,12 (kategori agak tahan) di tahun 2020 menjadi 70,42 (kategori tahan pangan) di akhir tahun 2024. Namun masih ada ruang untuk peningkatan IKP yaitu dengan memfokuskan Alokasi Belanja Prioritas dengan mengarahkan belanja pemerintah (baik APBN maupun APBD) untuk program-program pertanian, peternakan, perikanan; menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara strategis untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, khususnya di wilayah rentan dan Mendorong sektor swasta dan petani/nelayan melalui insentif fiskal seperti subsidi dan kemudahan akses pembiayaan.

 

Berita

Pekanbaru, Agustus 2025


Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan 31 Agustus 2025

  1. Kanwil DJBC Riau mencatat nilai ekspor s.d. 31 Agustus 2025 mencapai USD 14,10 miliar yang didominasi oleh ekspor CPO sebesar USD 7.818,07 juta dan nilai impor sebesar USD 1,17 miliar (yang didominasi oleh impor pupuk sebesar USD 234,85 juta), sehingga neraca perdagangan surplus sebesar USD 12,93 miliar.
  2. Sampai dengan 31 Agustus 2025 Sektor Riil memberikan total kontribusi fiskal ke perekonomian regional diperkirakan sebesar Rp37,17 triliun yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 95,75 persen.
  3. Sementara itu, pada bulan Agustus 2025 terjadi inflasi sebesar 0,85 persen (m-to-m) dan 3,58 persen (y-o-y), disebabkan naiknya harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Pendidikan yang memberi kontribusi inflasi 0,66% dan 0,15%, khususnya pada harga cabai merah dan bawang.

B. Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Agustus 2025

  1. Pendapatan negara mencapai Rp15.416,40 miliar atau tumbuh 33,56 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 539,16 persen (y-o-y) dan penerimaan Pajak lainnya yang tumbuh 21.145,88 persen (y-o-y). Pendapatan pajak terkontraksi 10,26 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPN dan PPh.
  2. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan hingga 450,60 persen dari target tahunan atau sebesar Rp5.680,72 miliar. Sedangkan PNBP terealisasi Rp940,57 miliar, terkontraksi 3,85 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
  3. Belanja negara mencapai Rp20.630,29 miliar atau tumbuh 0,83 persen dibanding 2024, yang terdiri dari:
    - Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 21,43 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Walau demikian, Pos Belanja Pegawai tercatat mengalami pertumbuhan 8,65 persen (y-o-y).
    - Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 9,37 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp16.173,83 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 1,03 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 43,69 persen (y-o-y).
  4. Pada Agustus 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp5.213,77 miliar.

C. Perkembangan APBD Riau s.d. 31 Agustus 2025

  1. Hingga 31 Agustus 2025, Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp18.768,81 miliar atau 49,10 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 5,67 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponen pendapatan, yaitu pendapatan transfer sebesar 3,25 persen (y-o-y), transfer antar daerah sebesar 31,44 persen (y-o-y). PAD terkontraksi 8,19 persen (y-o-y), sedangkan LLPDyS tumbuh 84,20 persen (y-o-y).
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar yaitu Rp17.147,32 miliar (43,6 persen dari target) didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp13.768,54. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 19,73 persen (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer terkontraksi sebesar 16,46 persen (y-o-y), belanja modal 53,22 persen (y-o-y), dan belanja operasi sebesar 15,33 persen (y-o-y).
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.621,49 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada Agustus 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp149,77 miliar di lingkup Provinsi Riau.
    Sumber: Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK (diolah)

D. Dampak Operasi Pemerintah di Riau

  1. Pengeluaran fiskal berkontribusi ke perekonomian regional pada sektor riil sebesar Rp37.170,59 miliar yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 95,75%, sedangkan dalam bentuk private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil yaitu 0,66 persen dan 3,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
  2. Selanjutnya pada sektor Eksternal (luar negeri) tercatat aliran bersih sebesar Rp5.677,14 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp5.551.73 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp125,41 miliar.


