BANJARMASIN – KPPN Banjarmasin baru saja mengadakan rapat koordinasi dan pemberian penghargaan kepada mitra kerjanya selama tahun 2023. Acara ini dilaksanakan secara daring pada Selasa (27/2) dan dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur UMi mitra KPPN Banjarmasin. Acara dibuka dengan keynote speech dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja KPPN Banjarmasin yang telah memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan anggaran pada tahun 2023, sehingga secara total dari pagu sebesar Rp18,64 triliun dapat direalisasikan sebesar 98,77% atau sebesar Rp18,41 triliun. Nilai ini berada diatas ekpektasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden, bahwa anggaran tahun 2023 diharapkan dapat diserap minimal 95%. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu sekalian”, jelas Bapak Syafriadi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 serta strategi akselerasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 oleh Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro. Bapak Tri menyampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 diantaranya penyerapan anggaran, penyaluran transfer ke daerah, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, digitalisasi pembayaran, dan pencairan tagihan.

“Kami harapkan seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan seluruh digitalisasi pembayaran diantaranya Digipay, Kartu Kredit Pemerintah, dan Cash Managemenet System. Digitalisasi pembayaran memberikan beberapa kemudahan diantaranya mekanisme pembayaran yang simple dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran secara cash/tunai. Kami harapkan di tahun 2024 ini, satuan kerja dapat segera membuat action plan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan transaksi menggunakan digitalisasi pembayaran ini. Jika terdapat kendala, kami siap untuk mendampingi Bapak/Ibu sekalian”, jelas Bapak Tri.

Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran juga memberikan testimoni dan harapan kepada KPPN Banjarmasin dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja. Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan testimoni dan harapan diantaranya dr. Dames Indralaga, Kepala Rumah Sakit TK III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin, Bapak Husnan Tajrie, Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, dan Ibu Sri Murjiati, Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarbaru.

“Kami merupakan satker baru sejak tahun 2023. Sebagai satker baru dan satker PNBP, tentunya terdapat tantangan dan kerumitan tersendiri, namun demikian berkat bimbingan dan arahan dari KPPN Banjarmasin, kami dapat melaksanakan tugas kami dalam pengelolaan anggaran dengan baik tanpa masalah yang berarti”, ungkap dr. Dames Indralaga.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang penghargaan. KPPN Banjarmasin memberikan sejumlah 25 kategori penghargaan kepada satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur UMi mitra kerjanya. Beberapa kategori penghargaan yang diberikan diantaranya : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan, Bendahara, Operator, Kuasa Pengguna Anggaran, Digipay, Pembiayaan UMi, Penyaluran DAK Fisik, Penyaluran Dana Desa, dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat mitra kerja dalam melaksanakan anggaran sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja anggaran yang optimal.

“Saya mengucapkan selamat atas capaian dan prestasi Bapak/Ibu sekalian yang luar biasa pada tahun 2023. Secara umum kami menilai bahwa kinerja dari seluruh satker telah terjadi peningkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu bagi Bapak/Ibu sekalian untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang”, tutup Bapak Tri. [SNI]

[Laporan Kinerja Tahun 2023]

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja selama tahun 2023, berikut disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang memuat seluruh capaian kinerja sepanjang tahun 2023.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 dapat diunduh melalui tautan https://s.id/LaporanKinerja2023KPPNBanjarmasin

BANJARMASIN – Jumat kemarin (12/01), KPPN Banjarmasin telah menyalurkan dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) tahap pertama sebesar Rp217,38 miliar ke satuan pendidikan pada lima wilayah pemerintah daerah mitra kerjanya. Penyaluran pada tahun ini menjadi yang tercepat dibandingkan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, KPPN Banjarmasin mengelola dana BOSP sebesar Rp477,86 miliar rupiah untuk disalurkan ke satuan pendidikan di wilayah Pemprov Kalimantan Selatan, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Banjarbaru, Pemkab Banjar, dan Pemkab Barito Kuala. Dana tersebut terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diperuntukan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp425,56 miliar, dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini) yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan usia dini sebesar Rp30,75 miliar, dan dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan) yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebesar Rp21,55 miliar.

