Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara / Lembaga pada tahun 2017 mendapat perhatian khusus dari Kementerian Keuangan sebagai langkah kongkret dalam mengatasi masalah pelaksanaan anggaran yang selalu terulang dari tahun ke tahun, antar lain penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.
Melalui Surat Menteri Keuangan No. S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L T.A. 2017 dan Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga T.A. 2017, Ditjen Perbendaharaan mulai tahun 2017 melakukan beberapa terobosan baru, yaitu pelaksanaan Reviu Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan, pengendalian penyelesaian tagihan, pengendalian pengelolaan UP/TUP, dan pengendalian pendaftaran data kontrak. Diharapkan melalui langkah-langkah terobosan tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang maksimal.
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 tersebut sebenarnya telah disosialisasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 15 Maret 2017. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPPN Bitung menunjukkan kondisi bahwa masih banyak satker yang tingkat penyerapan anggaran belanja modalnya masih rendah dan juga tingkat kepatuhan satker dalam menyelesaikan tagihan dan penyampaikan data kontrak secara tepat waktu masih rendah. Di samping itu, tingkat partisipasi satker dalam menyampaikan reviu RPD Bulanan periode Triwulan I 2017 juga tergolong rendah, yang mana berdasarkan informasi yang diterima dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan satker kurang memahami prosedur reviu RPD Bulanan tersebut.
Berpijak dari kondisi tersebut, maka KPPN Bitung menyelenggarakan kembali Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 yang diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh satker mitra kerja KPPN Bitung pada tanggal 17 dan 18 Mei 2017, bertempat di Aula KPPN Bitung. Acara sosialisasi tersebut selain membahas Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 sebagai pokok bahasan utama, juga diberikan pemahaman tentang tugas dan wewenang PPK yang memegang peran paling dominan dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, para peserta sosialisasi diberikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang selama ini banyak terjadi, yaitu pejabat perbendaharaan berhalangan sementara, kurangnya pemahaman tentang revisi anggaran, serta tagihan dari Penyedia Barang/Jasa yang sering terlambat.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula inovasi layanan KPPN Bitung (soft launching) berupa aplikasi Criwit (Costumer Service Reach Without Touch) yang memberikan kemudahan bagi satker yang mengalami trouble aplikasi tanpa harus datang langsung ke petugas CSO KPPN Bitung. Melalui "Criwit" Petugas CSO dapat langsung memeriksa kondisi komputer dan aplikasi pada komputer satker dengan menggunakan jaringan internet. Inovasi layanan KPPN Bitung ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh satuan kerja, sehingga mengurangi potensi keterlambatan penyampaian SPM, mengurangi antrian di ruang pelayanan, dan menghemat dana perjalanan dinas satker.
