|
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan mengintegrasikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) agar seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (Satker) dapat melihat hasil kinerja pelaksanaan anggarannya melalui aplikasi OM. Launching integrasi IKPA ke dalam aplikasi OM SPAN ini dilaksanakan Rabu (16/05) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. “Walaupun yang disasar adalah output dan outcome, tapi bagaimana output akan dicapai dengan baik kalau disbursement lambat. Bagaimana output akan terjadi jika kontrak saja belum dilakukan. Bagaimana output akan ter-deliver dengan akuntabel jika bendahara tidak menyampaikan LPJ. Dua belas indikator yang dituangkan dalam IKPA adalah prerequisite sehingga kalau nilainya baik, kita berharap pencapaian outputnya juga baik dibanding yang nilainya kurang baik. Meskipun hal itu bukan suatu jaminan, tapi sebagai langkah agar sasaran-sasaran yang direncanakan akan dilaksanakan dengan baik,” jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L menjadi acuan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan APBN pada K/L. Terdapat 12 indikator dalam IKPA yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/GUP, penyampaian data kontrak, perencanaan kas, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyampaian LPJ bendahara, kesalahan SPM, retur SP2D, dispensasi SPM, dan pagu minus. IKPA dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan APBN dalam rangka untuk meningkatkan value for money dan dalam rangka peningkatan kinerja pencapaian output dan outcome. IKPA juga menjadi alat monitoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari budget cycle karena nilai IKPA dapat menjadi indikasi permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran sekaligus dapat sebagai sarana mencari solusi permasalahan tersebut. Selain itu, pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan K/L dan diikuti dengan diskusi panel ini, Marwanto juga menyampaikan perlunya komunikasi yang baik dengan K/L dan satker agar langkah-langkah yang diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran dapat diimplementasikan dengan baik. Peraturan pelaksanaan anggaran juga harus dipatuhi agar belanja yang telah dituangkan dalam DIPA mampu tereksekusi dengan baik, sehingga menghasilkan output dan outcome yang diharapkan dapat menyejahterakan seluruh rakyat di tanah air. “Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau penyerapan anggaran lebih banyak terkait proyek atau kegiatan di lapangan, tetapi penyelesaian tagihan banyak terjadi proyek-proyek di lapangan sudah maju tetapi penarikan uangnya di KPPN belum dilakukan. Khusus untuk kecepatan penyelesaian tagihan, mohon menjadi bagian dari agenda kita untuk terus menertibkan dan membuat langkah pengelolaan proyek atau kegiatan menjadi lebih efisien, lebih efektif dan mudah-mudahan bisa menjadi kinerja kita menjadi lebih baik,” imbuh Marwanto. [PA/Kontributor Direktorat PA] |