Pada tahap pertama ini, dana BOSP disalurkan sebanyak 50% dari pagu anggaran. Setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, KPPN Banjarmasin segera memproses penyaluran dana BOSP untuk langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan penerima. Jumlah dana BOSP yang disalurkan pada tahap ini yaitu sebesar Rp217,38 miliar yang tediri dari dana BOS sebesar Rp193,35 miliar untuk 1511 sekolah, dana BOP PAUD sebesar Rp13,76 miliar untuk 1402 sekolah, dan dana BOP Kesetaraan Rp10,28 miliar untuk 61 sekolah.

Untuk mendukung akselerasi penyaluran dana BOSP ini, sebelumnya KPPN Banjarmasin juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BPD Kalsel terkait pemenuhan persyaratan dan penatausahaan rekening penerima sehingga penyaluran BOSP tahun ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan tepat penerima.

“Pada tahun ini, penyaluran dana BOSP menjadi yang tercepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kami mengapresiasi kerja keras dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan karena dapat mengawal dan memenuhi persyaratan penyaluran dengan cepat dan tepat sehingga penyaluran BOSP tahap pertama ini dapat berjalan dengan baik. Kami harapkan penyaluran ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk penyaluran-penyaluran berikutnya”, jelas Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro. [SNI]

BANJARMASIN – Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro melakukan audiensi dengan Pj. Bupati Barito Kuala, Bapak Mujiyat di Rumah Dinas Bupati Barito Kuala pada Senin (19/2). Dalam kunjungan tersebut, Bapak Tri menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan kinerja pengelolaan APBN di wilayah Kabupaten Barito Kuala, termasuk pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.

Pada tahun 2023, Kabupaten Barito Kuala berhasil merealisasikan dana transfer ke daerah sebanyak Rp1,51 triliun atau sebesar 99,68% dari pagu anggaran. Dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum telah direalisasikan sebesar Rp552,68 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp526,71 miliar, DAK Fisik sebesar Rp92,80 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp178,44 miliar, Dana Desa sebesar Rp155,01 miliar, dan Insetif Fiskal sebesar Rp5,80 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 ini, Kabupaten Barito Kuala memperoleh pagu dana transfer ke daerah  sebesar Rp1,41 triliun belum termasuk pagu tambahan dana desa dan insentif fiskal yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan menyesuaikan kinerja dari pemerintah daerah. Sampai dengan audiensi tersebut dilaksanakan, anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 13,62% atau senilai Rp192,44 miliar yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp78,92 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp70,7 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp23,16 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp19,65 miliar.

“Pelaksanaan dana transfer ke daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 telah berjalan cukup baik dengan capaian yang baik pula. Kami harapkan pelaksanaan dana transfer ke daerah tahun ini dapat berjalan dengan lancar diikuti dengan penyerapan yang lebih baik dan optimal terutama untuk penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Untuk menjamin kelancaran tersebut, kami harapkan pemerintah daerah dapat segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan serta menatausahakan dokumen persyaratan penyaluran dengan baik agar tidak menghambat pelaksanaan penyaluran”, ungkap Bapak Tri.

Bapak Mujiyat beserta Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala, Bapak Wiwien Masruri menerima dengan baik kunjungan dari KPPN Banjarmasin tersebut.

“Kami akan mendukung penuh seluruh proses penyaluran dana transfer ke daerah pada Kabupaten Barito Kuala, tentunya dengan sinergi bersama Bapak/Ibu KPPN Banjarmasin. Yang kurang pada tahun kemarin menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya”, tutup Bapak Mujiyat. [SNI]

Salah satu upaya untuk mendorong upaya mewujudkan cashles society bagi satuan kerja pengelola keuangan negara dan sekaligus membantu membuka pasar bagi produk UMKM, Kementerian Keuangan telah menginisiasi dengan membangun marketplace pemerintah yang diberi nama Digipay (Digital Payment) Satu.

