[STRATEGI ORGANISASI TAHUN 2023]
Dalam rangka menjawab tantangan dan hambatan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi pada Tahun 2023, KPPN Banjarmasin telah menyusun strategi organisasi dengan menggunakan metode STEP, SWOT, IFAS, EFAS, dan TOWS.
Berdasarkan hasil analisis strategi yang diambil pada KPPN Banjarmasin merupakan kombinasi WO (Weakness-Opportunities) yang merupakan Mini-Maxi Strategi yaitu mengurangi kelemahan untuk menangkap peluang. Informasi lengkap terkait Strategi Organisasi Tahun 2023 dapat diakses melalui link s.id/SO-045.
#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
Sehubungan dengan percepatan implementasi Digipay Satu dan perekaman proyeksi target capaian output pada SAKTI, KPPN Banjarmasin telah melaksanakan Sosialisasi Alur Transaksi Digipay Satu dan Perekaman Proyeksi Target Capaian Output pada Aplikasi secara daring pada Selasa, 25 Juli 2023. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PPK dan Operator Komitmen SAKTI pada satuan kerja lingkup KPPN Banjarmasin.
#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
#DJPbBerintegritas
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi, maka terdapat sebuah tolak ukur dengan mengukur tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan di daerah.
Penilaian tingkat kepuasan satker dilakukan terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang digunakan dan dimanfaatkan oleh satker, meliputi proses pencairan dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana KPPN Banjarmasin.
Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara daring mulai tanggal 12-30 April 2023. Survei menggunakan skala ordinal dengan rentang nilai 1 sampai 5. Survei ini ditujukan untuk seluruh Satker mitra kerja KPPN Banjarmasin secara online melalui tautan s.id/IKM045 dari tanggal 12 April s.d 30 April 2023.
Survei ini dilakukan terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang tersedia dan dimanfaatkan oleh responden Satker mitra kerja KPPN Banjarmasin. Produk layanan tersebut diantaranya meliputi proses pencairan dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.
Dari hasil survei diperoleh data bahwa jumlah sampel responden yang mengisi survei dengan sah dan benar adalah sebanyak 106 responden. Responden tersebut mewakili 40% Satker dari total seluruh Satker mitra kerja KPPN Banjarmasin yaitu 277 Satker. Hasil perhitungan kuesioner survei terhadap produk layanan KPPN Banjarmasin sebagai berikut:
1) Keterbukaan dan kemudahan akses informasi memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,65
2) Informasi Layanan memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,64
3) Akses terhadap layanan memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,67
4) Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,78
5) Sikap Pegawai memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,73
6) Kemampuan dan keterampilan pegawai memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,73
7) E-Service -Efficiency-Ease Of Use, Accessibility memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,77.
8) E-Service-Reliability memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,74
9) E-Service-Customer Support memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,80
10) E-Service-Security memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,81
11) Layanan sarana dan prasarana memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,70
Hasil perhitungan nilai rata-rata keseluruhan kuesioner survei diperoleh indeks kepuasan 1 ebesar 4,72 (skala 5). Hasil perhitungan nilai rata-rata keseluruhan ini menjadi nilai Indeks
Hasil Survei Kepuasan Satker sekaligus menjadi capaian atau realisasi IKU Kemenkeu-Three KPPN “Indeks Kepuasan satker terhadap layanan KPPN”.
Dari hasil survei juga didapat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 0,95 (skala 1) dengan kriteria sangat puas. IKM ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kinerja layanan publik dan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dan langkah perbaikan pelayanan kedapannya.
Dalam rangka evaluasi kinerja satker atas pelaksanaan anggaran selama Semester I Tahun 2023, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi kepada satker dan mitra kerja KPPN Banjarmasin pada Rabu (9/8). Kepala Kantor, Tri Ananto Putro, memberikan penjelasan terkait kinerja anggaran selama Semester I Tahun 2023 dan arahan untuk akselerasi pelaksanaan anggaran di Semester II Tahun 2023. Selain itu, terdapat pemberian apresiasi kepada satker, pemerintah daerah, bank mitra satker, dan lembaga penyalur Pembiayaan Ultra Mikro dengan kinerja terbaik selama Semester I Tahun 2023 dalam berbagai kategori. Dengan dilaksanakannya acara ini, diharapkan satker dan mitra kerja dapat mewujudkan peningkatan kinerja melalui sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat bersama KPPN Banjarmasin.
#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
Rabu (07/06), KPPN Banjarmasin telah melaksanakan Sosialisasi Rekonsiliasi Tahun 2023, Implementasi PMK 232/PMK.05/2023, Perekaman TKDN, dan Penggunaan TTE pada Aplikasi SAKTI.
Acara ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Banjarmasin dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja terkait Isu-isu strategis selama semester I tahun 2023 yang harus diselesaikan dan diimplementasikan segera.
#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
Selamat pagi, Sobat #InTress
Sampai dengan bulan Februari 2023, APBN telah menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada periode yang sama tahun lalu. APBN tetap responsif dan fleksibel untuk melindungi masyarakat dari berbagai guncangan. Kondisi ekonomi global yang mengakibatkan ketidakpastian membuat pemerintah tetap waspada dan melakukan mitigasi risiko dengan APBN sebagai instrumennya.
Simak realisasi APBN sampai dengan bulan Februari 2023.
#DJPbHAnDAL #APBNKiTa #ManfaatAPBN #APBNuntukRakyat