Denpasar - Salah satu pesan penting Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, untuk transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan adalah menjadikan Kementerian Keuangan sebagai data-driven-organization.
Transformasi Kementerian Keuangan menjadi data-driven-organization harus mampu menghasilkan keputusan dan tindakan konkrit untuk membawa manfaat dan nilai bagi organisasi dan kesejahteraan rakyat, yang beranjak dari pemahaman yang bermakna, atas dasar informasi relevan, yang diperoleh dari analisis yang baik dan data yang tepat dan terpercaya.
Dalam organisasi modern, dibutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan data (data-driven-organization). Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja. Harapannya adalah Kementerian Keuangan menjadi institusi yang mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, produktivitas, penggalian potensi-potensi baru, dan menghasilkan kebijakan yang efektif.
Membangun Budaya Data di Kementerian Keuangan merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data yang dapat meningkatkan kualitas keputusan dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan Bendahara Umum Negara.
Persoalan terbesar dalam transformasi menjadi data-driven-organization terletak pada faktor budaya, manusia, dan proses bisnis. Membangun budaya data tentu membutuhkan waktu dan perlu didukung dengan manajemen perubahan. Hal ini bertujuan agar budaya data menjadi arus utama di lingkungan Kementerian Keuangan serta memastikan seluruh pihak telah siap untuk mendukung perubahan budaya data. Dukungan pimpinan menjadi faktor penentu bagi tingkat kematangan ekosistem data analitik di Kementerian Keuangan. Peran pimpinan tidak saja penting dalam melihat gambar besar transformasi organisasi, tetapi juga dalam memastikan setiap pegawai terbiasa dan dapat menggunakan data dalam menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dan publik.
Berangkat dari latar belakang tersebut, KPPN Denpasar sebagai salah satu unit vertikal DJPb melaksanakan FGD Data Analytics “Analisis Ekonomi Rakyat” (21/9) dengan mengundang Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kadek Muriadi Wirawan, sebagai narasumber.
“Tujuan pelaksanaan kegiatan FGD ini adalah untuk mendorong kesiapan Bapak/Ibu agar memiliki pemahaman dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menerapkan data analitik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan” tutur Iwan Teguh Setiawan dalam sambutan pembuka kegiatan FGD.
Adapun materi yang disampaikan pada FGD ini adalah Melihat Dukungan Kinerja Realisasi APBN di Provinsi Bali dalam Capaian Ekonomi Bali. Berbagai data disampaikan oleh Narasumber mulai dari Capaian Pertumbuhan s.d. Semester I 2022, Capaian Triwulan II 2022, Perbandingan Kinerja Regional di Provinsi Bali, hingga Perhitungan Beberapa Komponen Pada PDRB Sisi Pengeluaran.
Dengan adanya kegiatan ini, para Pegawai KPPN Denpasar memiliki pemahaman dan kesadaran akan besarnya peran KPPN Denpasar dalam pemulihan serta pertumbuhan perekonomian di Provinsi Bali. Sehingga, diharapkan dengan adanya kegiatan ini seluruh insan perbendaharaan KPPN Denpasar dapat lebih banyak memberikan kontribusi dan inovasi untuk Perekonomian Bali. (nes)