Pada tahun 2023, KPPN Banjarmasin berhasil menjadi KPPN yang meraih hasil implementasi transaksi Digipay Satu terbanyak dari seluruh KPPN di Indonesia. Torehan ini dicapai lantaran KPPN Banjarmasin berhasil mencatatkan sebanyak 1575 transaksi dengan nilai sebesar Rp2,9 miliar melalui Digipay Satu selama tahun 2023. KPPN Banjarmasin berhasil menyumbangkan sebanyak 8,2% transaksi dari seluruh transaksi melalui Digipay Satu.

“Kami mengapresiasi satuan kerja mitra kami atas komitmennya dalam menggunakan Digipay Satu untuk transaksi menggunakan uang persediaan secara konsisten, sehingga KPPN Banjarmasin dapat menjadi KPPN dengan transaksi terbanyak se-Indonesia. Selain untuk mengurangi budaya cash/tunai, Digipay Satu ini juga dapat memberdayakan UMKM di sekitar”, jelas Bapak Tri Ananto Putro, Kepala KPPN Banjarmasin.

Digipay Satu adalah suatu platform marketplace/pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan satuan kerja pengguna APBN selaku pembeli, UMKM selaku vendor atau penyedia barang/jasa, serta perbankan dalam satu ekosistem pembayaran secara cashless menggunakan CMS (Cash Management System) dan KKP (Kartu Kredit Pemerintah). Digipay Satu sendiri mulai beroperasi penuhu pada tanggal 1 April 2023 menggantikan platform sebelumnya yaitu Digipay Existing. Berbeda dengan sistem marketplace pada umumnya, Digipay Satu hanya dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau dalam hal ini adalah satuan kerja yang menggunakan uang persediaan (APBN).

Digipay Satu hadir sebagai upaya untuk mendigitalisasi proses bisnis pengadaan dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara tatap muka/fisik, serta guna mendukung budaya cashless di lingkungan pemerintah. Selain itu, kehadiran Digipay Satu ini juga dapat membuka pasar baru bagi masyarakat umum khususnya para pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk mereka kepada instansi pemerintah selaku pembeli, sehingga dapat membantu memberdayakan mereka. Sampai dengan Desember 2023, KPPN Banjarmasin telah mendaftarkan sebanyak 183 UMKM sebagai vendor pada Digipay Satu.

Implementasi Digipay Satu berjalan dengan cukup baik selama 10 bulan ini. Selama tahun 2023, Digipay Satu telah mencatatkan sebanyak 19.098 transaksi senilai Rp49,41 miliar dengan jumlah vendor sebanyak 5.844 vendor. Namun dalam pelaksanaannya, tentunya ditemui berbagai hambatan dan tantangan. Sebagai platform pengadaan/penyediaan barang jasa, Digipay Satu harus dapat berjalan beriringan dengan platform pengadaan pemerintah yang lain. Beberapa satuan kerja dituntut untuk dapat menggunakan platform pengadaan mandatory dari K/L dan Digipay Satu secara beriringan dan selaras. Mereka harus berupaya ‘membagi’ porsi transaksi untuk masing-masing platform pengadaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa satuan kerja. Selain itu, keterbatasan vendor dan infrastruktur seperti konektivitas jaringan juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Digipay Satu ini. UMKM selaku vendor dipersyaratkan dapat mengakses dan memahami transaksi secara digital. Untuk itu, diperlukan adanya upaya pendampingan untuk dapat meningkatkan literasi keuangan digital para pelaku UMKM ini.