E. Kesimpulan dan Rekomendasi

  1. Sampai dengan 31 Agustus 2025, APBN Regional Riau mencatatkan Defisit sebesar Rp5.213,77 miliar, sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.621,49 miliar.
  2. Pendapatan negara mencapai Rp15.416,40 miliar atau tumbuh 33,58 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y), terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 539,16 persen (y-on-y).
  3. Beberapa isu strategis lokal:
    a. Kunjungan wisatawan di Kuantan Singingi, Riau melonjak drastis selama pelaksanaan Pacu Jalur yang diselenggarakan pada Agustus 2025. Dalam 5 hari Tercatat, ada lebih dari 1,6 juta wisatawan datang berkunjung meningkat dibanding tahun sebesar 1,3 juta. Kenaikan signifikan ini merupakan tren positif bagi pariwisata Riau, khususnya Kabupaten Kuantan Singingi. Momentum ini dapat digunakan untuk mempromosikan wisata daerah bersamaan dengan viralnya aura farming tari anak Pacu Jalur di media sosial. Selama Festival Pacu Jalur Tradisional 2025, Pemkab Kuantan Singingi juga mencatat nilai perputaran uang sebear Rp 165 miliar.
    b. Namun demikian terdapat tantangan pengembangan pariwisata di Kuantan Singingi antara lain keterbatasan akomodasi bagi wisatawan sehingga sebagian besar bermalam di Pekanbaru atau rumah-rumah warga setempat dengan fasilitas yang terbatas. Selain itu masih kurang kesadaran wisata masyarakat mengenai kebersihan tempat pacu jalur (banyak yang membuang sampah sisa makan/minum langsung ke sungai) serta tiket menonton pacu jalur yang melonjak tinggi.
  4. Beberapa Tantangan yang dihadapi dan Rekomendasi:
    a. Keterbatasan ruang fiskal pada Kabupaten Kuansing mengakibatkan rencana pembangunan Waterfront City –sebagai usaha peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Pacu Jalur– belum dapat terlaksana. Kebutuhan dana untuk pembangunan Waterfront City mencapai sebesar Rp221 miliar.
    b. Untuk menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan dukungan berupa DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan yang dapat digunakan untuk kegiatan antara lain untuk: peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata; peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata; dukungan Operasional Nonrutin Fasilitas Pariwisata untuk Tourist Information Centre (TIC); peningkatan Kualitas Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.
Berita

 

Pekanbaru, 28 Agustus 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan 31 Juli 2025

  1. Kanwil DJBC Riau mencatat s.d. 31 Juli 2025, nilai ekspor mencapai USD 11,83 miliar yang didominasi oleh ekspor CPO sebesar USD 6.472,65 Juta dan nilai impor sebesar USD 1,03 miliar yang didominasi oleh impor pupuk sebesar USD 198,66 Juta.
  2. Sampai dengan 31 Juli 2025 Sektor Riil memberikan total kontribusi fiskal ke perekonomian regional diperkirakan sebesar Rp30.565,36 miliar yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 96,52 persen.
  3. Sementara itu, pada bulan Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen (m-to-m), disebabkan naiknyanya harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Pendidikan yang memberi kontribusi inflasi 0,56% dan 0,05%, khususnya pada harga bawang merah dan daging ayam ras.

 

Perkembangan APBN Riau s.d. 31 Juli 2025

  1. Pendapatan negara mencapai Rp537,68 miliar atau tumbuh 38,85 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 549,51 persen (y-o-y) dan penerimaan PBB yang tumbuh 346,45% (y-o-y). Pendapatan pajak terkontraksi 5,71 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPN dan PPh.
  2. Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan mencapai 549,51 persen atau Rp038,83 miliar . Sedangkan PNBP terealisasi Rp736,08 miliar atau terkontraksi 0,68 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk PNBP yang berasal dari aktivitas pelaksanaan lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar Rp20,18 miliar, meningkat 18,7% (m-to-m), sehingga total penerimaan negara sebesar Rp577,8 miliar atau setara 86% dari target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp671,3 miliar.
  3. Belanja negara mencapai Rp701,84 miliar atau terkontraksi 3,30 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 21,68 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Walau demikian, Pos Belanja Pegawai tercatat mengalami pertumbuhan.
  4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 4,10 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp820,60 miliar. Hal ini didorong pertumbuhan penyaluran DAU yang memiliki pagu terbesar sebesar 1,39 persen (y-o-y) diiringi dengan DBH yang mencatatkan pertumbuhan 10,88 persen.
  5. Pada Juli 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp164,16 miliar.

