Sepanjang tahun 2025, perekonomian dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap tumbuh stabil di tengah berbagai dinamika ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB yang meningkat pada suatu daerah menggambarkan keberhasilan daerah dalam mencapai pembangunan ekonomi berupa tingginya aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini(5/2) mencatat angka ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Sementara itu, di tingkat regional Kalimantan Selatan(Kalsel),perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen dibanding tahun 2024 (c-to-c), yang ditopang kinerja positif sejumlah lapangan usaha dan komponen pengeluaran.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp305,13 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp164,96 triliun.  

Lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,77 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,74 persen; dan Konstruksi sebesar 0,59 persen. Di sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 7,95 persen. Urutan selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,33 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 5,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,42 persen.

Capaian ini menunjukkan fundamental ekonomi Kalsel cukup kuat dan terus membaik.

Agar tren positif ini terus terjaga, seluruh stake holder harus mampu mengupayakan penguatan sektor-sektor produktif dan peningkatan kualitas pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.

Pemerintah akan terus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menargetkan capaian hingga 8% hingga tahun 2029. Pemerintah menyusun langkah strategi optimalisasi di berbagai sektor strategis, seperti upaya peningkatan investasi, penguatan sektor industri, digitalisasi, hingga pemerataan infrastruktur. Langkah-langkah itu diharapkan mampu menciptakan efek berganda(multiplier) terhadap perekonomian secara menyeluruh, memperkuat daya saing nasional sehingga bermuara meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Selatan harus all out mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional melalui program-program yang berorientasi pada daerah dengan mempertimbangkan potensi dan unggulan setiap wilayah.

Kebijakan-kebijakan di bawah ini mau tidak mau harus dijalankan, antara lain :Pertama, Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi  pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Kedua, Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; Ketiga, Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, karet, kopi, ikan haruan, kepiting mangrove, dll); Keempat, Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Kelima, Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.

Sekali lagi, berbicara tentang ekonomi Kalsel, saya optimis bisa melesat lebih tinggi, dikarenakan memiliki keunggulan komparatif pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup memadai. Tinggal, bagaimana mengolah dan mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, sinergi/kolaborasi dari semua pihak,dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terukur,  karena tantangan yang dihadapi juga semakin tidak mudah.(phw)

Disclaimer : Tulisan merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pandangan resmi organisasi.

Untuk mengukur kualitas pelayanan KPPN Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kalimantan Selatan, KPPN Banjarmasin telah melaksanakan survei atau jajak pendapat kepada pengguna layanan. Survei tersebut dilaksanakan untuk mengukur 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  Tipe  A1  Banjarmasin  dengan  membantuk tim  pelaksana  kegiatan  Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin adalah Subbagian Umum dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.

Pelaksanaan SKM menggunakan e-SKPL, yakni penilaian kepuasan layanan dengan formulir pertanyaan yang  mencakup aspek  survei  kepuasan masyarakat, aspek  kepuasan secara  umum, pertanyaan terkait intergritas, dan pertanyaan terkait inklusivitas yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Dari survei tersebut, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan KPPN Banjarmasin Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 3,90 (indeks 4) dengan uraian per unsur pengukuran sebagai berikut :
1. Persyaratan : 3,84;
2. Prosedur : 3,91;
3. Jangka Waktu : 3,93;
4. Tarif : 3,98;
5. Produk : 3,92;
6. Kompetensi : 3,93;
7. Perilaku : 3,91;
8. Pengaduan : 3,95;
9. Sarpras : 3,95.

Terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa. Mari terus bersinergi dan meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN untuk Indonesia yang lebih baik.

#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
#DJPbBerintegritas

Oleh: Pandu Hizbul Wathan
PTPN Penyelia KPPN Banjarmasin

Pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pada masing-masing tahapan itu, harus ditunjuk pejabat yang menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas tugas pokok dan fungsinya(tupoksi). Untuk itu Kepala Satker yang secara ex officio menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib menunjuk pejabat perbendaharaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat Penandatangan SPM(PPSPM), dan pejabat perbendaharaan lainnya.

Peran dua pejabat diatas, PPK dan PPSPM, sangat strategis karena terlibat langsung dalam pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN. Penjabaran lebih lanjut, PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Sedangkan PPSPM, melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.

