Artiker:Peran RPD Halaman III DIPA dalam Meningkatkan Ketepatan dan Ketertiban Perencanaan APBN

Oleh : Abi Dzar Ghiffari
Fungsional PTPN Mahir KPPN Banjarmasin

Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dikenal dokumen kunci dengan nama Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang dikenal dengan DIPA. DIPA adalah dokumen resmi yang disusun oleh kementerian/lembaga (K/L) dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja negara.

Secara umum, pada awal tahun anggaran, satuan kerja telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana. Pada halaman III DIPA tercantum informasi rencana penarikan dan penerimaan dana satker selama satu tahun yang dijabarkan secara bulanan sehingga data awal sebagai Rencana Penarikan Dana (RPD) pada tahun anggaran berkenaan masih dalam angka rupiah yang sama setiap bulan, yaitu jumlah anggaran yang dikelola dibagi 12 . Maka setelah menerima DIPA, satker perlu melakukan reviu dan menyusun jadwal pengadaan/ kegiatan. Apabila berdasarkan reviu perlu dilakukan pergeseran anggaran maupun kegiatan, maka selanjutnya mengajukan revisi anggaran dan penyesuaian rencana pencairan dana. Melalui pengajuan revisi, diharapkan deviasi halaman III DIPA dapat diperkecil, yang artinya bahwa pelaksanaan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Ada  dua  jenis  RPD,  yaitu  RPD bulanan  dan RPD harian. Pada  halaman  III DIPA  terdapat  rencana  yang disebut  RPD  Bulanan  yang  menguraikan  bagaimana kebutuhan anggaran bulanan satker selama satu tahun. Sementara  itu,  rencana  penarikan  dana  harian satker, yang   mencakup   tanggal   penarikan   dana,   kategori pengeluaran,   dan   jumlah   nominal   penarikan   dana, tertuang  dalam  RPD  Harian.  Dalam  menyusun  RPD Bulanan,   harus   memperhitungkan   target   penarikan dana  yang  ingin  dicapai  serta  analisisnya. Sementara itu,   dalam   penyusunan   RPD   Harian   menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan mempertimbangkan rencana pelaksanaan  kegiatan  dan  pengeluaran  yang  hendak dilakukan   sesuai   dengan   perencanaan   yang   telah disusun  dalam  RPD  Bulanan.  RPD  Harian  merupakan alat kendali penjadwalan kegiatan dan pembiayaannya,   sekaligus   sebagai   alat   monitoring pelaksanaan kegiatan dan pembiayaannya. Berdasarkan   Perdirjen   Perbendaharaan   Nomor PER-4/PB/2021,  satuan kerja dapat  melakukan  revisi  RPD Bulanan dan  menyampaikan  revisi  tersebut  kepada Kanwil DJPb paling lambat pada hari kerja ke sepuluh di  bulan  Februari  untuk  triwulan  I,  sedangkan  untuk triwulan  II  pemutakhiran  dilakukan  pada  bulan  April, triwulan III pada bulan Juli dan triwulan IV pada bulan Oktober.

RPD Halaman III DIPA adalah jembatan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kas negara.
Tanpa RPD yang baik, APBN bisa sulit dijalankan secara efisien dan kas negara berisiko dikelola secara tidak optimal. RPD menunjukkan kapan dan berapa besar dana akan ditarik oleh satuan kerja (satker) tiap bulan sehingga data ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk menyusun proyeksi arus kas dan Membantu pemerintah menjaga ketersediaan dana di Kas Umum Negara (KUN) agar sesuai dengan waktu kebutuhan belanja. Tanpa RPD yang akurat, negara bisa kekurangan kas saat belanja diperlukan, atau kelebihan kas saat tidak ada penarikan dana, menghindari penumpukan dana di rekening satuan kerja atau pembayaran mendadak menjelang akhir tahun anggaran. Kementerian Keuangan menggunakan data RPD untuk menyusun rencana kas harian dan ramalan kas bulanan yang penting untuk menjaga likuiditas pemerintah dan stabilitas fiskal.

