Penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp4,2 triliun untuk lingkup KPP Madya Bandar Lampung, KPP Pratama Bandar Lampung Satu, dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, yang masih akan terus digenjot untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar 100%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,1 triliun yang sebagian besar disumbangkan dari sektor perkebunan, pertanian dan perikanan serta Badan Layanan Umum.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Darmawan saat Konferensi Pers perkembangan Realisasi APBN TA 2023 posisi sampai dengan 30 November 2023.

Untuk Realisasi Belanja Negara, baru mencapai 84,5% dari total pagu sebesar Rp18,3 triliun, maka dalam waktu kurang dari sebulan ini bisa dipastikan akan banyak satuan kerja pengguna dana APBN yang mencairkan dana untuk kegiatan yang masih belum terlaksana mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Sebagian besar dana APBN tersebut disalurkan untuk Belanja Transfer ke Daerah sebesar 9,1 triliun berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa dan DID untuk Provinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota, kata Darmawan.

Sedangkan Belanja Instansi Vertkal berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial baru terealisasi sebesar 6,3 triliun rupiah atau sebesar 76% dari total pagu sebesar 8,5 triliun.

Hal yang menjadi kendala berulang hampir di setiap akhir tahun anggaran adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan serta pembayaran kepada penyedia barang/jasa. Ini tercermin dari rendahnya realisasi Belanja Modal yang sebagian besar untuk pembangunan jalan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin yang baru mencapai 60%. 

Oleh karena itu, lanjut Darmawan, KPPN Bandar Lampung terus menerus memberikan edukasi dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan negara terutama cash management system dan digitalisasi proses pengadaan dan pembayaran sehingga diharapkan dapat meminimalisasi human error maupun indikasi fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Masih dalam rangkaian Road To Hakordia 2023, yang puncaknya jatuh pada 9 Desember 2023, Darmawan mengingatkan komitmen satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjunjung prinsip integritas dan mendukung pelayanan di KPPN Bandar Lampung yang bebas biaya serta menolak segala bentuk gratifikasi.