Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok, Jumat (28/2), telah melaksanakan Keberlanjutan Sharing Session Pencapaian Prestasi WBK (Wilayah Bersih Korupsi) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Barito Selatan sebagai bentuk penyebaran virus pembangunan zona integritas. Sharing session ini disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI, Bpk. Teguh Raharjo selaku koordinator Pembangunan ZI WBK/WBBM kepada KPA Satuan Kerja BPS Barito Selatan. 

Kegiatan sharing session ini dilakukan sebagai bentuk pemberian semangat dan dukungan untuk BPS Barito Selatan dalam pembangunan ZI WBK/WBBM. KPPN Buntok mencoba memberikan strategi dalam pembangunan ZI yang diantaranya adalah 

1. Pelaksanaan Strategi Sukses Survei Oleh Tim PenilaiNasional 

Responden yang dipilih adalah responden potensial, yaitu petugas satuan kerja yang paling sering menggunakan layanan Data responden di-check, validasi & update secara periodik, yaitu satu bulan sekali guna mengetahui bila ada pergantian petugas satuan kerja yang menjadi responden. Hal ini penting agar petugas satuan kerja memiliki frekuensi dan pemahaman yang sama. Melakukan "cek ombak" terhadap para responden terkait survei yang akan diberikan oleh TPI dan TPN. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan survei terlebih dahulu kepada pengguna layanan. Hasil dari survei apa menunjukkan bahwa masih ada responden yang salah persepsi terhadap isi survei. Contoh untuk pertanyaan "apakah biaya layanan terjangkau?"

2. Pengenalan Inovasi :

Pada kegiatan pembangunan intimacy dengan satuan kerja terpilih, senantiasa menyampaikan inovasi yang telah dibangun kepada stakeholder agar stakeholder memahami dan mampu memaksimalkan penggunaan inovasi yang ada. Selain dikenalkan secara luring, pengenalan inovasi dilakukan juga secara daring melalui grup WhatsApp yang telah khusus dibuat untuk responden terpilih.

3. Menyelenggarakan Workshop :

Salah satu cara komunikasi TPN dalam menyampaikan hal-hal penting adalah melalui workshop yang diadakan baik oleh internal unit kerja, Kantor Pusat DJPb, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau KemenPAN-RB. Dalam forum-forum tersebut, unit kerja dapat mempersiapkan hal-hal yang menjadi komponen penilaian nasional WBK/WBBM. Komunikasi juga terus dibangun antara unit kerja dengan TPI dan TPN. Selain itu diharapkan BPS Barito Selatan menjaga soliditas Tim, serta media yang digunakan harus selalu update dan dapat diakses.

Disela pembicaraan mengenai WBK/WBBM Bapak Teguh Raharjo selaku Kepala Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal juga menawarkan sharing session dari KPPN Buntok dalam bentuk forum diskusi jika BPS Barito Selatan memerlukan pendampingan secara intensif untuk menuju WBK. Selain itu, bapak Teguh Raharjo juga mempromosikan inovasi-inovasi KPPN Buntok yang dapat direplikasi atau dapat dimanfaatkan untuk mengakses dengan mudah layanan KPPN Buntok. Dari reviu salah satu pegawai BPS Barito Selatan yang sering menggunakan inovasi Temu Kangen (Ketemu KPPN Ngebahas APBN), mengungkapkan bahwa inovasi tersebut sangat bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang dibingungkan saat mengelola anggaran mereka. Salah satu yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai Kontrak dan Gaji. Dengan adanya inovasi tersebut pegawai BPS Barito Selatan yang memegang tugas dan fungsi keuangan sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih karena KPPN telah menyediakan layanan yang baik.

Kegiatan sharing sesion berjalan lancar dan diikuti dengan penuh antusiasme. Kegiatan ini perlu lebih digiatkan lagi terutama pembangunan zona integritas pada instansi pemerintah di mitra kerja KPPN Buntok agar pencapaian reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima segera tercapai.

Pendapatan Pajak

KPPN Buntok bersama dengan KPP Muara teweh bersama mengumpulkan pendapatan Pajak, PNBP, dan Hibah, Adapun pendapatan hibah terdiri dari:

Total pagu pendapatan pajak sebesar Rp2.011,92 M dengan total penerimaan perpajakan s.d. 30 Oktober 2024 sebesar Rp1,481 M dengan total penerimaan per PPh sebesar Rp545,06 M,PPN sebesar Rp341,48 M, PBB sebesar Rp585,04 M, dan Pajak lainnya sebesar Rp9,621 M. Penerimaan PNBP memiliki pagu s.d. akhir tahun sebesar Rp6,94 M. Sampai dengan 31 Oktober 2024, PNBP yang sudah diterima di wilayah DAS Barito Sebesar Rp23,56 M. Penerimaan PNBP didapat dari penerimaan Satker PNBP Polri, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional, dan Satker Kementerian Perhubungan.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai ,belanja barang, dan belanja modal. Adapun grafik belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada grafik di dibawah:

Sampai dengan 31 Oktober 2024 total belanja pegawai yang telah dibayarkan kepada PNS, Polri, dan PPK di DAS Barito sebesar Rp280,3 M atau sebesar 93,84% dari total pagu. Total belanja barang yang telah dibayarkan ke pada pihak ketiga sebesar Rp205,6 M atau sebesar 68,1% dari total pagu. Total belanja modal s.d. 30 Oktober 2024 sebesar Rp26,1 atau sebesar 65,41% dari total pagu.

