Kegiatan yang dilaksanakan pada 25 Februari 2025, diawal dengan sambutan singkat dan penjelasan tentang kantor KSOP dari Bapak Purgana selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sugeng Winarno, selaku Kepala KPPN Banyuwangi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Bapak Mukhtar Ali Marzuki, selaku Ketua Seksi PDMS KPPN Banyuwangi, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, antara lain pagu dan realisasi belanja dalam 3 tahun terakhir, deviasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta quality assurance pelaksanaan anggaran di Satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi.
Topik bahasan awal yaitu pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Pada tahun 2022 pagu anggaran pegawai menunjukkan relatif stabil tetapi pada tahun 2023 menurun. Sementara itu, pagu anggaran barang dari tahun 2022 sampai 2025 juga relative stabil. Pagu anggaran modal mengalami penurunan pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 tetapi pada tahun 2025 mengalami penurunan kembali meskipun tidak serendah tahun 2022. Realisasi anggaran untuk setiap kategori selalu mendekati pagu yang ditetapkan meskipun pada tahun 2025 masih ada yang belum terealisasi.
Berikutnya yaitu nilai Kinerja Kode Satker 413730 Tahun 2022, 2023, dan 2024. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja 413730 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan selama periode 2022 s/d 2024. Pada tahun 2022 s/d 2024 mengalami kenaikan merus-menerus hingga mencapai nilai 100. Dan Komponen lain seperti deviasi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali dan mencapai nilai 100 setiap bulannya, penyerapan anggaran sudah cukup baik, pengelolaan UP dan TUP mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 di bulan Mei hingga Desember. Namun ada sedikit yakni penyerapan anggaran pada tahun 2022 bulan Februari dan April megalami penurunan hingga mencapai 65,12 dan 67,93.
Topik lainnya diantaranya digitalisasi Pengelolaan Keuangan. Transaksi CMS menunjukkan 6 Transaksi senilai Rp 16.649.871, diikuti oleh transaksi melalui kartu debit 26 Transaksi senilai Rp 54.000.000, dan transaksi teller sebesar 56 Transaksi senilai 86 Rp 3.735.679.554. Selain itu, DIGIPay dan KKP tidak mengalami transaksi sama sekali.
Kegiatan ini merupakan Quality Assurance Pelaksanaan Anggaran Satker, yang menjadi Kerangka acuan untuk Monitoring, Evaluasi, dan Quality Assurance Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja didasarkan pada dua regulasi utama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis dan tata kelola keuangan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme yang digunakan meliputi pertemuan dengan pengelola keuangan, permintaan informasi terkait proses bisnis, serta diskusi dan konsultasi. Data informasi yang diperlukan mencakup pagu dan realisasi anggaran, data pejabat perbendaharaan, tata cara pengelolaan keuangan, serta penggunaan aplikasi KKP, CMS, Digipay, dan pengelolaan rekening serta perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pengelolaan keuangan, analisis permasalahan, dan rekomendasi perbaikan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi dan Kerjasama selalu dapat dijalin guna peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran
.
