Pekanbaru, 23 Mei 2025

Perkembangan Ekonomi Regional Riau bulan April 2025

1. Kanwil DJBC Riau mencatat per 30 April 2025, Nilai ekspor mencapai USD6,39 miliar yang didominasi oleh industri pengolahan (96,89%) dan nilai impor sebesar USD0,58 miliar yang didominasi oleh bahan baku/penolong (99,56%).
2. Sementara itu, pada sektor riil tercatat bahwa PDRB tumbuh melambat dengan tingkat inflasi yang terkendali. Konsumsi RT Triwulan I 2025 meningkat 4,86% (y-on-y). PMTB dan Ekspor Triwulan I 2025 tumbuh 1,17% dan 14,98% (y-on-y).
3. Sementara itu, inflasi April 2025 meningkat 1,43% (m-to-m), dipengaruhi berakhirnya diskon tarif listrik 50%, naiknya harga kelompok makanan, minuman, & tembakau, serta harga emas.

 Perkembangan APBN Riau s.d. 30 April 2025

1. Pendapatan negara mencapai Rp8.936,98 miliar atau tumbuh 57,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 1.097,48 persen (y-on-y).
2. Pendapatan pajak terkontraksi 0,51 persen disebabkan penurunan penerimaan pada jenis pajak PPh. Sedangkan Penerimaan Bea Cukai melanjutkan pertumbuhan dengan capaian target tahunan mencapai 200,66 persen atau Rp3.838,02 miliar. Lalu, PNBP terealisasi Rp461,28 miliar atau terkontraksi 4,41 persen (y-on-y).
3. Belanja negara mencapai Rp352,55 miliar atau terkontraksi 8,14 persen dibanding 2024 (y-on-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 27,71 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu.
4. Belanja Transfer Ke Daerah mencatatkan pertumbuhan 0,28 persen (y-on-y) atau terealisasi sebesar Rp6.374,96 DBH mencatatkan pertumbuhan 55,09 persen.
5. Pada periode April 2025 neraca APBN Regional Riau kembali mencatatkan Surplus, kali ini sebesar Rp584,43 miliar.

  Perkembangan APBD Riau s.d. 30 April 2025

1. Hingga 30 April 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp617,81 miliar sebesar 15,31% dari pagu. Realisasi Pendapatan daerah terkontraksi 7,05% (y-on-y) disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan transfer sebesar 13,95% (y-on-y), transfer antar daerah sebesar 90,31% (y-on-y). Sedangkan PAD mengalami pertumbuhan sebesar 38,08% (y-on-y) dan LLPDyS 1099,09% (y-on-y). ​
2. Belanja APBD terealisasi sebesar 14,42% dari target yaitu Rp478,38 miliar didominasi oleh belanja operasi (88,19%). Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27% (y-on-y) yang dipengaruhi penurunan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja transfer sebesar 49,32% (y-on-y) khususnya belanja bagi hasil (99,70%), belanja modal 39,72% (y-on-y), dan belanja operasi sebesar 3,36% (y-on-y) khususnya belanja barang dan jasa (14,90%).
3. APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp139,43 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Adapun pada April 2025, tercatat belum terdapat pembiayaan daerah di lingkup Provinsi Riau.

 Dampak Operasi Pemerintah di Riau

1. Operasi pemerintah pada sektor G di Riau tetap menjadi penggerak perekonomian di daerah. Perekonomian mulai menggeliat dan menunjukan sedikit angin segar dengan operasi belanja pemerintah yang menyumbang Rp13.500,42 miliar, tumbuh 65,38% (m-to-m). Pertumbuhan ini turut ditopang pembayaran THR bagi ASN. Pertumbuhan positif saldo pemerintah daerah menunjukan kecendrungan pemerintah daerah untuk menahan belanja, sehingga menyebabkan kontraksi JUB dari operasi pemda. Disisi lain, saldo pemerintah pusat menunjukan ekspansi sebesar Rp47,30 miliar.
2. Pada sektor Riil, belanja pemerintah (G) masih mendominasi sebesar Rp5.832,03 miliar dengan porsi 98,01%, sedangkan private consumption (C) dan government investment (I) relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah selalu menjadi mesin utama penggerak aktivitas ekonomi.
3. Selanjutnya pada sektor Eksternal tercatat aliran bersih sebesar Rp3.836,19 miliar ke neraca pembayaran, yang berasal dari pendapatan bea keluar sebesar Rp3.775,12 miliar, sedangkan pendapatan bea masuk sebesar Rp61,07 miliar.

 Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sampai dengan 30 April 2025 APBN Regional Riau mencatatkan Surplus sebesar Rp139,43 Sedangkan APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp139,43 miliar.
2. Pendapatan negara mencapai Rp8.936,98 miliar atau tumbuh 57,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y) terutama disebabkan pertumbuhan pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 1.097,48 persen (y-on-y).
3. Sampai dengan 30 April 2025 jumlah total penerima TPG yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebanyak 22.817 guru dengan nilai Rp278,26 miliar. Dengan total pagu Rp2,13 triliun, dengan asumsi penyaluran tiap triwulan sama, maka penyaluran setiap triwulan diperkirakan sebesar Rp531,85 dengan total penerima diperkirakan 43.611 orang. Beberapa kemungkinan TPG yang belum tersalurkan karena nama dan rekening belum diajukan oleh Pemda atau nama dan rekening yang diajukan belum valid.
4. Hasil Penelitian Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan menyebarkan kuesioner kepada guru yang sudah menerima maupun yang berlum menerima TPG Triwulan I menunjukan bahwa 60% responden meyakini bahwa keterlambatan pembayaran TPG akan mengurangi motivasi para guru dalam mengajar yang dapat berdampak pada kualitas Pendidikan. Heatmap Correlation Analysis menunjukan hubungan yang erat antara motivasi dengan kualitas Pendidikan (0.75). Dari aspek persepsi keadilan hasil penelitian menunjukan bahwa para responden sebanyak 1661 orang yang terdiri dari ASN dan Non ASN  40% nya mengetahui bahwa terdapat perbedaan waktu pembayaran TPG antar wilayah di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
5. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun perbedaan waktu pembayaran TPG adalah:
6. Masalah pada sistem IT. Sebanyak 50% responden meyakini terdapat data yang tidak sinkron. Ketidaksesuaian data antara Dapodik dan Info Guru Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi masalah terbesar, terutama di lndragiri Hutu dan Kepulauan Meranti.
7. 30 % Responden meyakini bahwa keterlambatan diakibatkan oleh server yang sering down, terutama saat banyak pengguna mengakses Info GTK, sebagaimana terjadi di Kuantan Singingi dan Dumai.
8. Kesalahan verifikasi rekening (20%): Validasi rekening yang lambat atau  salah, seperti yang dialami guru dari SDN 009 Petalongan.
9. Kemendikdasmen dan Pemda membuat hotline bagi guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru. Adanya hotline ini akan membantu Kemendikdasmen dan Pemda mempercepat pemetaan guru yang belum menerima TPG sekaligus mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi. Kemendidasmen memperbaiki aplikasi Info GTK, sehingga pengkinian data dapat dilakukan oleh guru secara mandiri. Dengan guru yang aktif, akan mempercepat proses penyusunan data yang valid mengenai jumlah guru bersertifikasi

***

Narahubung Media: 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 249, Kota Pekanbaru, Riau

Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/riau

Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon: (0761) 22647