Investasi

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Kebijakan Fiskal Pemerintah 2016 dan 2017 : Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan

Sentul, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono bersama sejumlah Pejabat Eselon I lainnya dari Kementerian Keuangan mendampingi Menteri Keuangan ketika menyampaikan sejumlah paparan terkait Potensi dan Tantangan Pengelolaan Fiskal terkini di hadapan para wartawan peserta Pelatihan Wartawan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) yang diselenggarakan Kemenkeu di Sentul, Bogor (26/11).

 Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kapasitas fiskal pemerintah khususnya kas negara, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa secara umum hal tersebut telah dipersiapkan dan dikelola secara seksama. Ia mengatakan bahwa kondisi keuangan negara akan tergantung pula pada kondisi realisasai penerimaan negara di akhir tahun anggaran 2016 dan awal 2017. Sebagai imbangannya, sisi belanja negara akan dikelola realisasinya secara cermat, sehingga cashflow kas negara guna membiayai pengeluaran/belanja dan kewajiban pemerintah lainnya tetap terjaga secara aman.

“Pada Januari 2017 kita harapkan sudah ada cash in dari penerimaan negara.” Kata Marwanto. “Ini sangat tergantung situasi penerimaan di Desember 2016 dan Januari 2017. Mudah-mudahan ini bisa kita handle dengan baik.” tambahnya lagi.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa disamping potensi demografis, daya tarik investasi dan permintaan domestik yang relatif baik, serta ditunjang pula kondisi geopolitik yang cukup mantap, pengelolaan fiskal Indonesia menghadapi pula sejumlah tantangan pada sisi ruang fiskal, keseimbangan primer dan alokasi subsidi yang harus lebih tepat sasaran.Terhadap situasi makro tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah saat ini diarahkan pada stabilisasi makro dan pertumbuhan ekonomi, penyediaan barang publik dan stabilisasi pasar, redistribusi pendapatan yanga merata dan berkeadilan, serta perlindungan sosial.

Sri Mulyani juga memaparakan bahwa dari sejumlah indikator, realisasi APBN-P 2016 menunjukkan perbaikan, dimana defisit lebih rendah terutama dipengaruhi perbaikan capaian realisasi penerimaan negara. Sama halnya dengan sisi penerimaan, sisi belanja negara pun menunjukkan capaian yang secara year on year lebih baik dari tahun lalu untuk periode yang sama, terutama pada sisi belanja barang dan belanja modal pemerintah (termasuk belanja infrastruktur) yang memiliki multiplier effect relatif besar terhadap perekonomian nasional, dimana pada dua jenis belanja tersebut terjadi percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran di tahun 2016 ini.

Menkeu juga menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2017 yang akan datang yang berfokus pada pemantapan untuk meningkatkan daya saing ekonom dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui upaya mewujudkan APBN yang lebih realistis, kredibel dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diantaranya meliputi optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pengendalian resiko hutang pemerintah, perbaikan perimbangan keuangan pusat-daerah, peningkatan anggaran infrastruktur kebijakan ekspansif yang terarah, terukur, dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search