BANJARMASIN – Sebagai Bendahara Umum Negara di Daerah, KPPN Banjarmasin selama tahun 2023 mendapatkan tugas untuk menyalurkan dana APBN sebesar 15,79 triliun rupiah kepada instansi vertikal dari Kementerian/Lembaga dan kepada Pemerintah Daerah. Melansir data dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023, KPPN Banjarmasin telah menyalurkan dana APBN tahun 2023 sebesar 10,79 triliun rupiah. Realisasi APBN triwulan III tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Persentase realisasi APBN triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 68,35%, sedangkan persentase realisasi APBN triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 60,95%.
“Realisasi APBN triwulan ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Namun capaian ini masih berada di bawah target realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk triwulan III. Seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, mengingat tahun anggaran 2023 tinggal satu triwulan lagi”, jelas Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro.
Dana APBN sebesar 15,79 triliun rupiah yang dipercayakan kepada KPPN Banjarmasin tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alokasi belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar 6,59 triliun rupiah dan alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 9,2 triliun rupiah. Belanja Kementerian/Lembaga dikelola/disalurkan kepada kantor vertikal dari Kementerian/Lembaga dan SKPD pengelola dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Sedangkan untuk TKDD akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dana APBN yang telah disalurkan kepada kantor vertikal Kementerian/Lembaga dan satuan kerja dekonsentrasi/tugas pembantuan telah mencapai 4,11 triliun rupiah atau 62,41% dari total pagu anggaran. Realisasi penyaluran ini dirinci menjadi belanja pegawai sebesar 1,8 triliun rupiah (75,30% dari total pagu), belanja barang sebesar 1,7 triliun rupiah (55,82% dari total pagu), belanja modal sebesar 609,4 miliar rupiah (52,85% dari total pagu), dan belanja bantuan sosial sebesar 11,37 miliar rupiah (78% dari total pagu).
Sedangkan untuk penyaluran dana transfer ke daerah telah terealisasi sebesar 6,68 triliun rupiah atau 72,6% dari total pagu anggaran. Realisasi penyaluran ini dibagi menjadi beberapa jenis dana transfer, diantaranya Dana Bagi Hasil sebesar 2,43 triliun rupiah, Dana Alokasi Umum sebesar 2,72 triliun rupiah, DAK Fisik sebesar 318,29 miliar rupiah, Dana Insentif Daerah 52,69 miliar rupiah, DAK Non Fisik sebesar 849,86 miliar rupiah, Dana Desa sebesar 306,78 miliar rupiah, dan Transfer Hibah sebesar 130 juta rupiah.
“Kami terus berupaya untuk mengawal pelaksanaan APBN di lingkup wilayah kerja kami, dengan terus memberikan asistensi dan pendampingan kepada para satuan kerja selaku pengguna anggaran agar dapat melaksanakan/merealisasikan anggaran dengan baik dan cepat. Percepatan dalam realisasi anggaran akan berdampak pada perputaran roda perekonomian masyarakat setempat”, tambah Bapak Tri Ananto Putro.
