Uang Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Uang Lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Ketentuan-ketentuan dalam pembayaran Uang Lembur :

• PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas;
• Perintah melakukan kerja lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
• PNS yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
• Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
• Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur
• Uang lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
• Khusus untuk Uang Lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
• Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
• PNS yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM;
• Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
• Uang lembur dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing penerima uang lembur atau melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
• Lampiran SPP Uang Lembur :
  
  1. Daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Surat Perintah Kerja Lembur;
  3. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;
  4. Daftar Hadir Kerja Lembur;
  5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
• Lampiran SPM Uang Lembur :
  
  1. SPM dua lembar;
  2. Daftar rekening penerima pembayaran apabila penerima pembayaran lebih dari 1 (satu) penerima;
  3. SSP PPh Pasal 21;
  4. ADK SPM.
• Uraian SPM Uang Lembur :
  

  Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bulan …… untuk …… pegawai sesuai SPK Lembur No. ……. Tanggal ……. SPP No. …… Tanggal ……….
  
  Sumber :

  PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
  PMK-125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.
  Perdirjen Perbendaharaan No. 41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.