KBRN, Bandarlampung: Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melalui unit vertikalnya di kanwil dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Indonesia, diharapkan terus menjadi unit yang mampu memberikan layanan terbaik pada seluruh stakeholders.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya perbaikan yang terus-menerus dilakukan, termasuk pengembangan pengelolaan APBN secara digital, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Apresiasi pengelolaan APBN diberikan oleh berbagai pihak, salah satunya penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang pada tahun 2021 diberikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada 51 unit Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia (42 unit meraih WBK dan 9 unit berpredikat WBBM).
Melanjutkan prestasi tersebut, maka pada tahun 2022 tiga unit vertikal Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung akan di uji oleh Kementerian PAN dan RB untuk meraih predikat WBK yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, KPPN Bandar Lampung dan KPPN Kotabumi.
”Maka hari ini, Jumat(18/02/22), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung bersama KPPN Bandar Lampung dan KPPN Kotabumi, melaksanakan tahapan awal berupa pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M.Dody Fachrudin dalam laporannya.
Untuk diketahui bersama bahwa beberapa tahap yang harus dilalui dalam pembangunan ZI, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan sebagai unit berpredikat WBK.
Prosesi dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan/testimoni dari pengguna layanan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Arik Hariyono dan Kepala BPS Provinsi Lampung Endang Retno Sri Subiyandani. Jelang akhir acara, dilaksanakan penandatanganan piagam pencananangan zona integritas menuju WBK dari masing-masing perwakilan stakeholders dan satuan kerja. Acara yang dilaksanakan di Aula Semergouw kanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut berjalan dengan tertib dan menerapkan standar protokol kesehatan dengan ketat.
Luncurkan Inovasi CEGHDAS
Untuk mendukung transparansi pengelolaan APBN di Provinsi Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung dalam kesempatan yang sama meluncurkan inovasi CEGHDAS (Cek Perkembangan dan Perhitungan DAK/Dana Desa). Inovasi ini berupa publikasi data realisasi anggaran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS), yang di update secara periodik. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui realisasi APBN yang disalurkan untuk Provinsi Lampung, khususnya anggaran Dana Desa, DAK Fisik dan Dana BOS pada Provinsi/Kota/Kabupaten se Lampung.
Selain itu, turut disampaikan berbagai inovasi-inovasi lain yang telah diterapkan pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung, KPPN Bandar Lampung maupun KPPN Kotabumi. Seluruh inovasi memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, termasuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN di Provinsi Lampung.
”Tentunya seluruh inovasi yang ada, bertujuan meningkatkan pelayanan kami kepada stakeholders, dan kami menjamin bahwa setiap layanan yang kami berikan berbiaya nol rupiah atau gratis,” tutup M. Dody Fachrudin.
SUMBER :
