Berkembangnya era teknologi yang sangat pesat dan semakin canggih membuat akses informasi semakin mudah untuk didapatkan. Berbagai informasi seperti informasi pembelajaran bisa didapatkan dalam waktu singkat bahkan tanpa biaya mahal.
KPPN Jakarta IV sebagai kantor berbasis pelayanan juga berupaya agar terus seimbang dengan perkembangan teknologi tersebut. Berbagai inovasi dilakukan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerjanya. Salah satu inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media dalam memberikan pelayanan yaitu mengadakan kegiatan Belajar Secara Virtual.

Belajar Secara Virtual (BERAVI) adalah kolaborasi yang dilakukan KPPN Jakarta IV bersama Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola keuangan Negara serta mewujudkan KPPN sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sasaran dari BERAVI ini bukan hanya satker mitra kerja tetapi juga mencakup internal KPPN Jakarta IV. Adapun topik maupun materi disusun oleh tim KPPN Jakarta IV bersama Widyaiswara pengampu materi dari BPPK yang disusun secara sistematis dan sesuai kaidah-kaidah pengajaran yang ditetapkan BPPK.

Pada tahun 2020, seluruh satker sudah harus menggunakan Aplikasi SAKTI yang terbagi atas kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama hanya menggunakan modul administrator dan modul penganggaran, sementara kelompok kedua menerapkan seluruh modul pada Aplikasi SAKTI. KPPN Jakarta IV bekerja sama dengan BPPK telah menyiapkan modul tersebut yang diharapkan dapat membantu seluruh satker pengguna APBN khususnya Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta IV.

Dengan adanya kegiatan Belajar Secara Virtual, diharapkan pelaksanaan anggaran termasuk implementasi program-program baru seperti SPAN dan SAKTI dapat terimplementasi secara optimal dan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Negara baik pada satker mitra kerja maupun internal KPPN Jakarta IV.

Halo #SobatJak4, baru-baru ini KPPN Jakarta IV memberikan penghargaan kepada KemenPAN-RB karena telah menjadi pionir dalam penerapan virtual account.

Sesuai PMK 183/PMK.05/2019 disebutkan bahwa rekening pengeluaran pada satuan kerja dilakukan restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (virtual account), hal ini diharapkan akan dapat mendorong simplifikasi, efesiensi dan efektivitas satuan kerja dalam pelaksanaan APBN karena dengan adanya rekening virtual, jumlah rekening induk cukup dibuka pada K/L induknya saja, sehingga jumlahnya sangat jauh berkurang. Dengan jumlah rekening induk yg sedikit, tentu lebih mudah dikelola dan diawasi kegiatan dan saldonya.

Semoga dengan pemberian penghargaan ini dapat mendorong institusi lain untuk menerapkan virtual account.

Halo #SobatJak4, kali ini admin akan membagikan edisi kedua dari ‘SERI INOVASI KPPN JAKARTA IV’. Bagi #SobatJak4 yang belum baca edisi pertama, bisa membaca di postingan sebelumnya ya. Edisi kali ini akan membahas BANG KOMPI (Membangun Komitmen Pimpinan).

BANG KOMPI dilakukan tiap awal tahun (Triwulan I) dengan mengevaluasi parameter pelaksanaan anggaran satker pada TA sebelumnya, antara lain: indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), pelaksanaan akhir tahun, penerapan program strategis nasional, dan analisis pagu pada TA berjalan. BANG KOMPI difokuskan pada satker-satker yang mempunyai alokasi anggaran yang besar dan memiliki program strategis nasional.

Hasil analisis tersebut kemudian dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pimpinan satker tersebut untuk kemudian dicapai kesepakatan dalam rangka mengawal pelaksanaan program maupun anggarannya. Yang paling penting lagi, dalam kegiatan tersebut diharapkan pejabat inti satker dapat terlibat dan memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan program maupun pencairan dana secara berkualitas dan akuntabel serta yang didukung dengan jalinan komunikasi dan hubungan yang baik.

BANG KOMPI sudah beberapa kali dilakukan, yaitu dengan @pendiskemenag, @halal.indonesia, @infobmkg, @bnpp_ri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut @kemenhub151, dan Setjen @kemendagri, yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi dari satker ataupun KPA (mayoritas eselon I dan II), PPK, PPSPM, dan pejabat perbendaharaan satker lainnya.

#SeriInovasi
#InovasiLayanan
#bangkompi
#kppn

#SobatJak4 yang berpatisipasi aktif dalam acara Stakeholder’s Day 2020 mendapatkan piagam penghargaan dan buku pintar layanan kppn jakarta IV dan bagi yang menang di sesi games mendapatkan hadiah berupa souvernir tumblr, mug, dan payung.

Bagi yang inigin memiliki buku pintar dalam bentuk softfile bisa diunduh di bit.ly/bukupintar133

Bagi yang belum beruntung masih ada kesempatan berikutnya.

Jangan lelah untuk pantengin instagram KPPN Jakarta IV ya.

Dalam rangka Pertanggungjawaban dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melalui aplikasi SAS Modul SILABI Penerimaan dan aplikasi SPRINT, diperlukan bimbingan teknis untuk kedua aplikasi tersebut. Bimtek ini diadakan selama 2 hari secara daring menggunakan aplikasi zoom dengan peserta yang berbeda. Hari Pertama diikuti oleh Bendahara Pengeluaran satker BLU dan Hari Kedua diikuti oleh Bendahara Penerimaan satker mitra KPPN Jakarta IV.

Bimtek dibuka oleh Kepala Kantor KPPN Jakarta IV, Fauzi Syamsuri, yang dilanjutkan arahan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ahmad Yusuf, serta materi yang disampaikan oleh Priono dan Refki Riyanto.

Pertanggungjawaban dan penyampaian LPJ Bendahara merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan satuan kerja guna menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang pada akhirnya akan berdampak pada opini BPK.

Dengan diadakan Bimtek ini diharapkan satuan kerja selaku pengguna APBN dapat mengelola anggarannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan.

Halo #SobatJak4,baru-baru ini KPPN Jakarta IV mendapatkan piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dalam penghargaan itu KPPN Jakarta IV telah melakukan kerjasama dan mendukung dalam menyukseskan Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program BUMDes sendiri merupakan amanat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti disebutkan (Pasal 87) bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha MilikDes yang disebut BUMDesa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terima kasih kepada Ditjen PPMD atas penghargaan yang diberikan. Semoga dengan program usaha ekonomi desa dapat meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dan menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.