Proses pemulihan ekonomi terus berlanjut seiring dengan perkembangan dalam penanganan Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi. Kewaspadaan masih perlu tetap dijaga guna mencegah lonjakan kasus baru. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif juga masih diperlukan guna menunjang pemulihan ekonomi, dan di dukung oleh penguatan reformasi struktural.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A, dalam pelaksanaan siaran pers Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2021, menyampaikan bahwa Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Selain itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendahjaraan Provinsi Sumbar menekankan bahwa Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,0% di tahun 2021. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, namun harus terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021
Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2021 di Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp1,38 triliun (21,98% dari target). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp6,32 triliun (20,29% dari pagu)
Realisasi Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp 1,38T yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 1,03 triliun dan PNBP sebesar Rp 0,35 triliun. Realisasi penerimaan Pajak secara nominal didukung utamanya oleh penerimaan Pajak dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp676,25 miliar (14,49% dari target tahun 2021) dan pajak perdangan internasional ( Bea Masuk dan Bea Keluar) sebesar Rp353,27 miliar
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp6,32 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,75 triliun (15,91% dari pagu) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,57 triliun (22,69% dari pagu). Persentase penyerapan Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 1,30% dibandingkan dengan periode Triwulan I TA 2020 (YoY). Kinerja realisasi pada Triwulan I TA 2021 masih bertumpu pada capaian penyerapan belanja pegawai. Pertumbuhan persentase penyerapan pada periode ini didorong oleh kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2021 yang sudah dicanangkan dari bulan Desember 2020. Pertumbuhan penyerapan belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I 2021 didorong oleh kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2021 yang sudah dicanangkan dari bulan Desember 2020
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) DI Sumatera Barat s.d. Maret 2021 mencapai Rp1,29 triliun dengan rincian Klaster Perlindungan Sosial Rp 575,26 M, Klaster Kesehatan Rp127,26 M, Klaster Sektoral K/L Rp91,37 M dan Klaster UMKM Rp499,57 M.
Program vaksinasi yang sudah berjalan diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor Kesehatan. Pemerintah berupaya dapat menyelesaikan target program vaksinasi serta mengantisipasi vaksinasi lanjutan
Kerja keras APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi menunjukkan kinerja semakin baik. Kualitas belanja negara terus ditingkatkan dengan fokus belanja diarahkan terutama untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, social safety net, dunia usaha, dan UMKM.