Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, KPPN Biak pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 telah mengikuti kegiatan pelaksanaan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2020 tingkat nasional. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai dari pembukaan, penyampaian paparan mengenai proses pembangunan ZI-WBK pada KPPN Biak, dan sesi diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB).
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Biak (Bagong Iswanto) memimpin dan membuka penyampaian rangkaian agenda penilaian pembangunan ZI-WBK pada KPPN Biak dengan yel-yel penyemangat dan solgan "KPPN Biak Baik dan Excellent" dilanjutkan dengan pemaparan materi. Adapun materi penjelasan proses pembangunan ZI-WBK KPPN Biak yang disampaikan kepada Tim Penilai, antara lain:
1. Visi dan Misi KPPN Biak, berikut motto dan janji layanan KPPN Biak yang menjadi komitmen bersama segenap jajaran KPPN Biak dalam memberikan layanan kepada stakeholder.
2. Profil KPPN Biak, yang terdiri dari kekuatan SDM, Sarana rasarana, Keuangan, dan kondisi wilayah kerja dan stakeholder yang diampu oleh KPPN Biak.
3. Kinerja KPPN Biak sesuai dengan Tugas Fungsi dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, guna melihat dampak pembangunan ZI-WBK terhadap peningkatan kinerja KPPN Biak pada setiap aspek pengungkit. Hal ini juga didukung dengan pembuktian peningatan hasil survei kepuasan stakeholder yang dinilai berdasarkan Indeks Kepuasan Mayarakat, dimana hasil IKM tahun 2020 (4,88) lebih tinggi dari tahun 2019 (4,83).
4. Kelebihan KPPN Biak dengan kondisi sosial politik dan sarana prasarana pendukung yang memadai dan membantu pelaksanaan layanan dapat terlaksana dengan sangat baik.
5. Pelaksanaan Mitigasi Risiko yang sangat baik, guna memastikan tercapainya target kinerja dan menjaga integritas pegawai KPPN Biak. Selain itu KPPN Biak telah berhasil mengidentifikasi apa saja yang menjadi tantangan dan keunggulan yang dimiliki KPPN Biak, sehingga dapat memformulasikan tindak lanjut/mitigasi yang diperlukan.
6. Inovasi layanan KPPN Biak kepada stakeholder sebagai bentuk upaya peningkatan layanan dan kepuasan stakeholder, antara lain kelas pendampingan, pemberian kartu oridek, perpustakaan ruang tunggu, pojok keuangan, konsultasi via WAG, kabar pencairan anggaran, website dan media sosial KPPN Biak, Sistem Kearsipan, monitoring penyelesaian SKPP, dan layanan terpadu konsultasi perpajakan hasil sinergi dengan KPP Pratama Biak.
7. Optimalisasi layanan KPPN Biak selama Masa Pandemi Covid-19, berikut program dan kegiatan KPPN Biak dalam rangka mendukung pelaksanaan progran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
8. Kunjungan dan kerjasama dengan stakeholder dan penegak hukum di wilayah Biak Numfor dan Supiori, sebagai upaya koordinasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta menjalin silaturrahmi dan sharing knowlegde dalam pelaksanaan pembangunan ZI-WBK.
Pemaparan tersebut diakhiri dan ditutup oleh Bapak Iswanto dengan menyampaikan harapan untuk menjadi unit kerja yang dipercaya Kemen PAN&RB untu menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan berkomitmen atas predikat tersebut.
Selanjutnya, sesi diskusi dan pertanyaan dengan Tim Penilai yang dipimpin oleh Ibu Dianita Evo Nila Sari berlangsung dengan sangat baik. pada sesi tersebut Tim Penilai menyampaikan beberapa pertanyaan guna mendapatkan gambaran lebih detail mengenai proses pembangunan ZI-WBK dan pelaksanaan inovasi layanan yang dikerjakan KPPN Biak. Selain hal tersebut, kepada Tim Penilai juga disampaikan peran serta dan upaya KPPN Biak dalam mendukung program pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 melalui program PEN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada TIm Penilai, KPPN Biak dengan diwakili oleh Kepala KPPN Biak berikut Kepala Seksi dan Kasubbag Umum, saling melengkapi dengan sangat baik.
Harapan segenap jajaran KPPN Biak setelah pelaksanaan penilaian tersebut, dapat memperoleh kepercayaan untuk ditetapkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan mampu meningkatkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani. KPPN Biak sudah bersiap untuk hal tersebut, didukung dengan sumberdaya yang cukup mumpuni.