 

Perkembangan APBD Riau s.d. 31 Juli 2025

  1. Hingga 31 Juli 2025, Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp15.802,21 miliar sebesar 42,48 persen dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 9,51 persen (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponen pendapatan, yaitu pendapatan transfer sebesar 10,29 persen (y-o-y), transfer antar daerah sebesar 32,13 persen (y-o-y). PAD terkontraksi 4,95 persen (y-o-y), sedangkan LLPDyS tumbuh 73,94 persen (y-o-y).
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar yaitu Rp14.380,97 miliar (37,32 persen dari target) didominasi oleh belanja operasi sebesar 42,12 persen. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 15,84 persen (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer terkontraksi sebesar 24,31 persen (y-o-y) khususnya belanja bagi hasil (47,12 persen), belanja modal 57,56 persen (y-o-y), dan belanja operasi sebesar 9,00 persen (y-o-y) khususnya belanja barang dan jasa (14,07 persen).
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.421,23 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada Juli 2025, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp144,29 miliar di lingkup Provinsi Riau.

Sumber: Portal DJPK, SIKRI, Dit.APK (diolah)

 

Dampak Operasi Pemerintah di Riau

  1. Sektor Riil memberikan total kontribusi fiskal ke perekonomian regional diperkirakan sebesar Rp30.565,36 M yang didominasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah (G) sebesar 96,52%, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil yaitu 0,62 persen dan 2,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
  2. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp5.035,28 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp4.933,79 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp101,49 miliar.

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

  1. Sampai dengan 31 Juli 2025, APBN Regional Riau mencatatkan Defisit sebesar 146,16 miliar, sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.421,23 miliar.
  2. Pendapatan negara mencapai Rp537,68 miliar atau tumbuh 38,85 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y), terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 642,59 persen (y-on-y).
  3. Beberapa isu strategis lokal:
  4. Penertiban kawasan hutan yang dirambah pekebun sawit (korporasi dan perorangan) oleh Satgas mendapat perlawanan dari masyarakat dengan melakukan demontrasi ke kantor pemerintah. Penertiban ini berpotensi menurunkan produksi sawit Riau, yang akan mengancam ekspor Riau yang menyumbang 28,45% PDRB Riau.
  5. Produktivitas sawit Riau tahun 2023 tercatat sebesar 3,59 ton/ha. Riau berada pada urutan ke-10 secara nasional, jauh di bawah Provinsi Papua 5,57 ton/ha di peringkat I dan Provinsi Kalimantan Tengah 4,53 ton/ha di peringkat II.  Produktivitas Perkebunan Negara 5,36 ton/ha, Swasta 4,23 ton/ha, dan Perkebunan Rakyat 3,18 ton/ha.
  6. Beberapa Tantangan yang dihadapi dan Rekomendasi: Produktivitas sawit rakyat yang rendah menunjukan bahwa pekebun sawit kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan bibit bersertifikat, penanaman dan pemerliharaan yang sawit yang sesuai standar. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar mendorong dilakukan replanting kebun sawit rakyat yang sudah tua dan kurang produktif, dengan cara BPDP melakukan edukasi kepada pekebun dan membantu pembiayaan replanting sawit rakyat.

 

 

Berita

 

