Upaya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja anggaran terus dilakukan oleh KPPN Buntok. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi perekaman target dan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (17/4). Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta operator satuan kerja mitra di wilayah kerja KPPN Buntok.
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Buntok, Teguh Raharjo, dalam sambutannya menekankan pentingnya ketelitian dan ketepatan waktu dalam perekaman capaian output. Hal ini dikarenakan capaian output merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berpengaruh langsung terhadap kinerja satuan kerja.
Selain penguatan aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen integritas. KPPN Buntok kembali mengingatkan penerapan budaya Tolak dan Lapor Gratifikasi serta menegaskan bahwa seluruh layanan KPPN diberikan secara gratis (Rp0,-). Seluruh stakeholder diharapkan turut menjaga lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada sesi pemaparan materi, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Buntok, Muhammad Fiqi Manra, menjelaskan tata cara perekaman target dan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI secara sistematis. Proses pelaporan diawali dengan perekaman target pada setiap kegiatan yang tercantum dalam DIPA masing-masing satuan kerja. Selanjutnya, satuan kerja melakukan perekaman realisasi secara berkala dengan mengisi capaian progres dan volume output setiap kegiatan secara bulanan.
Untuk mendukung optimalisasi nilai IKPA, narasumber menekankan pentingnya penyusunan target yang realistis dan terukur sejak awal. Hal ini bertujuan agar capaian realisasi yang dilaporkan dapat selaras dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kualitas data kinerja anggaran tetap terjaga.
Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan kerja semakin memahami pentingnya perekaman capaian output secara tepat waktu dan akurat, sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan kinerja anggaran guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