Berikut data historis deviasi RPD Halaman III DIPA (selisih antara realisasi dan rencana penarikan dana per bulan) yang mencerminkan agilitas APBN dalam penyiapan kas negara sebelum dan setelah penerapan rinci RPD bulanan:

📈 Data Historis Deviasi RPD (Akurasi Bulanan)

Sebelum 2018 Rencana dana masih sederhana (pembagian rata-rata tanpa pertimbangan jadwal kegiatan). Deviasi tinggi (~8 %) menandakan kas negara tidak optimal: ada kekosongan kas saat dibutuhkan dan dana idle saat tidak diperlukan.

Penerapan perubahan 2019, Satker mulai melakukan revisi rutin per triwulan dan mengikuti jadwal kegiatan riil. Dampaknya luar biasa: deviasi turun drastis ke ~1,82 %, menandakan perencanaan dana lebih presisi dan APBN lebih responsive.

Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) merupakan instrumen penting dalam sistem penganggaran negara. RPD ini menyajikan proyeksi penarikan dana setiap bulan selama tahun anggaran berjalan, berdasarkan kebutuhan riil dari masing-masing satuan kerja (satker).

Dapat disimpulkan dengan adanya RPD Halaman III DIPA, pemerintah dapat:

1. Mengatur Arus Kas Negara Secara Lebih Baik
   RPD membantu Kementerian Keuangan dalam menyusun proyeksi arus kas negara, sehingga pencairan dana bisa disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan riil belanja negara.
2. Meningkatkan Akurasi Perencanaan APBN
   Data RPD yang disusun secara realistis mencerminkan kebutuhan belanja bulanan. Hal ini meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.
3. Mendorong Ketertiban dalam Eksekusi Anggaran
   Dengan jadwal penarikan dana yang telah direncanakan, satker terdorong untuk menyesuaikan kegiatan dan pengadaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, mengurangi risiko penumpukan belanja di akhir tahun.
4. Menjadi Dasar Perhitungan Kinerja Fiskal
   Realisasi anggaran dibandingkan dengan RPD dapat menjadi indikator ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh satker.

Beberapa Strategi optimalisasi Halaman III DIPA untuk Nilai IKPA Satker Maksimal diantaranya Gunakan jadwal pelaksanaan kegiatan riil sebagai dasar menyusun RPD (bukan hanya membagi pagu 12 bulan), Lakukan pemutakhiran RPD sebelum awal triwulan (sesuai jadwal DJPb), Analisis realisasi tahun lalu;lihat bulan-bulan dengan penyerapan tinggi/rendah. Gunakan tren tersebut untuk merancang RPD yang lebih akurat. Gunakan Aplikasi Online Monitoring DJPb (OM-SPAN), , untuk Cek status realisasi vs RPD setiap bulannya.

Oleh : Abi Dzar Ghiffari
Fungsional PTPN Mahir KPPN Banjarmasin

Dalam upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik, dibutuhkan laporan keuangan terpercaya yang diharapkan mendapat penilaian positif dari badan pengawas serta masyarakat. Tanggung jawab dalam laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, mensyaratkan bahwa entitas pemerintah harus mencatat transaksi dari kegiatan pemerintahan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan kewajiban pencatatan tersebut, instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya memerlukan laporan akuntansi, baik sebagai landasan untuk analisis maupun untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta pengelolaan keuangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Peraturan tersebut disebutkan terdapat dua jenis SAP, yaitu SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas.

Aset merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan. Aset tetap adalah aspek yang sangat berarti bagi aset pemerintah karena memiliki nilai besar dalam laporan keuangan. Jika pemerintah tidak mempunyai aset tetap, ada kemungkinan besar seluruh rencana dan pelaksanaannya tidak bisa terwujud. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan populasi penduduk yang sangat besar, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pelayanannya. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah harus memiliki aset tetap untuk mendukung semua proses organisasi di masa mendatang.

Dengan adanya kewajiban bagi institusi pemerintah untuk melaporkan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, setiap langkah dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, sampai dengan Pengungkapan Aset Tetap.

A. Pengakuan Aset Tetap di KPPN Banjarmasin

Sebuah aset tetap di KPPN Banjarmasin diakui jika sudah memenuhi kriteria sebagai aset tetap, yaitu; berbentuk fisik, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara tepat dan digunakan pemerintah maupun untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap yang didapat oleh KPPN Banjarmasin diakui setelah menerima Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Selain itu, pencatatan aset tetap di KPPN Banjarmasin dilakukan berdasarkan satuan minimum kapitalisasi.

