Belanja Kementerian / Lembaga
Pelaksanaan APBN mulai memasuki tahapan akhir tahun anggaran di bulan Oktober, Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 telah diresmikan dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 8 tahun 2022, dalam peraturan ini diatur berbagai hal terkait pelaksanaan APBN khusus untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2022.
Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai batas waktu penyampaian dokumen, baik itu data kontrak maupun SPM, dan mekanisme dispensasi jika penyampaiannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Selama bulan Oktober terdapat 1 kali penyampaian data kontrak yang terlambat dan membutuhkan dispensasi.
Dari sisi realisasi belanja, sampai dengan bulan Oktober 2022 mencapai Rp. 601.05 miliar atau 75.65% dari total pagu belanja K/L sejumlah Rp. 792 miliar (tidak termasuk DAK Fisik dan Dana Desa). Jumlah ini meningkat sebesar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nilai belanja Rp. 524 miliar.
Jumlah realisasi terbesar terdapat pada jenis belanja pegawai yakni sebesar Rp. 314,6 miliar atau sebesar 81%, sedangkan secara persentase belanja terendah terdapat pada belanja barang yakni sebesar 67.62% dengan nominal belanja Rp. 216.6 miliar. Realisasi per jenis belanja dapat ditampilkan sebagai berikut:
Beberapa kegiatan terkait belanja barang yang sempat terhambat di bulan sebelumnya telah mulai dilaksanakan (satker Kantah, BPS, dan KPU Banyuwangi). Data satker dengan realisasi belanja barang terendah sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah seperti berikut:
Dari data tersebut secara rata-rata 5 satker realisasinya tersebut telah meningkat sebesar 10.54%, peningkatan terbesar pada satker BPS Banyuwangi sebesar 22.55%. Untuk rencana realisasi bulan November dan Desember seluruh satker telah menyusun proyeksi bulanan, diharapkan realisasi sampai dengan akhir tahun dapat memeenuhi target dan proyeksi yang telah disusun, KPPN Banyuwangi juga meningkatkan monitoring, dan terus memantau berbagai hal terkait Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2022.
Penyaluran DFDD
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui KPPN Banyuwangi ke Pemda Kabupaten Banyuwangi sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp471,07 Miliar atau 92,92% dari Alokasi Pagu TA 2022 sebesar Rp506,98 Miliar. Penyaluran DAK Fisik Kabupaten Banyuwangi sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp56,47 miliar atau 72,84% dari Alokasi Pagu Rp77,53 miliar. Berdasarkan persentasenya, penyaluran tertinggi pada Bidang Lingkungan Hidup sedangkan penyaluran terendah pada Bidang Kesehatan dan KB. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran DAK Fisik:
- Batas waktu pengajuan penyaluran:
- Pengajuan Tahap II DAK Fisik adalah 21 Oktober 2022
- Pengajuan Tahap III DAK Fisik dan Pengajuan DAK Fisik Sekaligus atas Rekomendasi K/L Teknis TA 2022 adalah tanggal 15 Desember 2022
- Sebelum penyaluran DAK Fisik Tahap II, harus dipastikan kontrak telah diinput seluruhnya pada subbidang berkenaan (khusus pada dana yang penyalurannya dilakukan secara bertahap). Setelah salur tahap II, kontrak tidak dapat dilakukan perubahan dan/atau perekaman baru.
- Untuk Daftar kontrak Berita Acara Serah Terima (BAST) yang disampaikan di setiap batch penyaluran DAK Fisik Sekaligus atas Rekomendasi K/L merupakan daftar BAST termutakhir. Data BAST yang sudah yang sudah dimintakan penyalurannya sudah bersifat final dan tidak dapat dilakukan perubahan.
- KPPN berharap pihak Pemda, dalam hal ini BPKAD, OPD dan APIP untuk meningkatkan kontribusinya dalam percepatan pengajuan persyaratan penyaluran DAK Fisik
Penyaluran DAK Non Fisik Kabupaten Banyuwangi berupa BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dilakukan oleh KPPN berdasarkan data rekomendasi sekolah-sekolah yang layak salur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp201,07 Miliar atau 96,79% dari Alokasi Pagu TA 2022 sebesar Rp207,74 Miliar.