K/L dengan Penyerapan Terbesar

K/L dengan penyerapan terbesar adalah Kementerian Agama (BA 025) dengan penyerapan Rp145,21 M, Polri (BA 060) dengan penyerapan Rp135,93 M, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BA 015) dengan penyerapan Rp7,35 M.

K/L dengan Penyerapan Terkecil

K/L dengan penyerapan terkecil adalah BMKG dengan penyerapan sebesar Rp1,1 M, KPU sebesar Rp98,29 M, dan Kemenhub sebesar Rp15,14M.

Kinerja Transfer Ke Daerah

TKD terdiri dari Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah. KPPN Buntok melakukan penyaluran Transfer ke Daerah untuk 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya. Sampai dengan 31 Oktober Tahun 2024, telah dilakukan penyaluran dengan total sebesar Rp4,7 triliun atau sebesar 69,1 persen dari total pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, belanja transfer ke daerah mengalami peningkatan sebesar 7,5 persen. Realisasi terbesar disumbang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,1 triliun dengan capaian realisasi sebesar 60 persen dari pagu.

• Download

Laporan Kinerja memberikan gambaran yang jelas dan transparan merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi KPPN Buntok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Laporan Kinerja KPPN Buntok Tahun 2024 memuat capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja organisasi dan individu pegawai yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta manual IKU tahun 2024.

Akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPPN Buntok yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sehingga penyusunan LAKIN ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai media pertanggungjawaban kinerja baik instansi internal kami dan masyarakat sebagai eksternal serta seluruh pengguna layanan/stakeholder lingkup KPPN Buntok. 

Unduh Laporan Kinerja KPPN Buntok Tahun 2024 pada Link di bawah ini!

https://bit.ly/LAKIN_KPPNBuntok_2024

Pada hari Selasa dan Rabu, 25 s.d. 26 Juni 2024, KPPN Buntok mengadakan Refreshment SAKTI dan Gaji Web kepada satuan kerja Lingkup KPPN Buntok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 68 Satuan kerja yang terdiri dari 4 Kabupaten wilayah kerja KPPN Buntok.

Kegiatan di buka oleh pembawa acara sdri. Nugraheni Vikri Puspitaningtyas, beliau menyapa seluruh peserta yang mengikuti refreshment. Kepala KPPN Buntok memberikan kata sambutan kepada seluruh peserta kegiatan terkait rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan dari kegiatan refreshment SAKTI dan Gaji Web Kemenkeu. Kepala KPPN Buntok juga tidak lupa menyampaikan agar selalu menanamkan sikap Anti Korupsi dan Kembali mengingatkan layanan KPPN Buntok sebesar Rp0. Beliau juga menyampaikan dalam kata sambutannya agar tidak memberi dan menerima gratifkasi kepada KPPN Buntok sebagai bentuk upaya dalam pelayanan prima dan transparan kepada mitra satuan kerja KPPN Buntok.

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Buntok, Bapak Sofyan Atsauri, memberikan kata sambutan kepada para peserta refreshment dengan Kembali mengingatkan bahwa agar pengajuan SPM Gaji ke KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran gaji. Beliau juga mengingatkan agar penyerapan anggaran satuan kerja di bulan berkenaan dapat sesuai dengan RPD yang telah direncanakan. Beliau juga mengingatkan agar satuan kerja segera melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan per triwulan.

Narasumber kegiatan, Raja Rezeki Ananda Situngkir, menyampaikan materi refreshment SAKTI dan Gaji Web Kemenkeu. Fokus dari kegiatan ini adalah meminimalisir tolakan pendaftaran supplier dan penolakan SPM Gaji pegawai. Kegiatan ini juga berfokus kepada pembayaran Tukin Satuan Kerja agar pembuatan ADK Tukin diproses menggunakan Gaji Web Kemenkeu. Adapun pembahasan pada kegiatan tersebut antara lain:
1. Tata cara penataushaan data pegawai pada aplikasi Gaji Web.
2. Pembuatan kekurangan gaji pegawai.
3. Pembuatan SKPP pada aplikasi Gaji Web.
4. Pembuatan ADK Tukin pada aplikasi Gaji Web.
5. Pendaftaran Supplier menggunakan import pegawai pada aplikasi SAKTI.
6. Pendaftaran Supplier menggunakan adk CSV.
7. FAQ mengenai penolakan SPM gaji dan Supplier Pegawai.

Selasa, 18 Oktober 2023, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Bapak Hari Utomo beserta stafnya datang berkunjung ke Buntok untuk melaksanakan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja KPPN Buntok di semester II serta memberi arahan untuk kinerja yang harus dicapai KPPN Buntok selanjutnya.

Kepala Kanwil Kalteng, Hari Utomo beserta stafnya mendatangi langsung salah satu kabupaten yang dinaungi KPPN Buntok yaitu Kabupaten Barito Selatan. Peninjauan dilakukan bersama seluruh Kepala Dinas dan Kepala Desa setempat untuk mengetahui secara langsung penggunaan DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa apakah tepat sasaran dan reliable.  Hari Utomo juga memberi arahan untuk mempercepat realisasi belanja yang telah dianggarkan di Triwulan IV terutama pada kategori belanja Modal untuk segera direalisasikan. 

Dengan adanya kegiatan pembinaan ini, diharapkan KPPN Buntok dapat bekerja lebih optimal, kolaboratif, serta inovatif untuk membantu pembangunan di Kalimantan Tengah.