Palembang - Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan salah satu produk analisis Kanwil DJPb yang dikaji secara triwulanan. Pada triwulan II ini, KFR membahas lebih dalam mengenai kebijakan dan tantangan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Untuk mendukung hal tersebut, pada 26 Juni 2024 lalu, Kanwil DJPb Sumsel bersinergi dengan Universitas Sriwijaya dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan FGD sekaligus diseminasi KFR dengan tema tersebut.
FGD dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto yang menyampaikan bahwa infrastruktur kian diperlukan oleh masyarakat sehinga diskusi ini sangat tepat dijalankan, terutama mengenai anggaran pusat (APBN) dan belanja infrastruktur. Pemerintah di Sumatera Selatan harus terus bersinergi untuk menarik investor untuk terus melakukan pembangunan.
Pembahasan kemudian disampaikan oleh Kepala BPPJN Sumatera Selatan Hardy Siahaan. Mewakili Kementerian PUPR, beliau menyampaikan mengenai peran untuk mengelola atau melaksanakan pemrograman, perencanaan, pembangunan, preservasi, da n pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas. Dalam mendukung pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur, perubahan cuaca dan kondisi kontur tanah di Sumsel dapat menjadi salah satu tantangan.
Materi kedua dilanjutkan oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yanuar Suhartono, mengenai kebijakan kebijakan pembangunan konektivitas di Sumsel dan bagaimana revisi tata ruang mengakibatkan beberapan perubahan tertentu. Sesi diskusi kemudian dilanjutkan dari perwakilan Dinas Perhubungan Sumsel, Arinarsa, serta local expert Kemenkeu Sumsel Prof. Bernadette Robiani. Salah satu isu yang diangkat adalah perlunya penertiban untuk kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal lain yang perlu disoroti adalah perlunya perencanaan yang matang sejak awal terkait proyek infrastruktur, termasuk kapasitas SDM, sehingga apat memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. [SA/SA]