B. Pengukuran Aset Tetap pada KPPN Banjarmasin

Nilai aset tetap di KPPN Banjarmasin ditampilkan dengan dasar harga perolehan atau nilai wajar. Perolehan aset tetap di KPPN Banjarmasin mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Ini termasuk harga beli aset tetap, biaya transportasi, PPN dan PPh, serta biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap.
Untuk aset yang dibangun secara mandiri, biaya perolehan meliputi biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya listrik, dan semua biaya lain-lain yang terkait dengan pembangunan aset tetap itu.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan pada aset tetap KPPN Banjarmasin tidak berlaku untuk tanah, konstruksi yang sedang berlangsung, dan komponen aset tetap yang dinyatakan hilang menurut dokumen yang valid atau yang dalam kondisi sangat rusak dan/atau usang yang telah diajukan kepada Pengelola Barang dengan tujuan selanjutnya dilakukan penghapusan.

Proses penyusutan aset tetap dilakukan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Setiap daftar penyusutan dihitung secara otomatis dalam aplikasi itu. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan pada akhir setiap semester tanpa mempertimbangkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan menerapkan metode garis lurus, yang berarti nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi secara merata setiap semester dalam periode masa manfaat. Masa manfaat aset tetap di KPPN Banjarmasin ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK. 06/2013 mengenai Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa aset tetap pada lembaga pemerintah pusat.

Saldo akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah minus Rp. 7.856.640.696 dan minus Rp. 8.962.446.952. Berikut adalah rincian akumulasi penyusutan aset tetap pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 di KPPN Banjarmasin. 

Tabel 2. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022-2023

 Sumber : Laporan Penyusutan KPPN Banjarmasin TA 2023

C. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap pada KPPN Banjarmasin

Pada KPPN Banjarmasin, aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan pemerintahan disebabkan oleh beberapa hal, seperti sudah usang, tidak lagi relevan, tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, rusak parah, tidak cocok dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau telah melewati masa manfaatnya, sehingga akan dipindahkan ke jenis aset lain dalam kategori yang berbeda.

Untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan secara permanen, KPPN Banjarmasin akan mengajukan permohonan penghapusan kepada Sekretariat DJPb atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Jika permohonan penghapusan diterima, maka aset tersebut akan dihapus dari neraca dan dicantumkan dalam CALK.

Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan Kuasa Pengguna Barang KPPN Banjarmasin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp420.096.551 Angka ini terdiri dari saldo awal sebanyak 712 unit dengan nilai Rp. 10.718.128.367,000, mutasi tambah sejumlah 102 unit dengan nilai Rp 1.059.252.358, dan mutasi kurang sebanyak 135 unit dengan nilai Rp.999.410.541,000. Total Akumulasi Penyusutan adalah Rp. 829.235.345..

Tabel 3. Rincian Aset BMN Yang Dihentikan Penggunannya Dari Operasional Pemerintah Pada KPPN Banjarmasin

Sumber : Laporan CALK.BMN KPPN Banjarmasin 2022

Analisis Deviasi Halaman III DIPA 

Oleh : Pandu Hizbul Wathan
Fungsional PTPN Penyelia KPPN Banjarmasin

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tanggung jawab merupakan kewenangan satuan kerja untuk memastikan pelaksanaan anggaran dijalankan dengan optimal. Idealnya, apabila satker mampu dengan sungguh-sungguh memenuhi indikator-indikator pelaksanaan anggaran, niscaya akan mampu menjawab persoalan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang selama ini sering dipertanyakan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai alat ukur pelaksanaan anggaran.  

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2025 terdapat 7(tujuh) indikator penilaian yaitu a). revisi DIPA;b). deviasi halaman III DIPA;c). penyerapan anggaran;d). belanja kontraktual;e). penyelesaian tagihan;f). pengelolaan UP dan TUP; dan g). capaian output.

