KPPN Buntok menggelar kegiatan Press Conference Kinerja APBN Bulan Oktober 2025 dan Sosialisasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 30 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan satuan kerja mitra KPPN Buntok, BPKAD dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, Perwakilan KPP Muara Teweh yaitu KP2KP Buntok, serta akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok.
Kegiatan diawali dengan pemaparan oleh Bapak Pahma dari KP2KP Buntok, yang menyampaikan perkembangan penerimaan negara hingga Triwulan III Tahun 2025. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa terjadi penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak secara year on year, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa jenis pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebagian setoran masih tercatat pada akun deposit pajak dan belum dipindahbukukan ke jenis pajak yang seharusnya. Sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi sektor dengan penurunan penerimaan terbesar akibat tingginya pencairan restitusi dan melemahnya kondisi makro ekonomi di sektor tersebut.
Selanjutnya, Plh. Kepala KPPN Buntok Widi Hidayat menyampaikan capaian kinerja APBN hingga Triwulan III Tahun 2025, di mana realisasi belanja negara mencapai Rp6,07 triliun atau 69% dari target, meningkat 43,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp5,68 triliun atau 69% dari pagu, tumbuh 49,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan menjunjung tinggi prinsip “Tolak dan Lapor Gratifikasi”, serta memastikan seluruh layanan KPPN Buntok diberikan secara gratis dan transparan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Seksi MSKI, Teguh Raharjo, yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja mitra KPPN Buntok melalui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Beliau mengingatkan agar satuan kerja menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar tetap berada dalam kategori “Baik”, serta memaksimalkan capaian pada Triwulan IV. Selain itu, juga disampaikan pentingnya pemanfaatan digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay, dan CMS, guna mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Materi berikutnya disampaikan oleh PTPN Muhammad Fiqi Manra, yang memaparkan tentang Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dan pengenalan aplikasi MyIntress. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi pejabat pengelola APBN, sehingga ke depan diharapkan seluruh satuan kerja mitra KPPN Buntok telah tersertifikasi pada tahun 2026. Aplikasi MyIntress sendiri merupakan sistem digital terintegrasi pengganti OMSPAN dan MONSAKTI, yang menyajikan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara real-time dan komprehensif, mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi terkini mengenai kinerja APBN, tetapi juga bentuk nyata komitmen KPPN Buntok dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan pemahaman terhadap tata kelola APBN yang baik, serta mendukung percepatan sertifikasi pejabat perbendaharaan di seluruh satuan kerja mitra KPPN Buntok.
