Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah perubahan yang kita tunggu.”Kutipan legendaris Barrack Obama ini kembali menggema dalam forum Intimacy Duta Transformasi Kelembagaan, yang digelar oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb, pada 8 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, para Duta Transformasi dari berbagai satuan kerja diajak memperkuat semangat perubahan, memperdalam pemahaman tentang arah reformasi kelembagaan, serta memperkuat kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan Satu. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan: “Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah role model di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan sejati dimulai bukan dari sistem, tetapi dari manusia yang menghidupinya.
Transformasi: Dari Konsep Menjadi Gerakan
Transformasi kelembagaan bukan sekadar pembaruan struktur, tetapi perjalanan panjang menuju organisasi yang adaptif, modern, dan unggul di tingkat dunia. Tujuan besarnya mencakup: Penyelarasan struktur organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perbaikan proses bisnis dan tata kelola, Modernisasi kebijakan dan sistem keuangan negara, serta Peningkatan kualitas layanan publik. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan efisiensi, kemajuan teknologi digital, hingga tantangan pascapandemi mendorong Kemenkeu untuk terus berinovasi. Organisasi yang kuat adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan, itulah semangat dasar yang membentuk program Transformasi Kelembagaan ini. Inisiatif Strategis: Langkah Nyata Menuju Kemenkeu Unggul, Dalam perjalanan reformasi birokrasi, Inisiatif Strategis (IS) menjadi peta jalan perubahan. Tahun 2025, Kementerian Keuangan menegaskan arah baru melalui KMK Nomor 132 Tahun 2025 dengan tiga tema utama: Tema Penerimaan – penguatan tata kelola dan optimalisasi penerimaan negara, Tema Belanja, PKNR, dan Fiskal – efisiensi alokasi APBN untuk mendukung visi nasional, dan Tema Sentral – modernisasi layanan publik dan tata kelola perbendaharaan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting sebagai Unit Implementasi Core (UIC) pada berbagai IS strategis, seperti: Modern Treasury dan Payment Gateway BUN, Penguatan peran Special Mission Vehicle (SMV), Strategic Diamond untuk pelaporan real-time, dan Modernisasi Layanan berbasis digital. Capaian kinerja menunjukkan progres positif: hingga Maret 2025, realisasi IKU DJPb mencapai 32,42%, melampaui target kuartal pertama sebesar 20%. Duta Transformasi: Penggerak, Penghubung, dan Penyelaras, Siapa mereka? Duta Transformasi Kelembagaan adalah insan-insan terpilih yang menjadi motor penggerak perubahan di setiap unit kerja. Mereka adalah katalisator yang menyalakan semangat reformasi birokrasi di level paling dekat dengan pegawai. Perannya mencakup: Katalisator: mempercepat terjadinya perubahan positif, Motivator: menumbuhkan semangat pegawai lain untuk ikut bertransformasi, Mediator: menjembatani komunikasi antara pimpinan dan pegawai, Akselerator: mempercepat implementasi Inisiatif Strategis di lingkungan kerja. Selain itu, para Duta juga bertugas mengumpulkan umpan balik, melakukan sosialisasi nilai perubahan, dan menjadi teladan budaya kerja Kemenkeu yang berintegritas dan adaptif.
PMO dan CTO: Pilar Sinergi Perubahan
Keberhasilan transformasi tidak lepas dari peran dua lembaga utama: Central Transformation Office (CTO) – pengarah kebijakan dan pelaksana koordinasi lintas unit eselon I, Project Management Office (PMO) – pelaksana monitoring, evaluasi, serta pengelolaan kinerja inisiatif strategis di tingkat unit. PMO memastikan setiap program transformasi berjalan selaras, terukur, dan berdampak nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan negara. Melalui rapat reguler, sinkronisasi data, dan dashboard monitoring, PMO menjadi pengawal agar semangat #BerubahButuhKita benar-benar hidup dalam setiap langkah organisasi. Isu Strategis Terkini: Langkah ke Depan Tahun 2025, DJPb terus mendorong inovasi dengan berbagai program unggulan: Pembayaran Terpusat (Common Expenses) melalui Public Procurement Platform (PPP), Pengadaan Sederhana (GovMart) sebagai upaya efisiensi belanja pemerintah, dan Perluasan Sistem Gaji Web Interkoneksi lintas kementerian/lembaga. Program-program ini memperkuat arah digitalisasi, efisiensi, dan kolaborasi yang menjadi ciri khas reformasi birokrasi modern.
