Pada Senin, 16 Maret 2026, tim KPPN Buntok melaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran pada Satker Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan. Kedatangan tim KPPN Buntok disambut oleh Kasubbag Tata Usaha Kemenag Barito Selatan bersama tim pengelola keuangan satker.

Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi dan meninjau bersama pelaksanaan anggaran yang telah berjalan. Pembahasan mencakup capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), progres penyerapan anggaran, kesesuaian deviasi pada Halaman III DIPA, serta implementasi digitalisasi pembayaran di lingkungan satker.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas kesiapan serta kelancaran proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga penyalurannya dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan pelaksanaan anggaran pada Satker Kemenag Barito Selatan dapat terus terjaga kualitasnya, berjalan tertib, serta senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja dan pemenuhan hak-hak pegawai. 📊🤝

KPPN Buntok telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perbendaharaan negara di wilayah pembayaran KPPN Buntok.

LAKIN Tahun 2025 memuat capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, serta berbagai program dan inisiatif strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Untuk informasi selengkapnya, silakan mengakses dokumen lengkap melalui tautan berikut:
👉 bit.ly/lakinkppnbuntok2025

Buntok – Dalam upaya memperkuat kapasitas pejabat perbendaharaan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Kaltara menggelar Refreshment PPK, PPSPM, dan Penguji Tagihan Periode IV Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 26–27 November, dan diikuti oleh para PPK, PPSPM, serta penguji tagihan dari satuan kerja pengelola APBN di kedua provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan PMK 211/PMK.05/2019, khususnya terkait persyaratan administrasi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM. Sertifikat tersebut menjadi bukti profesionalisme sekaligus syarat utama dalam menjalankan fungsi perbendaharaan pada satuan kerja pemerintah.

Dibuka Resmi oleh Kepala Kanwil DJPb Kalteng

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Kalteng, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetensi pejabat perbendaharaan sebagai ujung tombak pelaksanaan APBN di daerah. Ia juga mengapresiasi adanya sinergi yang kuat antara Kalteng dan Kaltara dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas ini. “Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk menjaga pelaksanaan APBN tetap akuntabel dan berkualitas,” ungkapnya saat membuka kegiatan.

Materi Padat, Peserta Antusias

Selama dua hari, peserta mendapatkan rangkaian materi intensif yang disusun untuk memperkuat pemahaman terhadap proses bisnis utama perbendaharaan negara. Materi-materi tersebut meliputi:

• Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN dan RPATA
• Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
• Pengujian dan Penyelesaian Tagihan Belanja Negara
• Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Materi Perpajakan dalam Pelaksanaan Anggaran
• Pembebanan dan Penerbitan SPM
• Pengujian dan Perintah Pembayaran

Para narasumber dari lingkungan DJPb, BPPK, dan DJP memberikan penjelasan mendalam sekaligus studi kasus praktis yang membantu peserta memahami peran strategis mereka dalam memastikan pengelolaan APBN berjalan efektif.

Penguatan Kompetensi Menjelang Tahun Anggaran Baru

Menjelang penutupan tahun anggaran dan persiapan memasuki tahun 2026, refreshment ini dinilai sangat relevan. Selain memenuhi aspek administratif untuk sertifikasi, peserta juga memperoleh penyegaran pengetahuan yang penting dalam menghadapi dinamika regulasi serta tuntutan tata kelola keuangan negara yang makin kompleks.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, DJPb berharap para pejabat perbendaharaan di wilayah Kalteng dan Kaltara dapat semakin siap, percaya diri, dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas pelaksanaan APBN di daerah terus meningkat.

Penulis : Muhammad Fiqi Manra, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Buntok

Buntok – KPPN Buntok menyelenggarakan kegiatan Press Conference Kinerja APBN Januari 2026 yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Tata Cara Perubahan/Pendaftaran User SAKTI serta Perubahan Mekanisme Data Supplier pada Aplikasi SAKTI pada Jumat (27/02) pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams dan diikuti oleh para pemangku kepentingan serta satuan kerja di wilayah kerja KPPN Buntok.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kepala KPPN Buntok Bambang Sri Prastyono, Gogo selaku Pelaksana KP2KP Buntok, Muhammad Fiqi Manra selaku PTPN KPPN Buntok, serta Almadhea Shaffira selaku Pelaksana KPPN Buntok. Dalam kesempatan tersebut disampaikan perkembangan kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Buntok sekaligus pemaparan teknis terkait tata cara perubahan atau pendaftaran user pada aplikasi SAKTI serta perubahan mekanisme pengelolaan data supplier.

