Suasana hangat terasa di Aula KPPN Banyuwangi pada 26 Agustus 2025. Hari itu, KPPN Banyuwangi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) — sebuah momentum penting bagi instansi perbendaharaan di ujung timur Pulau Jawa untuk berdialog, menyerap aspirasi, dan memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. FKP bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan cerminan komitmen KPPN Banyuwangi untuk terus membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Tahun ini, forum tersebut mengangkat semangat “Keuangan Sehat, Mental Kuat Karena Integritas.”
Menyalurkan APBN, Menggerakkan Banyuwangi
Sepanjang tahun 2025, KPPN Banyuwangi memegang peran penting sebagai ujung tombak penyaluran APBN di daerah. Hingga 25 Agustus 2025, tercatat: Belanja Satuan Kerja mencapai Rp446,68 miliar, Dana Transfer Umum sebesar Rp274,34 miliar, dan Dana Transfer Khusus sekitar Rp26,44 miliar. Angka-angka tersebut bukan sekadar data. Di baliknya, ada semangat gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan Banyuwangi. Mulai dari peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan masyarakat, hingga perbaikan infrastruktur desa — semua berjalan melalui koordinasi dan layanan KPPN Banyuwangi yang efisien.
Wajah Baru Layanan Publik
KPPN Banyuwangi kini tampil sebagai kantor pelayanan modern dengan wajah ramah publik. Meski hanya beranggotakan 12 pegawai — terdiri dari 9 pria dan 3 wanita — seluruh personel bekerja solid dengan komposisi pegawai fungsional, pelaksana, dan struktural yang seimbang. Dukungan sarana prasarana yang nyaman dan inklusif juga menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung disambut dengan customer service yang sigap, stakeholder lounge yang elegan, hingga ruang laktasi dan toilet difabel yang menegaskan komitmen terhadap pelayanan inklusif. Tidak ketinggalan, Mini TLC, ruang bermain anak, dan quiet room hadir untuk menambah kenyamanan para pengguna layanan. KPPN Banyuwangi juga menyediakan 14 jenis layanan resmi sesuai KEP-57/PB/2023, dengan jam operasional pukul 08.00–15.00 WIB setiap hari kerja.
Meneguhkan Integritas, Menolak Gratifikasi
Dalam kesempatan FKP 2025, Kepala KPPN Banyuwangi menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas di tengah tugas pelayanan publik. Seluruh pegawai berkomitmen tidak menerima segala bentuk gratifikasi dan menolak segala pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Pesan ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan bahwa “keuangan negara yang sehat hanya bisa dikelola oleh insan berintegritas.” Kebijakan pengendalian gratifikasi ini didukung oleh berbagai dasar hukum, seperti: PMK 227/PMK.09/2021 dan KMK 258/KMK.09/2022, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, PP 94 Tahun 2021, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga integritas pelayanan melalui kanal pengaduan www.wise.kemenkeu.go.id, bila menemukan indikasi pelanggaran atau gratifikasi.
Inovasi Digital, Langkah Menuju Transformasi
Sejalan dengan arah transformasi digital Kementerian Keuangan, KPPN Banyuwangi terus memperkuat layanan berbasis teknologi. Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain:SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), Digipay Satu sebagai platform transaksi digital, Cash Management System, serta Kartu Kredit Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas belanja. Keempat inovasi tersebut menjadi bukti nyata transformasi pengelolaan APBN yang efisien, cepat, dan transparan. Dengan teknologi, proses administrasi semakin ringkas tanpa mengurangi akuntabilitas.
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Meski prestasi banyak dicapai, KPPN Banyuwangi tidak menutup mata terhadap tantangan. Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga semester I tahun 2025, terjadi penurunan kepuasan pada triwulan pertama tahun ini. Faktor penyebabnya antara lain kendala teknis pada aplikasi SAKTI dan penerapan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) yang mempengaruhi kecepatan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Namun, penurunan tersebut menjadi bahan evaluasi berharga untuk memperkuat sistem dan memperbaiki kualitas layanan ke depan. Prinsipnya, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh.
Sinergi Menuju Perbendaharaan Modern
Forum Konsultasi Publik 2025 menjadi bukti bahwa KPPN Banyuwangi tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menyalurkan semangat perubahan. Dengan semangat integritas dan inovasi, seluruh pegawai berkomitmen menjaga amanah pengelolaan keuangan negara dan mempererat sinergi dengan para mitra kerja. Melalui tema “Keuangan Sehat, Mental Kuat Karena Integritas,” KPPN Banyuwangi menegaskan tekadnya untuk menjadi institusi yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkarakter — sebuah role model perbendaharaan yang transparan, melayani, dan dipercaya publik.