KPPN Banjarmasin senantiasa berupaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut guna mengakselerasi implementasi Digipay Satu yaitu dengan melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait, memasifkan publlikasi Digipay Satu kepada masyarakat umum dan pemerintah daerah di berbagai kesempatan, serta memberikan pendampingan dan sosialiasai kepada satuan kerja secara efektif. Implementasi Digipay Satu yang berhasil tentunya diperlukan dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pihak yang terkait secara proses bisnis, maupun pihak lain yang dapat memberikan dukungan publikasi informasi secara masif seperti pemerintah daerah melalui dinas terkait atau organisasi lainnya.

“Kami terus berupaya untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi Digipay Satu ini, salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait Digipay Satu kepada pemerintah daerah mitra kami. Kami harapkan dengan tersampaikannya informasi Digipay Satu ini kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM, informasi terkait Digipay Satu dapat disebarluaskan kepada masyarakat umum ataupun kepada UMKM-UMKM binaan agar dapat bergabung pada platform marketplace ini, sehingga secara tidak langsung dapat membantu memberdayakan mereka”, tutup Bapak Tri. [SNI]

BANJARMASIN – Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar menjadi desa pertama yang berhasil salur dana desa pada tahun 2024 ini di lingkup KPPN Banjarmasin. Sebagaimana diketahui, KPPN Banjarmasin memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan Dana Desa ke sejumlah 472 desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Maka untuk itu, Desa Awang Bangkal Barat menjadi desa yang pertama yang berhasil salur dana desa 2024 di antara 472 desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Desa Awang Bangkal Barat merupakan salah satu desa yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun ini, Desa Awang Bangkal Barat memperoleh pagu anggaran dana desa sebesar Rp1,1 miliar yang dikelompokkan menjadi alokasi yang ditentukan penggunaannya (earmark) sebesar Rp1,03 miliar dan alokasi yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark) sebesar Rp69,5 juta. Sebagai desa mandiri, Desa Awang Bangkal Barat dapat menyalurkan sebanyak 60% dari pagu anggaran untuk tahap pertama pada masing-masing pagu.

Desa Awang Bangkal Barat berhasil salur dana desa tahap pertama untuk alokasi yang ditentukan penggunaannya (earmark) sebesar 60% dari pagu anggaran atau sebesar Rp616,96 juta pada Rabu (10/01). Penyaluran ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas desa seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, dana opearasional pemerintah desa, bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, serta program atau kegiatan lainnya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Desa Awang Bangkal Barat dan Pemerintah Kabupaten Banjar atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran sehingga menjadi yang pertama berhasil salur dana desa tahun 2024. Tentunya ini dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi desa-desa yang lain dalam menyalurkan dana desa pada tahun ini. Selain itu, sinergi yang baik antara desa, DPMD, BPKPAD, dan KPPN juga menjadi kunci dari keberhasilan penyaluran dana desa ini”, jelas Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro.

Sebelumnya, KPPN Banjarmasin juga telah melakukan koordinasi secara langsung dengan Sekda Kabupaten Banjar, Bapak HM Hilman beserta dengan Kepala BPKPAD dan Kepala Bidang Keuangan Desa dan Aset Desa DPMD untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa di tahun 2024 pada Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar merespon dengan baik dan akan memberikan dukungan penuh dalam proses penyaluran dana desa tahun 2024. Melalui dukungan dan sinergi dari seluruh lini yang terlibat dalam proses penyaluran, akhirnya Kabupaten Banjar dapat berhasil menjadi yang pertama salur dana desa tahun 2024.

“Kecepatan penyaluran ini tentunya dapat membuka kemungkinan desa untuk mendapatkan tambahan/insentif dana desa. Insentif dana desa ini adalah reward yang diberikan pemerintah kepada desa atas kinerja terbaik yang telah dilakukan. Pada tahun ini, pemerintah telah mengganggarkan insentif dana desa sebesar Rp2 triliun untuk diberikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik”, tutup Bapak Tri. [SNI]