Pada Rabu, 18 Juni 2025, memenuhi undangan KPKNL Bandar Lampung, Jauhari, selaku KPPN Bandar Lampung beserta Tim Kerja Pembangunan ZI WBBM mengadakan sharing session inovasi dan rencana layanan bersama kepada stakeholders serta perluasan pelaksanaan island of integrity sebagai tindak lanjut penilaian unit kerja berpredikat Zona Integitar menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU Kolaborasi Pembangunan Zona Integritas oleh Ibu Titik Wijayanti selaku Kepala KPKNL Bandar Lampung dan Bapak Jauhari selaku Kepala KPPN Bandar Lampung

Semoga dengan adanya kolaborasi ini, akan semakin menguatkan upaya dalam membangun zona integritas, serta saling menjadi support system pada lingkup Kementerian Keuangan yang sedang mengikuti penilaian pembangunan Zona Integritas di Tahun 2025.

'Pohon kelapa tumbuh tinggi, makan permen dirumah dara'. Agar IKPA bernilai tinggi, Tim KPPN dampingi Itera

Untuk mengetahui secara langsung dan mendekatkan layanan KPPN kepada pemangku kepentingan, KPPN Bandar Lampung menginisiasi kegiatan One on One Meeting dengan Institut Teknologi Sumatera.

Kamis, 24 April 2025 dihadiri oleh PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Operator satuan kerja Itera, Tim KPPN Bandar Lampung yang dipimpin Kepala Seksi Pencairan Dana, Endah Sari Utami, menyampaikan monitoring pelaksanaan anggaran Itera mendengarkan masukan dan permasalahan yang dihadapi satker terutama dalam pengelolaan keuangan APBN.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kendala yang dihadapi satker dapat segera diselesaikan dan mempercepat proses pelaksanaan anggaran.

Pada kesempatan itu, mewakili Kepala KPPN, Ibu Endah juga menularkan virus 'Island of Integrity' sebagai bagian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diterapkan di KPPN Bandar Lampung. Semoga sharing knowledge ini dapat juga diterapkan di satker lain sehingga seluruh layanan pemerintahan bebas dari korupsi dan gratifikasi serta bebas dari biaya/pungutan tidak resmi apapun.

Tak kenal maka tak sayang' jika mau terkenal maka kita yang harus bertandang..

Untuk mengetahui secara langsung dan mendekatkan layanan KPPN kepada pemangku kepentingan, KPPN Bandar Lampung menginisiasi kegiatan One on One Meeting dengan satuan kerja di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Rabu, 24 April 2025 dihadiri oleh PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Operator satuan kerja di lingkup Kanwil Kemenag Prov.Lampung, KPPN Bandar Lampung menyampaikan monitoring pelaksanaan anggaran BA.025 di wilayah pembayaran KPPN Bandar Lampung serta mendengarkan masukan dan permasalahan yang dihadapi satker terutama dalam pengelolaan keuangan APBN.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kendala yang dihadapi satker dapat segera diselesaikan dan mempercepat proses pelaksanaan anggaran.

Pada kesempatan itu, Jauhari selaku Kepala KPPN, juga menularkan virus 'Island of Integrity' sebagai bagian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diterapkan di KPPN Bandar Lampung. Semoga sharing knowledge ini dapat juga diterapkan di satker lain sehingga seluruh layanan pemerintahan bebas dari korupsi dan gratifikasi serta bebas dari biaya/pungutan tidak resmi apapun yang akan menghambat pembangunan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung telah menyalurkan pembayaran Gaji ke-13 tahun 2025 sebesar Rp168,37 miliar. Penyaluran gaji bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta anggota TNI/Polri ini melalui instansi vertikal di Provinsi Lampung.

Kepala KPPN Bandar Lampung Jauhari, menyatakan pembayaran gaji ke-13 ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. “Per 17 Juni 2025, progres penyaluran pembayaran gaji ke-13 telah mencapai Rp168,37 miliar,” ujarnya.

Rincian realisasi penyaluran tersebut terdiri dari pembayaran gaji ke-13 untuk 24.739 ASN dan TNI/Polri senilai Rp109,288 miliar, 2.259 PPPK Rp8,95 miliar, 778 PPNPN Rp3,9 miliar Serta tunjangan kinerja (tunkin) Rp46,225 miliar untuk 14.500 pegawai.

“Pencairan gaji ke-13 tahun 2025 ini diharapkan dapat mengakselerasi penyerapan anggaran sehingga dapat memenuhi target realisasi belanja di Semester I 2025. Selain itu, tersalurnya belanja APBN harapannya dapat memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,” kata Jauhari.

Dengan penyaluran gaji ke-13 ini, harapannya kesejahteraan ASN, PPPK, dan anggota TNI/Polri dapat terjaga, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan KPPN Bandar Lampung menjalankan tugas selaku Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor, termasuk di dalamnya adalah untuk mendukung penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

“Dalam rangka transformasi dan reformasi kelembagaan, peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkembang termasuk melakukan pembinaan keuangan daerah, guna mendukung pengembangan potensi daerah melalui sinkronisasi perencanaan dan pelaporan APBN dan APBD, serta keterlibatan dalam berbagai forum daerah” Jelas Kepala Kanwil DJPB Prov. Lampung, Mohammad Dody Fachruddin, yang di dampingi oleh Kepala KPPN Bandar Lampung, Jauhari, dalam audiensi dengan Radityo Egi Pratama selaku Bupati Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati (24/04). Kakanwil DJPb Prov.Lampung juga menyerahkan Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2024 kepada Bupati Lampung Selatan sebagai bagian MoU Pertukaran Data antara Kanwil DJPb dan Pemerintah Daerah.

Selain Bupati, kegiatan ini juga didampingi oleh Sekretaris Daerah dan jajaran pejabat di lingkup BPKAD Kab. Lampung Selatan, Kepala Dinas/OPD dan Inspektorat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Egy menyampaikan harapan atas koordinasi dan komunikasi yang baik dari Kanwil DJPb Lampung dan KPPN Bandar Lampung dalam penyaluran TKD di tahun 2025, serta dukungan untuk pengembangan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Lampung Selatan melalui asistensi laporan keuangan, BLUD dan BUMD. 'Meskipun baru dilantik, tapi Saya siap belajar terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berharap pelaksanaan kegiatan di Lampung Selatan yang bersifat 'impactful dan 'sustainable' sehingga mampu langsung dirasakan oleh masyarakat.

Audiensi di awal masa pemerintahan yang baru ini diharapkan menguatkan sinergi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, termasuk dalam mensukseskan program Pemerintah seperti ketahanan pangan dan KUR.