” Kinerja APBN Adaptif untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat, Menjaga Stabilitas Ekonomi, dan Mendukung Berbagai Agenda Pembangunan”

Yuni Wibawa – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng

Palu, 30 April 2024

• Ekonomi Sulawesi Tengah di kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 9,73% (yoy), dan secara agregat tahun 2023 tumbuh 11,91% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar 1,69% pada tahun 2023, dan juga share sebesar 23,81% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi. Dengan capaian tersebut, Provinsi Sulteng menjadi provinsi dengan output perekonomian tertinggi ke-2 di Pulau Sulawesi, di bawah Provinsi Sulsel.
• Inflasi regional Sulteng di bulan Maret 2024 dapat terkendali di level 0,55% (mtm), 1,08% (ytd), atau 3,38% (yoy). Pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memiliki peran dominan dalam peningkatan IHK di Sulteng. Inflasi tahunan kelompok makanan tercatat sebesar 7,5% di Kota Palu, 2,9% di Kota Luwuk, 13,19% di Kab Morowali, dan 12,78% di Kab Tolitoli.  Harga pengeluaran pangan memegang peran krusial dalam inflasi di Sulawesi. Berdasarkan data dari PHIPS, harga bahan pangan pokok, seperti beras, di regional Sulawesi terus mengalami kenaikan di bulan Maret 2024.
• Neraca perdagangan Sulteng surplus pada Triwulan I 2024.

Ekspor Sulteng periode Maret tercatat sebesar US$6,67 miliar (naik 314,9% yoy). Mayoritas ekspor didominasi oleh ekspor komoditas besi dan baja dengan valuasi sebesar 1,05 miliar USD dan berat total komoditas sekitar 929,2 juta ton. Sementara itu, impor ke Provinsi Sulteng pada Maret 2024 tercatat senilai USD454 juta (turun 37,6% yoy atau 24,2% mom). Secara agregat, impor di Sulteng mencapai sekitar US$1,41 miliar selama triwulan I tahun 2024. Kinerja perekonomian yang kuat juga selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi yang terus terjaga, ditandai dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan Sulteng 2023.

• Realisasi Pendapatan Negara regional Sulteng menunjukan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 17,64% (yoy).

Realisasi kumulatif pendapatan negara yang telah mencapai Rp2,7 triliun atau 23,61% dari pagu pendapatan negara. Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode tahun 2021. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan PNBP yang tumbuh tinggi.

• Penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp2,22 triliun (25,51% pagu) yang tumbuh sebesar 32,39% (yoy). Sampai dengan 31 Maret 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 67,06% dari total penerimaan perpajakan. Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 40,02% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain. Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulawesi Tengah.
• Di sisi lain Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp578,39 (27,13% dari target 2024). Untuk periode Bulan Maret 2024, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 147,09 M (turun sebesar 36% dibanding bulan sebelumnya). Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada Maret 2024, naik menjadi 2,05% dari 1,56% pada Maret
• Selanjutnya penerimaan PNBP hingga 31 Maret 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp209,28 miliar atau 49,86% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,33% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (38%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (12%), Re-entry Permit Kemenkum HAM (11%) dalam naungan Kemenkum HAM, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (6%) pada Kemenhub.
• Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (11,81%), ditopang oleh pertumbuhan BPP (28,80%) dan peningkatan TKD (5,49%). Penyaluran TKD sebesar Rp 3,72 T (20,28%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp 3,52 T (17,7%).
• Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp803,2 miliar (tumbuh 48,31% yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp696,2 miliar (tumbuh 41,75% yoy). Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain:
  • Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dan telah terealisasi sebesar Rp3,44 triliun (23,24%).
  • Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan telah terserap sebesar Rp292,18 miliar (14,87%).
  • Fungsi Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp249,24 miliar (15,56%) dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
  • Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp42,58 miliar (20,39%).
  • Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan telah terealisasi sebesar Rp2,33 miliar (12,70%).
• Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp3,72 triliun, tumbuh 5,49% yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Non Fisik. Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode TAYL karena membaiknya sarat salur yang diajukan pemda. Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
• Sebagai kesimpulan, Kinerja perekonomian Sulteng kembali tumbuh kuat di kuartal I Tahun 2024. Seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Analisis dan kajian lebih mendalam terkait kinerja fiskal dan perekonomian Sulteng, khususnya telaah makro pelaksanaan anggaran dan kaitan implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kami sajikan dalam publikasi yang berjudul Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi Sulawesi Tengah atau kunjungi link s.id/KFRTahun2023Sulteng.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.