Pada tanggal 20 Agustus 2024, KPPN Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid melalui zoom dan offline bertempat pada Lecture Theatre Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja, Kepala BPKAD Pemerintah Daerah, Pimpinan Penyalur Pembiayaan UMi, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Direktur Pihak Ketiga/Rekanan.

Pada kesempatan kali ini, Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Fanny Fariyanto menyampaikan perkembangan Kinerja APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Semester I tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan penyampaian materi layanan KPPN Banjarmasin dan penegasan layanan tanpa biaya dan antigratifikasi serta diskusi yang dipimpin oleh Kepala KPPN Banjarmasin.

Selanjutnya, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sampai dengan periode Semester I Tahun 2024, Piagam Penghargaan diberikan kepada 75 pemenang yang terdiri dari 18 kategori penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada mitra KPPN Banjarmasin yang telah memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL
#InTress
#DJPbBerintegritas

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi beserta Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Fanny Fariyanto melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Bupati Banjar, Bapak Saidi Mansyur dan Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Bapak Achamad Zulyadaini di Rumah Dinas Bupati Banjar pada Selasa (23/4). Dalam kunjungan tersebut, Bapak Syafriadi menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan kinerja fiskal pada Kabupaten Banjar termasuk Dana Transfer ke Daerah.

“Pada hari ini kami, Kanwil DJPb Provinsi Kalsel beserta KPPN Banjarmasin melakukan audiensi dengan Bapak Bupati dan Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar untuk semakin mempererat sinergi dan mendorong agar pelaksanaan APBN dalam hal ini Transfer ke Daerah dan juga APBD di Kabupaten Banjar dapat semakin baik”, ujar Bapak Syafriadi.

Pada tahun 2023, Kabupaten Banjar berhasil merealisasikan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp2,21 triliun atau sebesar 99,35% dari pagu sebesar Rp2,23 triliun. Dana tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil yang telah direalisasikan sebesar Rp918,57 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp720,93 miliar, DAK Fisik sebesar Rp118,71 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp228,21 miliar, Dana Desa sebesar Rp222,58 miliar, dan Insentif Fiskal sebesar Rp5,67 miliar.

Untuk tahun ini, Kabupaten Banjar memperoleh pagu Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp2,18 triliun belum termasuk pagu tambahan dana desa dan insentif fiskal yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan menyesuaikan kinerja dari pemerintah daerah. Sampai dengan audiensi tersebut dilaksanakan, anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 31,92% atau senilai Rp695,90 miliar yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp210,24 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp331,09 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp43,71 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp110,86 miliar.

Selain itu, Bapak Syafriadi juga menyampaikan terkait perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan UMi lingkup Kabupaten Banjar. KUR dan Pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan pemerintah yang didesain khusus untuk para pelaku UMKM. Sampai dengan 21 April 2024, penyaluran KUR pada Kabupaten Banjar telah mencapai Rp90,32 miliar kepada 1.735 debitur. Pencapaian ini membawa Kabupaten Banjar ke posisi terbesar ke-3 untuk penyaluran KUR se-Kalimantan Selatan. Sedangkan Pembiayaan UMi telah mencapai Rp0,40 miliar kepada 84 debitur.

“Selain itu kami juga mendorong agar Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan UMi pada Kabupaten Banjar semakin akseleratif. Dengan adanya pembiayaan tersebut bisa mendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Banjar”, tambah Bapak Syafriadi.

Pada kesempatan itu pula, Bapak Syafriadi dan Bapak Fanny Fariyanto menyampaikan penghargaan kepada Kabupaten Banjar sebagai Terbaik I Response Rate Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Penyaluran Dana Desa Terbaik Tahun 2023 lingkup KPPN Banjarmasin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Banjar atas konsistensinya dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada kami sebelum batas waktu penyampaian. Selain itu, dari KPPN Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banjar atas kinerja dalam pengelolaan Dana Desa terbaik tahun 2023. Selain itu, kami harapkan Kabupaten Banjar dapat menjadi pemerintah daerah yang tuntas pertama kali dalam hal penyaluran Dana Desa tahun 2024 se-Indonesia. Potensi ini sangat besar, sehingga kami akan menjalin koordinasi dengan Pemda dan DPMD agar harapan ini bisa terwujud”, tutup Bapak Syafriadi.

BANJARMASIN – KPPN Banjarmasin baru saja mengadakan rapat koordinasi dan pemberian penghargaan kepada mitra kerjanya selama tahun 2023. Acara ini dilaksanakan secara daring pada Selasa (27/2) dan dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur UMi mitra KPPN Banjarmasin. Acara dibuka dengan keynote speech dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja KPPN Banjarmasin yang telah memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan anggaran pada tahun 2023, sehingga secara total dari pagu sebesar Rp18,64 triliun dapat direalisasikan sebesar 98,77% atau sebesar Rp18,41 triliun. Nilai ini berada diatas ekpektasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden, bahwa anggaran tahun 2023 diharapkan dapat diserap minimal 95%. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu sekalian”, jelas Bapak Syafriadi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 serta strategi akselerasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 oleh Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro. Bapak Tri menyampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 diantaranya penyerapan anggaran, penyaluran transfer ke daerah, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, digitalisasi pembayaran, dan pencairan tagihan.

