KPPN Bogor yang melingkupi wilayah pembayaran Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta Pemerintah Kota Depok telah melakukan pencairan dana BOS (Dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana waiib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku) sampai dengan akhir Februari 2022 sebagai berikut :

Untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu  Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN.

KPPN Bogor telah melaksanakan survey ke sejumlah satuan kerja mitra  kerja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPPN bogor berinovasi menerapkan survey secara online dengan nama “INSAN PRIMA KPPN BOGOR”. Nama tersebut merupakan singkatan dari Indeks Kepuasan Layanan Prima KPPN Bogor.

     KPPN Bogor memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pengelola APBN, KPPN Bogor diharapkan dapat menggunakan dana APBN secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dana tersebut tidak hanya berfokus pada seberapa besar dana yang telah dikeluarkan namun memiliki fokus pada penyerapan dan manfaat dari penggunaan dana tersebut.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas.  

Untuk mendukung peningkatan implementasi layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu  Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN. Sesuai dengan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4160/PB.1/2018 tanggal 14 Mei 2018 Hal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPPN Bogor telah melaksanakan survey ke sejumlah satuan kerja mitra  kerja. Survey dilaksanakan menggunakan metode sampling dengan cara penyebaran kuesioner kepada minimal 30 % responden dari  jumlah satuan kerja yang dilayani KPPN.