Kegiatan yang dilaksanakan pada jumat, 24 Januari 2025ini, diawali dengan sambutan singkat dari Bapak Shoheh selaku Kepala Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sugeng Winarno, selaku Kepala KPPN Banyuwangi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Bapak Mukhtar Ali Marzuki, selaku Ketua Seksi PDMS KPPN Banyuwangi, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, antara lain pagu dan realisasi belanja dalam 3 tahun terakhir, deviasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta quality assurance pelaksanaan anggaran di Satker Pengadilan Agama Banyuwangi.

Topik awal pembahasan yaitu Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022, 2023, dan 2024

Kode Satker: 401369, Pada tahun 2022, pagu anggaran untuk satuan kerja ini mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan batas maksimal sebesar Rp.8,623,597,000 dan realisasinya mencapai 8.586.494.494. dengan Pagu anggaran pegawai menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, pagu anggaran barang relatif stabil, dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 dan sedikit kenaikan pada tahun 2024. Pagu anggaran modal mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan drastis pada tahun 2023, diikuti peningkatan kembali pada tahun 2024, meskipun belum mencapai level tahun 2022. Realisasi anggaran untuk setiap kategori selalu mendekati pagu yang ditetapkan, mengindikasikan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. Sedangkan Kode Satker: 401370, pada kode satker ini, total anggaran untuk belanja barang pada tahun 2022 – 2024 telah digunakan secara optimal, dengan pagu dan realisasi yang hampir mencapai 100%.

Topik berikutnya yaitu Nilai Kinerja Kode Satker 401369 Tahun 2022, 2023, dan 2024. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja (satker) 401369 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, nilai IKPA tercatat sebesar 96,97, kemudian meningkat menjadi 99,15 pada tahun 2023, dan menurun kembali menjadi 96,27 pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai-nilai ini masih tergolong dalam kategori sangat baik.  Selain itu Komponen lain seperti penyerapan anggaran, deviasi dan pengelolahan up dan tup sudah cukup baik. Namun ada sedikit catatan yakni deviasi belanja di bulan maret, rencana 561 jt namun realisasinya sampai dengan 1 miliar. Untuk Nilai Kinerja Kode Satker 401370 Tahun 2022, 2023, dan 2024, menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, nilai IKPA tercatat sebesar 89,47, kemudian meningkat menjadi 95.29 pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan Kembali sebesar 100. Nilai-nilai ini tergolong dalam kategori sangat baik.

Dalam hal Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Transaksi CMS menunjukkan 530 Transaksi senilai 946,180,437, diikuti oleh transaksi melalui teller sebesar 4 Transaksi senilai 86.712.000. Selain itu, DIGIPay juga mencatatkan 243 transaksi senilai 62,708,200, sedangkan KKP kurang maksimal karena masih hanya mencatatkan 6 transaksi saja sebesar 7,150,000. Di sisi lain, kartu debit tidak tercatat melakukan transaksi sama sekali. Kegiatan Quality Assurance Pelaksanaan Anggaran Satker berdasarkan Kerangka acuan untuk Monitoring, Evaluasi, dan Quality Assurance Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja didasarkan pada dua regulasi utama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis dan tata kelola keuangan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme yang digunakan meliputi pertemuan dengan pengelola keuangan, permintaan informasi terkait proses bisnis, serta diskusi dan konsultasi. Data informasi yang diperlukan mencakup pagu dan realisasi anggaran, data pejabat perbendaharaan, tata cara pengelolaan keuangan, serta penggunaan aplikasi KKP, CMS, Digipay, dan pengelolaan rekening serta perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pengelolaan keuangan, analisis permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.