Muara Enim - Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim.

Workshop yang dilaksanakan pada 18 dan 19 September ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi: Perwakilan BPKP Sumsel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), dan Inspektorat Daerah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Muara Enim Henky Putrawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat Chandra, serta melibatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, lurah, dan camat sebagai peserta.

Melalui workshop ini, para peserta diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan dana desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto juga menyampaikan materi mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa. "Walaupun dana desa diberikan secara bertahap, penting bagi desa untuk berupaya agar tidak menjadi yang paling lambat. Desa perlu mempersiapkan apa saja syarat salur yang berulang, seperti APBDes yang harus diselesaikan di awal tahun, agar dana desa bisa cepat cair." ungkapnya pada kesempatan tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antar instansi dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. [SA/SA]