Berdasarkan pemaparan kinerja APBN sampai dengan 31 Januari 2026, total pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp76,93 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 5,76 persen secara year on year (YoY). Penerimaan perpajakan mencapai Rp75,51 miliar dengan pertumbuhan minus 4,63 persen YoY, yang terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,73 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp35,44 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp6,52 miliar, serta pajak lainnya sebesar Rp29,82 miliar. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,42 miliar.

Di sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp534,61 miliar atau sekitar 11 persen dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp20,79 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp15,55 miliar, belanja barang sebesar Rp4,93 miliar, dan belanja modal sebesar Rp0,32 miliar. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp513,81 miliar atau sekitar 12 persen dari pagu, dengan komponen utama berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Selain itu, dalam pemaparan juga disampaikan perkembangan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh yang mencatatkan penerimaan netto sebesar Rp76,14 miliar sampai dengan 31 Januari 2026. Beberapa sektor usaha menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, khususnya sektor administrasi pemerintahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi kontributor dominan terhadap penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kompetensi dalam menjalankan tugas perbendaharaan, khususnya dalam pengelolaan aplikasi SAKTI dan pengelolaan data supplier. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPPN Buntok juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semangat BUNTOK yaitu Bersih, Unggul, Transparan, Optimal, dan Kesempurnaan terus diimplementasikan sebagai wujud nyata pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

(KPPN Buntok)

Pada Selasa, 21 Januari 2026, KPPN Buntok menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Hairil Saleh, bersama tim pengelola keuangan. Kunjungan ini berlangsung di ruang Kepala KPPN Buntok dan disambut langsung oleh Kepala KPPN Buntok, Bambang Sri Prastyono, yang didampingi oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Buntok.

Pertemuan tersebut menjadi ajang penguatan sinergi antarlembaga, sekaligus membahas perkembangan kelembagaan Kementerian Agama yang saat ini telah terpisah dengan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini perlu dipahami bersama, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Buntok menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 melalui penyampaian rapor kinerja satuan kerja yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi satuan kerja ke depan.

Selain itu, KPPN Buntok juga mengimbau agar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan dapat mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS) dalam pelaksanaan belanja, guna mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kemenkeu Mengajar 10 (KM10) tahun 2025 diselenggarakan di SMP Negeri 1 Muara Teweh dengan mengusung tema “Mengenal Uang Kita, Membangun Masa Depan.” Kegiatan ini menghadirkan 24 relawan dari KPPN Muara Teweh, KPPN Buntok, dan KPP Pratama Muara Teweh. Para relawan yang terdiri dari fasilitator, pengajar, dan dokumentator hadir untuk berbagi inspirasi mengenai peran negara, nilai kebangsaan, dan pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini. Antusiasme siswa terlihat sejak awal kegiatan ketika mereka diajak mengenal lambang negara, Pancasila, dan nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi pembelajaran.

Pembelajaran dilanjutkan dengan materi utama mengenai uang, pengelolaan keuangan pribadi, serta analoginya dalam pengelolaan anggaran kelas. Melalui contoh sederhana seperti cerita “Dana dan uang jajannya”, siswa belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menentukan prioritas, serta memahami siklus perencanaan dan pencatatan keuangan. Relawan kemudian memperkenalkan Siklus Pengelolaan APBN dan menjelaskan bagaimana uang negara digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian puncak kegiatan adalah permainan Mini APBN, di mana siswa berperan sebagai pengelola anggaran kelas untuk merencanakan belanja dekorasi lomba Hari Pahlawan. Melalui aktivitas ini, mereka belajar bekerja sama, menghitung anggaran, mencatat transaksi, serta menyusun laporan secara sederhana. Nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan ditanamkan melalui praktik langsung selama kegiatan. Kemenkeu Mengajar 10 di SMP Negeri 1 Muara Teweh diharapkan mampu menumbuhkan literasi keuangan, rasa percaya diri, dan karakter positif pada generasi muda sebagai bekal membangun masa depan.