Untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu  Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN.

KPPN Bogor telah melaksanakan survey ke sejumlah satuan kerja mitra  kerja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPPN bogor berinovasi menerapkan survey secara online dengan nama “INSAN PRIMA KPPN BOGOR”. Nama tersebut merupakan singkatan dari Indeks Kepuasan Layanan Prima KPPN Bogor.

Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Aula I KPPN Bogor telah dilaksanakan kegiatan penyerahan DIPA TA 2019. Acara penyerahan DIPA TA 2019 tersebut dihadiri oleh Para Kuasa  Pengguna Anggaran Satuan Kerja  lingkup pembayaran KPPN Bogor.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas.  

Untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu  Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN. Sesuai dengan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4160/PB.1/2018 tanggal 14 Mei 2018 Hal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPPN Bogor telah melaksanakan survey ke sejumlah satuan kerja mitra  kerja. Survey dilaksanakan menggunakan metode sampling dengan cara penyebaran kuesioner kepada minimal 30 % responden dari  jumlah satuan kerja yang dilayani KPPN.

Dalam rangka mensukseskan implementasi SAKTI Tahap IIIC, KPPN Bogor telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : kegiatan FGD pengenalan Modul Aplikasi SAKTI, Pendampingan pendaftaran user Aplikasi SAKTI dan EUT  Aplikasi SAKTI .