Tugas yang tidak mudah memang, namun juga bisa dikatakan tidak sulit. Sebab dari jabatan itu melekat tanggung jawab yang besar. Syaratnya adalah para pejabat yang ditunjuk untuk mengelola keuangan negara memiliki kecakapan atau kompetensi sesuai standar.

Standardisasi kompetensi menjadi sebuah keharusan demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, akuntabel, dan professional. Standar kompetensi diperlukan untuk memenuhi asas profesionalitas keuangan negara. Asas profesionalitas menekankan aspek keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang berjalan selama ini, banyak permasalahan yang ditemui akibat kurangnya pemahaman atau kompetensi dari PPK dan PPSPM.

PMK Nomor 211/PMK.05/2019 mengatur bahwa ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM harus memiliki Sertifikat Kompetensi. Kepemilikan sertifikat kompetensi ini menjadi bukti telah terpenuhinya syarat kompetensi. PPK dan PPSPM yang telah memenuhi syarat kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang disebut sebagai PPK Negara Tersertifikasi (PNT) dan PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) dan berlaku selama lima tahun.

Mulai 1 Januari 2026, PPK dan PPSPM wajib memiliki sertifikat kompetensi dan menjadi syarat mutlak dalam pengangkatan sebagai pengelola keuangan.

Menjawab persoalan ini, Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer mengemban tugas melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar melalui penetapan standar kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pemerintah berkepentingan seluruh PPK dan PPSPM berkompetensi, memahami prosedur, hukum, dan etika yang berlaku secara berkualitas, profesional, dan akuntabel sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang baik.

Bagaimana cara memenuhi standarisasi?

Data KPPN Banjarmasin per 31 Oktober 2025 sejumlah 1.332 orang dengan rincian:

1. KPA sebanyak 265 pejabat dimana KPA yang merangkap PPK sebanyak 69 pejabat dan KPA yang merangkap PPSPM sebanyak 15 pejabat;
2. PPK dan PPSPM sebanyak yang terdiri dari 400 PPK dan 265 PSPM. Sebanyak 76 PPK belum memiliki sertfikat PPK, dan 36 belum memliki sertifikat PPSPM.

Data ini menunjukkan bahwa 25% pejabat PPK dan PPSPM belum memiliki sertifikat.

Mengingat masa peralihan yang akan segera berakhir di bulan Desember 2025, kepemilikan sertifikasi pejabat PPK dan PPSPM harus di anggap serius dan menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan mulai tanggal 1 Januari 2026, bagi satker yang belum memliki pejabat PPK dan PPSPM akan menghadapi konsekuensi dalam proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBN. PPK dan PPSPM yang tidak bersertifikat tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugasnya secara legal.

Dokumen yang ditandatangani oleh pejabat tidak kompeten menimbulkan cacat administrasi dan tidak memenuhi unsur akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat perbendaharaan yang tidak memliki kompetensi dapat menimbulkan persoalan konsekuensi hukum, risiko audit, temuan, dan sanksi administrasi dari aparat pengawas pemeriksa keuangan.

Pada akhirnya, satker akan terhambat dalam mencapai target kinerja yang diakibatkan penundaan atau pembatalan kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan

Jadi, sudah semestinya satuan kerja bisa memanfaatkan waktu yang tersisa di tahun 2025 dengan cara sebagai berikut :Pertama,Bagi PPK dan PPSPM agar segera mengikuti penilaian kompetensi PPK atau PPSPM pada masa peralihan.Kedua.PA/KPA agar mendorong PPK/Calon PPK dan PPSPM/Calon PPPSM di lingkup satker masing-masing untuk mengikuti penilaian kompetensi PPK atau PPSPM.Ketiga,PA/KPA menetapkan pegawai sebagai PPK dan PPSPM yang telah tersertifikasi di lingkup satker masing-masing.Keempat, PA/KPA agar memastikan terpenuhinya implementasi PMK tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM sehingga pada awal masa implementasi penuh tidak ada PPK dan PPSPM yang belum mengikuti penilaian kompetensi.

