Palembang - Standar pelayanan merupakan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan juga menjadi alat untuk menilai kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang ada. Untuk menggali informasi lebih dalam seiring upaya penyempurnaan standar pelayanan publik kepada stakeholders, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat, 23 Agustus 2024 yang mengusung tema Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Mengawal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
FKP ini merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Acara ini merupakan momen penting bagi kita untuk bertukar pikiran, menyampaikan masukan, serta menjalin komunikasi yang konstruktif mengenai berbagai isu dan tantangan di bidang perbendaharaan negara. Kegiatan FKP ini adalah dilaksanakan melalui pendekatan pentahelix yakni model kolaborasi dengan melibatkan lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, dan media.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto yang menyambut kehadiran para tamu undangan yakni para KPA Satker K/L . Para tamu diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Perwakilan Pemprov dan Pemkot/Pemkab di Sumatera Selatan, Local Expert Sumsel, Pimpinan TVRI Sumsel, Kepala Stasiun RRI, UMKM Binaan Kemenkeu dan Pelaku Usaha.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan komitmen organisasi untuk selalu menjaga keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang serta dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara yakni transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat sehingga tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. [SC/SA]
