Buku Panduan Teknis merupakan salah satu alternatif referensi yang dapat digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis terkait pelaksanaan anggaran dan akuntansi Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Buku Panduan Teknis ini bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku. Buku Panduan Teknis juga menjadi salah satu media publikasi informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang disampaikan secara berkala kepada para stakeholders.
 |
Panduan Teknis Edisi 40 berjudul “Transaksi Timbal Balik (Resiprokal) dalam LKPP dan LKKL”. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi transaksi resiprokal PNBP, transaksi resiprokal perpajakan, serta ilustrasi penyajian dan pencatatan transaksi resiprokal.
|
 |
Panduan Teknis Edisi 39 kali ini berjudul “Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga”. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi ruang lingkup likuidasi, penyelesaian hak dan kewajiban entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dilikuidasi, penyusunan laporan keuangan, serta format Berita Acara Serah Terima (BAST).
|
 |
Panduan Teknis Edisi 38 kali ini berjudul “Hibah Langsung: Proses Bisnis, Sistem, dan Kebijakan Akuntansi”. Panduan teknis ini memuat aspek terkait pengelolaan hibah dalam APBN, mencakup tahapan perencanaan, pencatatan, serta pelaporan keuangan hibah. Panduan teknis ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel, baik dari sisi penerimaan hibah maupun dari sisi belanja negara atas sumber dana hibah.
|
 |
Panduan Teknis Edisi 37 kali ini berjudul “Penatausahaan Piutang PNBP”. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi definisi piutang, peristiwa yang menimbulkan piutang, pengelolaan piutang, jenis-jenis transaksi terkait piutang PNBP, serta ilustrasi penyajian dan pencatatan piutang PNBP.
|
 |
Panduan Teknis Edisi 36 kali ini berjudul “Implementasi dan Perlakuan Akuntansi: Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran Dengan Mekanisme Rekening Penampungan”. Panduan Teknis ini memuat mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan adaptasi dari konsep carry forward anggaran di negara-negara maju yang menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
|
 |
Panduan Teknis Edisi 35 Tahun 2023 : Penyelesaian Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja vs Kode Barang dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
|
 |
Panduan Teknis Edisi 34 Tahun 2023 : Properti Investasi
|
 |
Panduan Teknis Edisi 33 Tahun 2022 : Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
|
 |
Panduan Teknis Edisi 32 Tahun 2022 : Pedoman Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
|
 |
Panduan Teknis Edisi 31 Tahun 2021 : Pelaksanaan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran & Akuntansi Hibah pada Satker BLU
|
 |
Panduan Teknis Edisi 30 Tahun 2021 : PEncairan dan Pencatatan Dana BOS & Kebijakan Akuntansi Persediaan FIFO
|
 |
Panduan Teknis Edisi 29 : Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19
|
 |
Panduan Teknis Edisi 28 : Edisi Khusus Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19
|
 |
Panduan Teknis Edisi 27 Tahun 2019
|
 |
Panduan Teknis Edisi 26 Tahun 2019
|
 |
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 24 Tahun 2018
|
 |
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 23 Tahun 2018
|
 |
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 22 Tahun 2017
|
 |
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017
|