“Kami harapkan seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan seluruh digitalisasi pembayaran diantaranya Digipay, Kartu Kredit Pemerintah, dan Cash Managemenet System. Digitalisasi pembayaran memberikan beberapa kemudahan diantaranya mekanisme pembayaran yang simple dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran secara cash/tunai. Kami harapkan di tahun 2024 ini, satuan kerja dapat segera membuat action plan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan transaksi menggunakan digitalisasi pembayaran ini. Jika terdapat kendala, kami siap untuk mendampingi Bapak/Ibu sekalian”, jelas Bapak Tri.

Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran juga memberikan testimoni dan harapan kepada KPPN Banjarmasin dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja. Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan testimoni dan harapan diantaranya dr. Dames Indralaga, Kepala Rumah Sakit TK III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin, Bapak Husnan Tajrie, Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, dan Ibu Sri Murjiati, Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarbaru.

“Kami merupakan satker baru sejak tahun 2023. Sebagai satker baru dan satker PNBP, tentunya terdapat tantangan dan kerumitan tersendiri, namun demikian berkat bimbingan dan arahan dari KPPN Banjarmasin, kami dapat melaksanakan tugas kami dalam pengelolaan anggaran dengan baik tanpa masalah yang berarti”, ungkap dr. Dames Indralaga.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang penghargaan. KPPN Banjarmasin memberikan sejumlah 25 kategori penghargaan kepada satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur UMi mitra kerjanya. Beberapa kategori penghargaan yang diberikan diantaranya : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan, Bendahara, Operator, Kuasa Pengguna Anggaran, Digipay, Pembiayaan UMi, Penyaluran DAK Fisik, Penyaluran Dana Desa, dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat mitra kerja dalam melaksanakan anggaran sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja anggaran yang optimal.

“Saya mengucapkan selamat atas capaian dan prestasi Bapak/Ibu sekalian yang luar biasa pada tahun 2023. Secara umum kami menilai bahwa kinerja dari seluruh satker telah terjadi peningkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu bagi Bapak/Ibu sekalian untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang”, tutup Bapak Tri. [SNI]

Kepala KPPN Banjarmasin menghadiri undangan Sekda Kabupaten Barito Kuala terkait Kunjungan Kerja Pemkot Banjarbaru ke Pemkab Barito Kuala. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pembahasan kerja sama daerah antara Pemkab Barito Kuala dan Pemkot Banjarbaru dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Lebih jelasnya, kesepakatan kerja sama tersebut sebagai upaya untuk penanggulangan dampak inflasi dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan serta mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarbaru.

#KementerianKeuangan
#DitjenPerbendaharaan
#KanwilDJPbProvKalsel
#KPPNBanjarmasin
#DJPbHAnDAL

#InTress
#DJPbBerintegritas

BANJARMASIN – Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro melakukan audiensi dengan Pj. Bupati Barito Kuala, Bapak Mujiyat di Rumah Dinas Bupati Barito Kuala pada Senin (19/2). Dalam kunjungan tersebut, Bapak Tri menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan kinerja pengelolaan APBN di wilayah Kabupaten Barito Kuala, termasuk pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.

Pada tahun 2023, Kabupaten Barito Kuala berhasil merealisasikan dana transfer ke daerah sebanyak Rp1,51 triliun atau sebesar 99,68% dari pagu anggaran. Dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum telah direalisasikan sebesar Rp552,68 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp526,71 miliar, DAK Fisik sebesar Rp92,80 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp178,44 miliar, Dana Desa sebesar Rp155,01 miliar, dan Insetif Fiskal sebesar Rp5,80 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 ini, Kabupaten Barito Kuala memperoleh pagu dana transfer ke daerah  sebesar Rp1,41 triliun belum termasuk pagu tambahan dana desa dan insentif fiskal yang akan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan menyesuaikan kinerja dari pemerintah daerah. Sampai dengan audiensi tersebut dilaksanakan, anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 13,62% atau senilai Rp192,44 miliar yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp78,92 miliar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp70,7 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp23,16 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp19,65 miliar.

“Pelaksanaan dana transfer ke daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 telah berjalan cukup baik dengan capaian yang baik pula. Kami harapkan pelaksanaan dana transfer ke daerah tahun ini dapat berjalan dengan lancar diikuti dengan penyerapan yang lebih baik dan optimal terutama untuk penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Untuk menjamin kelancaran tersebut, kami harapkan pemerintah daerah dapat segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan serta menatausahakan dokumen persyaratan penyaluran dengan baik agar tidak menghambat pelaksanaan penyaluran”, ungkap Bapak Tri.

Bapak Mujiyat beserta Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala, Bapak Wiwien Masruri menerima dengan baik kunjungan dari KPPN Banjarmasin tersebut.

“Kami akan mendukung penuh seluruh proses penyaluran dana transfer ke daerah pada Kabupaten Barito Kuala, tentunya dengan sinergi bersama Bapak/Ibu KPPN Banjarmasin. Yang kurang pada tahun kemarin menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya”, tutup Bapak Mujiyat. [SNI]