Mari penuhi kewajiban kompetensi pejabat perbendaharaan PPK dan PPSPM. Pemenuhan kewajiban sertifikasi ini sangat penting, tidak hanya untuk mematuhi regulasi dan menghilangkan fraud, tetapi juga untuk mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal.(phw)

Oleh : Abi Dzar Ghiffari
Fungsional PTPN Mahir KPPN Banjarmasin

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara terus berkembang seiring dengan penguatan sistem dan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan adalah implementasi Inaproc versi 6, yang membawa penyempurnaan signifikan dalam proses pengadaan pemerintah, termasuk mekanisme perubahan belanja. Integrasi ini turut diperkuat dengan penerapan sistem cashless dan sinergi dengan aplikasi SAKTI yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan anggaran di satuan kerja.

1. Inaproc Versi 6 sebagai Fondasi Pengadaan Modern

Inaproc (Indonesia National Procurement System) atau lebih dikenal dengan E Katalog merupakan platform terpusat dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa.portal nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Platform ini menjadi pusat informasi dan transaksi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Inaproc versi 6 hadir dengan tampilan yang lebih sederhana, alur yang lebih efisien, serta fitur keamanan yang ditingkatkan. Sistem ini menjadi pusat data pengadaan nasional, tempat seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan secara elektronik.

Penyempurnaan dalam versi terbaru ini fokus pada peningkatan integrasi data, transparansi, serta otomatisasi proses, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan memperkuat akuntabilitas pengadaan pemerintah.

2. Interkoneksi dengan Aplikasi SAKTI dan Ditjen Perbendaharaan

Sebagai aplikasi utama dalam pengelolaan anggaran, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) memiliki modul-modul penting seperti Modul Perencanaan, Komitmen, Pembayaran, dan Bendahara yang memastikan bahwa seluruh proses belanja pemerintah dapat tercatat secara akurat.

Integrasi SAKTI dengan Inaproc versi 6 memberikan kemudahan dalam memverifikasi kesesuaian antara data pengadaan dan transaksi yang diajukan ke KPPN, sehingga Ditjen Perbendaharaan dapat memastikan ketepatan pembayaran, validitas dokumen, serta peningkatan kualitas tata kelola. Disamping itu Berita Acara Serah Terima (BAST) diterbitkan secara otomatis oleh sistem aplikasi, sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu repot untuk membuat BAST secara manual.

3. Mendorong Ekosistem Pembayaran Cashless

Sejalan dengan arah kebijakan modernisasi pengelolaan keuangan negara, Ditjen Perbendaharaan terus mendorong penggunaan metode pembayaran cashless pada seluruh transaksi pemerintah. Implementasi pembayaran elektronik memberikan banyak keunggulan, seperti peningkatan keamanan, efisiensi proses, kecepatan pencairan, serta kemudahan monitoring dan rekonsiliasi.

Dengan terhubungnya Inaproc versi 6 pada proses pembayaran melalui aplikasi SAKTI, seluruh transaksi kepada penyedia barang dan jasa menjadi lebih transparan dan terdokumentasi secara digital.

Penerapan pembayaran cashless memberikan lapisan penguatan lain bagi sistem pengelolaan keuangan negara. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai kini terekam langsung melalui sistem perbankan, sehingga setiap pengeluaran negara memiliki jejak digital yang jelas. Cashless bukan hanya meningkatkan efisiensi pembayaran, melainkan juga membentuk disiplin baru dalam tata kelola keuangan. Dana mengalir langsung kepada penyedia tanpa melalui perantara kas besar bendahara, sehingga risiko penyimpangan semakin kecil. Rekonsiliasi antara data bank, SAKTI, dan SP2D menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri. Bagi KPPN, hal ini berarti proses pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat karena dokumen pendukung yang masuk umumnya telah tervalidasi oleh sistem.

