KPPN Denpasar kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun 2024. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait di Provinsi Bali, sejumlah agenda strategis pun dibahas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Rapat yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun anggaran yang berjalan. Salah satu sorotan utama dalam rapat ini adalah penyerahan penghargaan kepada satuan kerja yang berhasil mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Bapak Iwan Handoko, menyoroti realisasi anggaran KPPN Denpasar pada tahun 2023 yang mencapai 95,74%, dengan catatan sisa pagu anggaran tertinggi terdapat pada belanja modal. Ia juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran sebagai tolok ukur kinerja satuan kerja.
Tidak hanya itu, dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2024, Bapak Iwan Handoko turut menghadirkan langkah-langkah strategis yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui surat pada Desember tahun sebelumnya. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah, seiring dengan akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah penyerahan penghargaan kepada satuan kerja yang berhasil mencatat kinerja terbaik pada tahun anggaran sebelumnya. Penghargaan tersebut diberikan dalam berbagai kategori, mulai dari kinerja pelaksanaan anggaran terbaik hingga penggunaan teknologi dalam pembayaran belanja pemerintah.
Selain itu, rapat juga menyajikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta menyoroti isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024. Materi yang disampaikan meliputi evaluasi berbagai aspek pengelolaan anggaran, termasuk pencairan dana, penggunaan kartu kredit pemerintah, hingga digitalisasi pembayaran.
Diskusi dan tanya jawab antara peserta rapat juga menjadi bagian penting dalam menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran. Berbagai pertanyaan dari peserta, seperti terkait pengecekan rekening Wajib Pajak yang berada di luar negeri, memberikan gambaran akan kompleksitas yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara.
Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara. Melalui evaluasi, penghargaan, dan diskusi yang konstruktif, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