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan Juni 2025

  1. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, perekonomian Riau Triwulan I tetap tumbuh semakin baik sebesar 4,65% (y-o-y), -0,29% (q-to-q), dan 4,65% (c-to-c). Perekonomian didominasi sektor Industri Pengolahan (29,29%), Pertanian (27,84%), dan Pertambangan (17,63%). Dari sisi pengeluaran PDRB didominasi Konsumsi Rumah Tangga (33,53%), PMTB (30,03%), dan Ekspor LN (29,43%). Pertumbuhan Riau lebih baik dari triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 3,52%. Pertumbuhan lebih rendah daripada nasional karena sangat mengandalkan sumber daya alam (sawit, minyak dan gas bumi, serta batubara) dengan industri pengolahan yang mengolah SDA tersebut menjadi barang setengah jadi (CPO) sehingga nilai tambahnya relatif rendah. Produksi migas bahkan semakin berkurang produksinya karena deplesi.​
  2. Ekspor menggeliat didorong dengan naiknya harga CPO di pasar internasional. Data Ekspor Mei 2025 mencapai USD1.635,66 juta naik 24,69% (m-to-m), Impor USD138,05 juta turun 13,50% (m-to-m), sehingga neraca perdagangan USD1.497,61 juta. Pada Juni terjadi sedikit penurunan harga CPO yang berdampak pada penurunan harga kelapa sawit (TBS) di tingkat pekebun. Kombinasi penurunan harga TBS dan penurunan indeks harga konsumsi Rumah Tangga menyebabkan NTP turun 0,79% menjadi 186,27.
  3. Masyarakat Riau memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari pada nasional. Hal ini tercermin dari angka indikator kesejahteraan yang nilainya relatif lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 75,67. Inflasi terkendali dengan deflasi pada Juni sebesar 0,22% (m-to-m), sehingga inflasi menjadi 0,98% (y-o-y). Perlu diwaspadai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Februari yang meningkat menjadi 4,12% dari sebelumnya 3,70%. ​

 

Perkembangan APBN Riau s.d. 30 Juni 2025

  1. Pendapatan negara mencapai Rp12.115,22 miliar atau tumbuh 46,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 686,84 persen (y-o-y).​ Pendapatan pajak terkontraksi 1,19 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh dan PPN.​ Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan 586,98 persen atau terealisasi Rp4.629,29 miliar (242,03 persen). ​PNBP terealisasi Rp616,58 miliar atau terkontraksi 3,13 persen (y-o-y). ​
  2. Belanja negara mencapai Rp14.862,22 miliar atau terkontraksi 3,01 persen dibanding 2024 (y-o-y). ​Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 24,75 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Belanja pegawai mencatatkan pertumbuhan 5,66 persen ditopang oleh pembayaran Gaji Bulan Ke-13.​
  3. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 5,88 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp10.546,50 miliar. ​DAK Fisik mulai terdapat penyaluran pada periode ini, seiring dengan ditetapkannya Perpres No. 71/2025 tentang Perubahan atas Perpres 54/2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.​
  4. Pada periode Juni 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit, kali ini sebesar Rp806,33 miliar.​

 

Perkembangan APBD Riau s.d. 30 Juni 2025

  1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 12.786,14 miliar sebesar 34,30% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 3,33% (y-o-y) disebabkan oleh penurunan pada pendapatan transfer sebesar 12,52% (y-o-y) dan transfer antar daerah sebesar 38,03% (y-o-y). Sedangkan PAD tumbuh 40,62 persen (y-o-y) dan LLPDyS tumbuh 90,87% (y-o-y). ​
  2. Belanja APBD terealisasi sebesar 29,11% dari target yaitu Rp38.606,80 miliar didominasi oleh belanja operasi (82,19%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 13,20% (y-o-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,66%, belanja modal 45,11%, dan belanja transfer sebesar  15,23% (y-o-y) terutama pada belanja bagi hasil karena adanya opsen pajak.​
  3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.548,70 miliar karena capaian PAD yang tumbuh sedangkan belanja terkontraksi, pembiayaan sebesar –Rp24,16 miliar karena adanya pembayaran cicilan pokok utang.​

 

Dampak Operasi Pemerintah di Riau

  1. Dampak Operasi Pemerintah hingga akhir Juni 2025 memberi pengaruh signifikan pada sektor moneter, riil, dan eksternal. ​Hingga Mei Sektor Moneter mulai menggeliat, menunjukkan lebih banyak uang yang dibelanjakan dari pada disimpan, dengan inflow sebesar Rp388,86 miliar dan outflow sebesar Rp1.776,88 miliar dan ∆Jumlah Uang yang Beredar (JUB) Rp1.388,02 miliar. Jika dilihat dari perubahan saldo pemerintah di Bank umum, Per Juni 2025 operasi pemerintah menyumbang Rp145,36 miliar terhadap JUB, Saldo pempus mengalami ekspansi Rp3,00 miliar dan saldo pemda tercatat rebound dengan catatan ekspansi Rp142,35 miliar, setelah sebelumnya berturut-turut tercatat kontraksi.​
  2. Hingga Juni, Sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp25.204,96 miliar dengan porsi 96,65 persen, tumbuh 30,74 persen (m-to-m), sedangkan private consumption (C) tumbuh 41,96 persen dan government investment (I) tumbuh 29,79 persen meski kontribusinya relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi di Riau. ​
  3. Sektor Eksternal tercatat aliran bersih s.d. Mei 2025 sebesar Rp4.626,01 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp4.533,34 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp92,67 miliar. Nilai Ekspor s.d. Juni 2025 mencapai USD9,93 miliar dan Nilai Impor sebesar USD0,86 miliar. Komiditi penyumbang ekspor Riau menunggu rilis BPS.​

