kppn-sebut-realisasi-belanja-negara-pada-triwulan-1-2024-tercapai-24-persen/

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) Layanan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan potensi kerja sama di Provinsi Lampung, Senin (4/12). Kegiatan FGD dibuka Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M Dody Fachrudin, sekaligus meresmikan layanan bersama (co-location) BPDLH perwakilan Provinsi Lampung yang akan berkantor di KPPN Bandar Lampung.

Dody mengapresiasi peran stakeholder yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai upaya bersama-sama berperan aktif terhadap isu perubahan iklim global saat ini. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi BPDLH, Langgeng Suwito, menjelaskan tentang sejarah berdirinya dan peran BPDLH sebagai badan resmi pemerintah dengan mekanisme pendanaan lingkungan hidup untuk mengalirkan dan mendistribusikan dana lingkungan hidup dan iklim sebagai upaya mendukung visi Indonesia terkait transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau (green economy).

Dia menjelaskan juga terkait manfaat yang diharapkan dengan adanya layanan bersama, antara lain BPDLH sebagai pihak yang dibantu dalam penyaluran dana lingkungan hidup akan secara langsung mendapatkan banyak dampak positif seperti efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya manusia, waktu dan sumber daya keuangan. Kemudian, penyaluran dana lingkungan hidup dapat lebih cepat dilaksanakan karena sosialisasi dapat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh instansi vertikal DJPb, pelaksanaan site visit dan monev dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sebagai data awal pelaksanaan layanan bersama dana fasilitas dana bergulir (FDB) sebesar Rp2.014.582.699.000 telah disalurkan Rp1.518.320.062.004 kepada 30.406 debitur di seluruh Indonesia, antara lain di Provinsi Lampung dengan jumlah debitur 2.404 dengan jumlah transaksi salur sebanyak 4.837 senilai Rp51.103.267.266. Pada 2023, BLU BPDLH diproyeksikan mendapatkan tambahan dana kelolaan yang berasal dari dana reboisasi sebesar masing-masing Rp2,225 triliun. Hingga akhir tahun 2023, jumlah dana kelolaan dana reboisasi diproyeksikan Rp4,239 triliun.

Potensi dalam penyaluran dana lingkungan hidup baik untuk pemerintah daerah, masyarakat umum maupun lembaga penggiat lingkungan hidup lainnya di Provinsi Lampung, antara lain terkait beberapa pulau yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus, dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang yang masuk wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp4,2 triliun untuk lingkup KPP Madya Bandar Lampung, KPP Pratama Bandar Lampung Satu, dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, yang masih akan terus digenjot untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar 100%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,1 triliun yang sebagian besar disumbangkan dari sektor perkebunan, pertanian dan perikanan serta Badan Layanan Umum.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Darmawan saat Konferensi Pers perkembangan Realisasi APBN TA 2023 posisi sampai dengan 30 November 2023.

Untuk Realisasi Belanja Negara, baru mencapai 84,5% dari total pagu sebesar Rp18,3 triliun, maka dalam waktu kurang dari sebulan ini bisa dipastikan akan banyak satuan kerja pengguna dana APBN yang mencairkan dana untuk kegiatan yang masih belum terlaksana mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Sebagian besar dana APBN tersebut disalurkan untuk Belanja Transfer ke Daerah sebesar 9,1 triliun berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa dan DID untuk Provinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota, kata Darmawan.

Sedangkan Belanja Instansi Vertkal berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial baru terealisasi sebesar 6,3 triliun rupiah atau sebesar 76% dari total pagu sebesar 8,5 triliun.

Hal yang menjadi kendala berulang hampir di setiap akhir tahun anggaran adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan serta pembayaran kepada penyedia barang/jasa. Ini tercermin dari rendahnya realisasi Belanja Modal yang sebagian besar untuk pembangunan jalan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin yang baru mencapai 60%. 

Oleh karena itu, lanjut Darmawan, KPPN Bandar Lampung terus menerus memberikan edukasi dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan negara terutama cash management system dan digitalisasi proses pengadaan dan pembayaran sehingga diharapkan dapat meminimalisasi human error maupun indikasi fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Masih dalam rangkaian Road To Hakordia 2023, yang puncaknya jatuh pada 9 Desember 2023, Darmawan mengingatkan komitmen satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjunjung prinsip integritas dan mendukung pelayanan di KPPN Bandar Lampung yang bebas biaya serta menolak segala bentuk gratifikasi.

Sebagai mitigasi pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran serta dalam rangka meberikan edukasi terkait kebijakan penyempurnaan jaminan pembayaran menjadi rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA), KPPN Bandar Lampung mengadakan Bimbingan Teknis Pencatatan RPATA di Aplikasi SAKTI tanggal 21 November 2023 yang diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan Operator SAKTI lingkup KPPN Bandar Lampung.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan Aplikasi CMS dan KKP bersama tim dari Bank BNI, BRI dan Mandiri untuk mengatasi permasalahan yang dialami pada saat penggunaan CMS dan KKP.

Semoga dengan kegiatan Bimtek ini, akan semakin memberikan pemahaman kepada satuan kerja dalam pelaksanaan APBN terutama di akhir tahun anggaran.