Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Palembang, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kudam Kodam II/SWJ serta para KPA/Pimpinan instansi vertikal dan OPD lingkup Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa pada tahun 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan mengelola anggaran sebesar Rp.17,52 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp.13,37 triliun, DAK Fisik sebesar Rp.1,881 triliun dan Dana Desa sebesar Rp.2,267 triliun untuk 2.852 desa.
Kinerja realisasi anggaran belanja K/L sampai dengan 22 September 2017 (termasuk anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp.248 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.877 miliar) adalah sebesar Rp.7,869 triliun (58,85%). Adapun realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD sampai dengan tgl 23 September adalah sebesar Rp 1,11 triliun (59%). Tidak jauh berbeda dengan DAK Fisik, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sampai dengan tgl 23 September adalah sebesar Rp 1,35 triliun (59%).
“Meski dalam pelaksanaannya masih menemui kendala, namun secara keseluruhan kinerja belanja K/L tidak mengalami kendala yang berarti. Demikian juga dengan DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran dari RKUN ke RKUD tidak mengalami kendala” terang Sudarso dalam sambutannya.
Terkait dengan upaya simplifikasi SPJ/LPJ Belanja Bantuan Pemerintah tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan untuk bantuan yang bersumber dari APBN telah sesuai dengan yang diharapkan, namun dari APBD belum berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan siap bersinergi dengan Pemprov dan pihak lainnya untuk mewujudkan agar pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan secara simpel namun tetap akuntabel.
“Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2017 serta optimalisasi peran belanja pemerintah, khususnya belanja K/L terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan reviu kinerja pelaksanaan anggaran K/L yang dilakukan secara triwulanan yang dihitung berdasarkan 10 indikator yaitu Revisi DIPA, Kesesuaian Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN, Penyampaian data kontrak, Penyelesaian tagihan pihak ketiga, Retur SP2D, Perencanaan Kas dan Pengembalian/kesalahan SPM. Dari sisi pertanggungjawaban, berdasarkan hasil audit BPK, LKPP 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan kualitas LKPP, LKK/L dan LKPD telah mengalami peningkatan.” lanjut Sudarso.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnoningsih, SKM, M.Kes pada kesempatan ini menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Sumatera Selatan, diantaranya adalah aturan DAU yang dinamis menyebabkan terganggunya perencanaan karena tidak adanya kepastian belanja. Selanjutnya, Dana Perimbangan khusus PBB Kendaraan Bermotor setiap tahun menurun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun.
“Mengingat keterbatasan anggaran dalam APBD, sebagaimana arahan Gubernur Sumsel, OPD harus menggunakan APBN secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Diakhir acara, sebagai penghargaan atas upaya yang telah dilakukan mitra kerja, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan memberikan apfresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan OPD yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2017 dan kepada satuan kerja selaku UAPPA-W terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