Lebih dalam lagi, transformasi digital ini mendorong perubahan budaya kerja di tingkat satuan kerja. Proses yang semakin otomatis mendorong SDM untuk beralih dari pekerjaan teknis manual menuju pekerjaan analitis. Dengan semakin minimnya kebutuhan untuk memasukkan data berulang kali, pegawai dapat lebih fokus pada perencanaan kegiatan, pengawasan output, dan peningkatan kualitas program. Tata kelola keuangan tidak lagi hanya menjadi urusan administratif, tetapi berkembang menjadi proses yang lebih strategis dengan dukungan data yang andal.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, integrasi Inaproc versi 6, dengan aplikasi SAKTI telah membentuk ekosistem baru pengelolaan belanja pemerintah yang lebih transparan, efisien, aman, dan terukur. Dampaknya bukan hanya dirasakan dalam kecepatan proses atau kemudahan administrasi, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas, penguatan kontrol internal, dan peningkatan kualitas belanja. Transformasi ini mendukung visi Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih modern, adaptif, dan berbasis teknologi, sekaligus membangun fondasi yang lebih kokoh bagi implementasi Satu Data Keuangan Negara di masa depan.

KIAT-KIAT RAIH IKPA OPTIMAL TA 2025

Dalam memastikan APBN dikelola dengan baik oleh satuan kerja, diperlukan instrumen untuk mengevaluasi kinerja K/L baik dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen yang ditetapkan dan digunakan oleh Kementerian Keuangan (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang terdiri dari beberapa indikator.

Bagaimana supaya nilai setiap indikator dapat optimal. Simak kiat-kiat berikut :

1. Indikator revisi DIPA(Bobot 10%);

• Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
• Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.
• Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).

2. Indikator deviasi halaman III DIPA(bobot 15%);

• Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasara program/kegiatan satker/K/L.
• Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
• Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan, dan pada akhir tahuan 2025 hingga tgl 14 Oktober 2025
• Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
• Pada akhir tahun, perlu menjaga kesesuaian penyerapan anggaran dengan RPD pada bulan Oktober dan November.
• Fokus pada rencana penarikan dana di bulan Oktober-November, jika ada pagu blokir dan belum dapat dipastikan apakah blokir tersebut akan dibuka pada bulan Oktober/November, dapat diinput sebagai RPD bulan Desember

3. Indikator penyerapan anggaran(Bobot 20%);

• Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
• Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
• Target penyerapan anggaran akhir tahun(Q4) yaitu Belanja Pegawai 95%, Belanja Barang 90%,  Belanja Modal 90%,   Belanja Bantuan Sosial 95%.
• Satker agar melakukan perhitungan nilai target yang harus dicapai pada aplikasi OMSPAN di menu Monev PA > IKPA satuan kerja, filter hingga bulan Desember, akan muncul nilai target belanja yang harus diserap oleh satuan kerja hingga akhir tahun 2025 agar mendapatkan nilai maksimal di indikator penyerapan anggaran

4. Indikator belanja kontraktual(Bobot 10%);

• Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran.
• Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya Rp50juta s.d. Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
• Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran.
• Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2025.
• Pada Q4, satker agar memperhitungkan jumlah kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN pada triwulan IV dengan jumlah kontrak yang sudah didaftarkan ke KPPN hingga triwulan III.
• Pada Q4, satker segera menyampaikan data kontrak dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran/perubahan kontrak ke KPPN sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang LLAT 2025.

5. Indikator penyelesaian tagihan(Bobot 10%);

• Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin)
• Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.

6. Indikator pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP). (Bobot 10%);

• Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan.
• Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
• Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.
• Pada Q4, satker agar memperhatikan batas waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dengan mengajukan SPM GUP dan PTUP tepat waktu sejak terbit SPM GUP/UP/TUP terakhir dan memperhatikan batas waktu penyampaian SPM UP, TUP, dan GUP akhir tahun yaitu paling lambat diterima KPPN pada tanggal 5 Desember 2025

7. Indikator capaian output(Bobot 25%);

• Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis.
• Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
• Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
• Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
• Mengirim data capaian output paling lambat 5 hari kerja pertama bulan berikutnya;
• Memanfaatkan periode penyesuaian target kinerja capaian output bulan Oktober s.d Desember 2025 yang dibuka hingga 14 Oktober 2025;
• Memperhatikan target kinerja yang sudah diinput pada awal triwulan dan melakukan input capaian volume RO untuk progress RO yang sudah mencapai 100% ;

    Indikator dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (Pengurang Nilai IKPA) ;

• Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
• Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
• Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
• Hindari pengajuan dispensasi.