Buntok – Dalam upaya memperkuat kapasitas pejabat perbendaharaan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Kaltara menggelar Refreshment PPK, PPSPM, dan Penguji Tagihan Periode IV Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 26–27 November, dan diikuti oleh para PPK, PPSPM, serta penguji tagihan dari satuan kerja pengelola APBN di kedua provinsi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan PMK 211/PMK.05/2019, khususnya terkait persyaratan administrasi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM. Sertifikat tersebut menjadi bukti profesionalisme sekaligus syarat utama dalam menjalankan fungsi perbendaharaan pada satuan kerja pemerintah.
Dibuka Resmi oleh Kepala Kanwil DJPb Kalteng
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Kalteng, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetensi pejabat perbendaharaan sebagai ujung tombak pelaksanaan APBN di daerah. Ia juga mengapresiasi adanya sinergi yang kuat antara Kalteng dan Kaltara dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas ini. “Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk menjaga pelaksanaan APBN tetap akuntabel dan berkualitas,” ungkapnya saat membuka kegiatan.
Materi Padat, Peserta Antusias
Selama dua hari, peserta mendapatkan rangkaian materi intensif yang disusun untuk memperkuat pemahaman terhadap proses bisnis utama perbendaharaan negara. Materi-materi tersebut meliputi:
- Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN dan RPATA
- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
- Pengujian dan Penyelesaian Tagihan Belanja Negara
- Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Materi Perpajakan dalam Pelaksanaan Anggaran
- Pembebanan dan Penerbitan SPM
- Pengujian dan Perintah Pembayaran
Para narasumber dari lingkungan DJPb, BPPK, dan DJP memberikan penjelasan mendalam sekaligus studi kasus praktis yang membantu peserta memahami peran strategis mereka dalam memastikan pengelolaan APBN berjalan efektif.
Penguatan Kompetensi Menjelang Tahun Anggaran Baru
Menjelang penutupan tahun anggaran dan persiapan memasuki tahun 2026, refreshment ini dinilai sangat relevan. Selain memenuhi aspek administratif untuk sertifikasi, peserta juga memperoleh penyegaran pengetahuan yang penting dalam menghadapi dinamika regulasi serta tuntutan tata kelola keuangan negara yang makin kompleks.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, DJPb berharap para pejabat perbendaharaan di wilayah Kalteng dan Kaltara dapat semakin siap, percaya diri, dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas pelaksanaan APBN di daerah terus meningkat.
Penulis : Muhammad Fiqi Manra, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Buntok