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

  1. Perekonomian Riau Triwulan I 2025 mengalamipertumbuhan yang lebihbaikdariperiodesebelumnya, yaitusebesar 4,65% (y-o-y), -0,29% (q-to-q), dan 4,65% (c-to-c), Ekspor menggeliat didorong dengan naiknya harga CPO di pasar internasional. Data Ekspor Mei 2025 mencapai USD1.635,66 juta naik 24,69% (m-to-m), Impor USD138,05 juta turun 13,50% (m-to-m), sehingga neraca perdagangan USD1.497,61 juta.
  2. Pendapatan negara mencapai Rp12.115,22 miliar atau tumbuh 46,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-o-y) terutama disebabkan pertumbuhan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 686,84 persen (y-o-y).​ Pendapatan pajak terkontraksi 1,19 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh dan PPN. Belanja negara mencapai Rp14.862,22 miliar atau terkontraksi 3,01 persen dibanding 2024 (y-o-y)
  3. Pada periode Juni 2025 neraca APBN Regional Riau mencatatkan defisit, kali ini sebesar Rp806,33 miliar, sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.548,70 miliar karena capaian PAD yang tumbuh sedangkan belanja terkontraksi, pembiayaan sebesar Rp24,16 miliar karena adanya pembayaran cicilan pokok utang.
  4. Untuk TKD, mencatatkan pertumbuhan 5,88 persen (y-o-y) atau terealisasi sebesar Rp10.546,50 miliar. ​DAK Fisik mulai terdapat penyaluran pada periode ini, seiring dengan ditetapkannya Perpres No. 71/2025 tentang Perubahan atas Perpres 54/2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
  5. Perubahan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sebelumnya disalurkan melalui rekening pemerintah daerah menjadi disalurkan langsung melalui rekening guru mulai tahun 2025, menyebabkan potongan PPh Pasal 21 TPG yang sebelumnya dipotong oleh pemda dengan menggunakan NPWP masing-masing pemda dan tercatat sebagai penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Riau mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana saat ini PPH Pasal 21 TPG dipotong pada saat penyaluran oleh KPPN dengan menggunakan identitas NPWP 00.000.000.0-023.000. ​Berdasarkan informasi dari Kanwil DJP Riau NPWP ini merupakan NPWP dummy yang mengakibatkan seluruh PPh Pasal 21 yang dipotong masuk dalam penerimaan KPP Pratama Jakarta Senen. Konsekuensi lain dari penggunaan NPWP ini adalah pemda tidak dapat mengeluarkan bukti potong atas PPh Pasal 21 kepada masing-masing guru, sehingga guru akan kesulitan ketika akan membuat SPT pada akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut, Rekomendasi yang diberikan adalah agar Pemda berkoordinasi dengan KPP untuk:
  6. Memastikan kewajiban pembuatan Bukti Potong atas PPH Pasal 21 TPG. ​
  7. Memastikan mekanisme pembuatan Bukti Potong atas PPH Pasal 21 TPG.​
  8. Melakukan rekonsiliasi pajak PPH Pasal 21 TPG untuk memastikan bahwa jumlah PPH 21 atas TPG, juga masuk dalam BA rekonsiliasi pajak.

Hak Cipta © Kanwil DJPb Provinsi Riau - Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb
Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru Kode Pos 28116
Telp : (0761) 22686 | Fax : (0761) 22647 |

Ikuti Kami

WhatsappIKUTI KAMI

 

Pengaduan Kami: 

 

 

Search