Secara umum, indikator selain deviasi Hal III DIPA berdasarkan data OMSPAN yang ditarik sd bulan Juni 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik.  Indikator ini masih menjadi persoalan sekaligus tantangan besar  bagi satker di wilayah KPPN Banjarmasin.

Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kuantitatif yang mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan, sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA, dengan realisasi anggaran satker.

Halaman III DIPA merupakan dokumen perencanaan yang merinci alokasi dana yang akan dibelanjakan setiap bulan untuk setiap jenis belanja belanja pegawai, barang, modal, dan lain-lain) dalam satu tahun anggaran. Deviasi dihitung sebagai selisih antara rencana dan realisasi, baik dalam bentuk deviasi positif (realisasi melebihi rencana) maupun negatif (realisasi di bawah rencana).

Batas toleransi deviasi ditetapkan sebesar 5% per jenis belanja setiap bulan. Deviasi di luar ambang batas ini mengindikasikan rendahnya kualitas atas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang berdampak pada penilaian IKPA.

Pada tahun anggaran 2024, bobot indikator ini dalam IKPA meningkat dari 10% menjadi 15%, menandakan prioritasnya yang lebih tinggi untuk tingkat akurasi antara konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Faktor Penyebab Tingginya Deviasi

Berdasarkan analisis kinerja anggaran di wilayah KPPN Banjarmasin, Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator yang paling sulit dicapai secara optimal oleh banyak satker. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tantangan ini meliputi:

• Rencana Penarikan Dana(RPD)

RPD sering kali dibuat dengan tanpa dukungan analisis kebutuhan dana yang komprehensif. Demikian juga RPD dibuat tanpa melihat antara jadwal kegiatan dan proyeksi penarikan dana serta lemahnya mitigasi terhadap perubahan rencana kegiatan menjadi penyebab utama deviasi.

Solusinya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPD Hal III, yaitu : 1). Memperhitungkan sisa pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana sampai dengan akhir TA. 2) RPD dijadikan patokan

sebagai pagu bulanan.3). Menjaga akurasi dan konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Hal III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%. 4). Memperhitungkan sisa anggaran yang diproyeksikan tidak akan diserap dan/atau blokir sampai dengan akhir tahun sebagai RPD pada bulan Desember. 5). K/L agar menjadikan pemutakhiran RPD Hal III DIPA sebagai bagian

dari pengajuan usulan Revisi DIPA secara terpusat oleh Eselon I K/L terkait, sehingga pemutakhiran RPD Hal III DIPA tidak perlu dilakukan kembali pada level Satker.

• Pemutakhiran RPD

Sebenarnya satker diberikan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran RPD yang bisa dilakukan setiap awal triwulan, yang sayangnya sering dilewatkan. Adapun ketentuan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh:

1. bulan Februari untuk triwulan I;
2. bulan April untuk triwulan II;
3. bulan Juli untuk triwulan III; dan
4. bulan Oktober untuk triwulan IV

• Faktor Eksternal dan Internal

Faktor eksternal, seperti perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L seperti contoh terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025, terkait efisiensi anggaran. Atau terbitnya regulasi yang menyebabkan alokasi anggaran bertambah.

Faktor internal seperti jadwal revisi yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon I atau K/L satuan kerja yang berbenturan dengan jadwal revisi Halaman III DIPA. Selain itu adanya keterlambatan dalam proses pengadaan, atau hambatan teknis di lapangan, memengaruhi realisasi anggaran turut berperan mempengaruhi indikator ini.

• Kompleksitas, Heterogenitas, dan Karakteristik Satker

Variasi dalam skala pagu anggaran, kompleksitas kegiatan, dan karakteristik satker turut berperan terciptanya deviasi. Persoalan-persoalan tersebut menyebabkan tantangan yang berbeda-beda dalam menyusun RPD yang akurat, terutama pada satker dengan kegiatan berskala besar atau bersifat insidental/mendadak.

Deviasi Halaman III DIPA satker wilayah kerja KPPN Banjarmasin memiliki tren fluktuasi dimana pada tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup dalam. Data tahun 2021 ke 2022 mengalami  penurunan (↓ 10,87 poin), dan 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar (↓ 4,28 poin).

Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang membaik dengan peningkatan sebesar (↑ 14,62 poin) dibandingkan dengan tahun 2023 dengan skor 85,92. Namun demikian, sampai dengan Juni 2025 sedikit mengalami penurunan sebesar (↓ 1,41 poin).

Skor deviasi yang terjadi pada kurun waktu tersebut apabila dibandingkan dengan beberapa indikator IKPA yang lain (Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output) masih tetap yang terendah.

Berikut ini adalah capaian rata-rata 7 indikator IKPA pada Periode TA 2022 - 2024 dan s.d Juni 2025 (sumber: Online Monitoring SPAN) :

(sumber : Online Monitoring SPAN data ditarik 25/07/2025. Tahun 2025 data sd Juni 2025)

Berdasar data tabel di atas, nilai Deviasi Halaman III DIPA satker wilayah kerja KPPN Banjarmasin dari tahun 2022 - 2024 dan s.d Juni 2025, terlihat masih menjadi indikator dengan rata-rata skor terkecil yang menjadi dasar penghitungan nilai akhir IKPA satker.

Strategi Optimalisasi Skor Deviasi Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator yang paling menantang bagi satker di wilayah KPPN Banjarmasin karena menuntut tingkat akurasi yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tantangan ini perlu dijawab dengan mitigasi dan tindakan kongkrit.  Untuk mengatasi tantangan Deviasi Halaman III DIPA, satker di wilayah KPPN Banjarmasin dapat mengimplementasikan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Proses Perencanaan RPD

Analisis kebutuhan dana yang terintegrasi dengan jadwal kegiatan bisa dilakukan dalam tahap awal oleh satker. Selanjutnya melakukan reviu berkala terhadap rencana kegiatan setiap triwulan. Tujuannya meminimalkan risiko penyimpangan. Langkah berikutnya terus berkoordinasi internal satker (bagian perencanaan dan pembayaran) bersama dengan KPPN Banjarmasin.

2. Pemanfaatan Periode Revisi RPD

Periode revisi DIPA perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menyesuaikan rencana dengan dinamika pelaksanaan kegiatan. Selain itu satker agar memastikan revisi dilakukan secara tepat waktu dan efektif koordinasi dan komunikasi lintas antara KPPN Banjarmasin dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) perlu intens dilakukan.

3. Pengelolaan Uang Persediaan

Uang Persediaan (UP) perlu diatur sedemikian rupa dan menyelaraskan antara pencairan APBN melalui mekanisme UP ataupun SPM-LS (langsung) agar dapat diketahui besaran UP yang idela untuk operasional kegiatan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi risiko deviasi.

4. Peningkatan Kompetensi SDM

SDM memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi. Upgrading dan upskilling pejabat pengelola perbendaharaan satker. Kepatuhan terhadap SOP juga mutlak dilakukan, dan tidak menutup ruang perbaikan. Kemampuan pengelola keuangan yang mumpuni menjadi salah satu cara mengurangi tingginya deviasi.

Sebagai akhir dari tulisan ini disampaikan kembali langkah-langkah pemutakhiran RPD Halaman III DIPA yang bisa dilakukan :

1. Identifikasikan dan hitung target nominal penyerapan anggaran triwulan berkenaan.
2. Konsolidasikan sisa pagu anggaran per jenis belanja dan per sumber dana.
3. Hitung sisa pagu efektif yang dapat dibelanjakan pada triwulan berkenaan.
4. Utamakan RPD atas sisa pagu anggaran neto/efektif (mengesampingkan pagu blokir).
5. Identifikasi dan prioritaskan RPD untuk belanja kontraktual, termasuk rencana pembayaran kontrak yang akan jatuh tempo.
6. Susun RPD untuk belanjabelanja operasional yang bersifat rutin (kegiatan regular)
7. Susun RPD atas kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berkenaan (kegiatan adhoc)
8. Eksekusi kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selamat Pagi kawan 045.
KPPN Banjarmasin berhasil memperoleh hasil Indeks Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan sebesar 3,82 (skala 4) dan hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada KPPN Banjarmasin sebesar 3,92 (skala 4).

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kontribusi dari seluruh stakeholder. Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan berprinsip integritas.

#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
#DJPbBerintegritas

Klik panah untuk melihat strategi organisasi KPPN Banjarmasin 2025 secara lengkap